Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Smelter Nikel. Foto ilustrasi: Investor Daily/ DEFRIZAL

Smelter Nikel. Foto ilustrasi: Investor Daily/ DEFRIZAL

Percepat Hilirisasi Tambang, Pembangunan 32 Smelter Dikebut

Sabtu, 22 Januari 2022 | 17:34 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com) ,Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com) ,Tri Murti

JAKARTA, investor.id – Kementerian ESDM mengebut pembangunan 32 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) untuk mencapai target 53 smelter yang beroperasi pada 2023-2024, dari saat ini 21 smelter. Pembangunan smelter guna mendukung percepatan hilirisasi tambang sesuai perintah Presiden Joko Widodo.  

Presiden menyatakan bahwa Indonesia akan terus mengakselerasi pembangunan hilirisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa, dan negara.

Ke depan, tidak boleh lagi ada ekspor bahan mentah, melainkan hanya produk jadi dan minimal produk setengah jadi.

“Hilirisasi adalah gerbang emas untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045,” kata Presiden dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/01/2022).

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Presiden yakin, dengan hiliridasi di bidang pertambangan, migas, perkebunan, dan pertanian, PDB Indonesia akan terdongkrak. Lonjakan ekspor 2021 yang mencapai 38,3% dikontribusi oleh industri manufaktur.

Dengan hilirisasi, ekspor nikel melonjak dari US$ 1,1 miliar tahun 2014 ke US$ 20,9 miliar tahun 2021. Hilirisasi adalah satu satu bagian dari transformasi ekonomi. Indonesia menghentikan ekspor komoditas dan beralih ke ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Sukses hilirisasi nikel dengan kebijakan melarang ekspor bijih nikel kadar di bawah 1,7% mulai 1 Januari 2020 akan dilanjutkan dengan melarang ekspor bijih bauksit pada akhir tahun 2022, dan kemudian bijih tembaga pada tahun 2023.

Pembangunan smelter merupakan upaya peningkatan nilai tambah mineral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Kementeran ESDM menargetkan 28 smelter beroperasi pada tahun ini, meskipun realisasi tahun lalu tidak sesuai target.

Sedangkan pada 2023-2024 sebanyak 53 smelter yang beroperasi dengan total nilai investasi mencapai US$ 21,6 miliar. Hingga akhir 2021, tercatat sebanyak 21 smelter yang beroperasi sejak tahun 2012. Realisasi tersebut lebih rendah dari target 23 smelter. Artinya, hanya ada penambahan dua smelter dari target lima smelter.

Peta jalan pengolahan mineral Indonesia
 

Beberapa smelter yang ditargetkan rampung di tahun lalu ada yang bergeser di tahun ini. Dengan demikian, tahun ini diharapkan ada penambahan 7 smelter yang beroperasi sehinga totalnya menjadi 28 smelter.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, dua smelter yang rampung di tahun lalu ada yang sesuai target maupun lebih cepat dari target.

Dia menjelaskan, PT Cahaya Modern Metal Industry merampungkan proyeknya tepat waktu. Smelter yang berlokasi di Banten itu memproduksi nickel pig iron (NPI).

Sedangkan PT Halmahera Persada Lygend yang memproduksi mixed hydroxide precipitate (MHP) menyelesaikan proyeknya lebih cepat dari target. Smelter yang berada di Maluku Utara itu sedianya rampung pada 2022 ini.

“Tiga smelter yang seharusnya selesai di tahun lalu ditargetkan rampung pada tahun ini. Target smelter tahun ini jadi 28 smelter (beroperasi), ” kata Ridwan dalam jumpa pers Kamis (20/1).

Perbandingan peningkatan nilai nikel
 

Adapun tiga smelter yang gagal beroperasi di 2021 yakni PT Smelter Nikel Indonesia. Progres pembangunan smelter yang terletak di Banten ini mencapai 98,7% dan telah melakukan uji coba produksi. Namun kegiatan perusahaan terhenti sementara lantaran kekurangan dana operasional. Smelter yang memproduksi mixed hydroxide precipitate (MHP) ini akan beroperasi penuh pada akhir kuartal pertama 2022. Smelter berikutnya yang terkendala yakni yang dibangun PT Kapuas Prima Citra di Kalimantan Tengah.

Progres pembangunan smelter ini telah mencapai 99,87%. Sejak Oktober 2021 dilakukan beberapa pergantian peralatan dan pabrik. Rencananya, pada akhir Januari ini smelter yang memproduksi timbal bullion itu akan beroperasi.

Smelter ketiga yakni milik PT Antam di Maluku Utara. Progres pembangunan smelter ini mencapai 99,7%. Smelter yang memproduksi feronikel ini terkendala suplai listrik. Saat ini sedang dilakukan lelang pembangunan pembangkit listrik dan ditargetkan beroperasi pada tahun ini.

Sedangkan empat smelter lainnya yang ditargetkan rampung pada tahun ini yakni, PT Kobar Lamandau Mineral yang memproduksi zinc ingot. Pembangunan smelter yang berlokasi di Kalimantan Tengah itu telah mencapai 80%. Proyek selanjutnya adalah smelter PT Well Harvest Winning yang memproduksi smelter grade alumina (SGA). Smelter yang berada di Kalimantan Barat ini progres pembangunannya telah mencapai 48,76%.

Smelter berikutnya digarap PT Alchemist Metal Industry yang akan memproduksi nickel pig iron. Pembangunan proyek yang berada di Maluku Utara ini telah mencapai 66,70%. Proyek terakhir yang ditargetkan rampung di tahun ini dikerjakan oleh PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang memproduksi sponge ferro alloy. Pembangunan smelter yang berada di Kalimantan Selatan ini telah mencapai 76,23%.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin. Foto: youtube
  Ridwan Djamaluddin. Foto: youtube

Terkait kendala pembagunan smelter, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin saat rapat dengan Komisi VII DPR pada akhir 2021 mengungkapkan kendala-kendala tersebut antara lain berupa masalah perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pembebasan lahan, penyediaan tenaga listrik maupun pendanaan.

Dia mengaku telah mengusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar menjadikan smelter masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan.

Sedangkan terkait pendanaan, sebanyak 12 proyek smelter terkendala dan membutuhkan total dana pembangunan mencapai US$ 4,5 miliar.

“Kementerian ESDM telah melakukan penelusuran minat dari beragam instansi, misalnya dari beberapa perbankan menyatakan minatnya berinvestasi di smelter. Bank tersebut yakni Bank of China dan Japan Bank of International Corporation,” katanya.

Atasi Hambatan

Program utama roadmap - Tembaga
Program utama roadmap - Tembaga

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, rencana pembangunan smelter yang disusun pemerintah belum mempertimbangkan faktor Covid-19.

Menurutnya, situasi pandemi yang terjadi membuat penyelesaian proyek smelter terkendala. Alhasil, target penyelesaian 53 smelter diproyeksikan mundur dari target.

“Untuk itu pemerintah diharapkan bisa membantu penyelesaian hambatan- hambatan terutama yang menyangkut administrasi dan birokrasi,” kata Rizal kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (21/1).

Rizal mengungkapkan sejumlah proyek yang masih dalam tahap pembangunan. Untuk komoditas nikel ada 22 perusahaan yang sedang melakukan konstruksi smelter berteknologi piromet, dengan rincian 10 perusahaan mendapat izin Kementerian ESDM berupa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan sisanya izin usaha industri (IUI) dan lain-lain dari Kementerian Perindustrian dan BKPM.

“Juga ada 9 perusahaan yang membangun pengolahan dengan teknologi hidromet dimana 3 perusahaan dalam tahap konstruksi dan 6 dalam perencanaan,” katanya.

Untuk bauksit ada 12 perusahaan refinery alumina sedang dalam tahap konstruksi. Diharapkan output-nya dapat meningkat seiring penyelesaian refinery tersebut. Sedangkan pengolahan dan pemurnian tembaga ada 3 perusahaan yang sedang dan merencanakan untuk membangun smelter pemurniannya.

Menurut dia, penyelesaian pembangunan smelter berkejaran dengan tenggat waktu yang diamanatkan UU Minerba yakni Juni 2023. Batas waktu tersebut sekitar tiga tahun sejak diundangkannya revisi UU Minerba.

Rizal berpendapat tidak perlu melakukan revisi UU Minerba terbatas. “Yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi secara berkala proyek-proyek tersebut secara regular misalnya bulanan dan triwulanan,” ujarnya.

Pemerintah Harus Konsisten

Pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.
Pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, untuk mendukung percepatan hilirisasi pertambangan, kebijakan pemerintah mempermudah investor guna mempercepat pembangunan 32 smelter.

Untuk merealisasikan pembangunan agar tercapai target 53 smelter, Yusri menyarankan pemerintah harus konsisten dalam menetapkan regulasi dan selalu terbuka dalam berkomunikasi secara intensif dengan investor.

Selain itu, mencarikan solusi bila dalam proses pembangunan smelter pihak investor menghadapi ada kendala. “Saat ini tergantung kesiapan investor smelter dalam hal pembiayaan investasi dan teknologi yang digunakan supaya semakin efisien serta kepastian pasokan bahan baku, baik bijih nikel maupun bijih bauksit, termasuk jaminan pasokan listrik dari pemerintah menjadi kata kunci,” kata Yusri kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (21/1).

Yusri mengingatkan, pasokan listrik untuk mendukung operasional smelter sangat penting. “Jangan sampai terulang kasus PT Antam Tbk di Halmahera Timur, smelter sudah lamajadi tapi pasokan listriknya belum ada. Cukup besar kerugian dialami Antam dalam hal ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah ingin membatasi untuk smelter feronikel dan nickel pig iron (NPI) untuk memberikan jaminan pasokan untuk investor smelter katoda sel baterai. Sebab, nilai tambahnya jauh lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Yusri optimistis minat investor untuk membangun smelter masih tinggi. Hal ini akibat kebijakan setop impor bahan baku mentah. “Sudah pasti investor dari negara- negara yang membutuhkan bahan baku dari nikel dan bauksit akan berinvestasi di sini,” imbuhnya.

Dia menyebutkan beberapa kendala pembangunan smelter seperti kendala soal jaminan pembiayaan, teknologi dan jaminan pasokan bahan baku.

Smelter yang sudah terbangun akan menggunakan proxy untuk mengambil izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pengusaha yang lemah dari sisi permodalannya,” ujarnya.

Perkembangan ekspor bijih nikel
Perkembangan ekspor bijih nikel

Senada, Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, pemerintah termasuk pemerintah daerah, sudah tentu menyambut baik kebijakan hilirisasi pertambangan dan percepatan pembangunan 32 smelter. Namun, kebijakan tersebut harus didukung dengan kemudahan administrasi perizinan, insentif fiskal dan non fiskal, termasuk mencarikan investor.

“Kebijakan ini harus didukung karena diyakini program hilirisasi mineral akan menghasilkan nilai tambah dan multiplier effect bagi pembangunan nasional dan daerah,” kata Mulyanto kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (21/1).

Dia menyebutkan beberapa kendala pembangunan smelter di antaranya pandemi Covid-19.

“Di saat ini pandemic Covid-19 memang dikeluhkan, terutama dalam memobilisasi orang dan barang di lapangan. Selain itu, yang utama, pemerintah harus lebih serius lagi untuk membantu menggaet investor untuk program smelter,” ujarnya.

Mulyanto juga memberikan catatan penting program hilirisasi agar menghasilkan nilai tambah dan efek pengganda bagi pembangunan.

“Jangan hanya menghasilkan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta mendatangkan banyak tenaga kerja asing (TKA), yang mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal. Ini tidak optimal dan terkesan kita tersubordinasi menjadi sekadar supporter dari program industrialisasi negara lain,” katanya.

Selain itu, berbagai insentif pajak yang diberikan pada industri smelter ini harus mempertimbangkan pendapatan negara dari sektor ini.

“Jangan sampai pajak ekspor yang hilang dari pelarangan ekspor tidak dikompensasi dari pajak badan atau pajak ekspor produk jadi mineral. Selanjutnya, perlu didorong hilirisasi mineral yang sesungguhnya, yakni yang menghasilkan barang jadi dengan nilai tambah tinggi,” katanya.

Persiapan Semua Aspek

Kepala Ekonom BCA David Sumual. Sumber: BSTV
Kepala Ekonom BCA David Sumual. Sumber: BSTV

Sementara itu, Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, investasi smelter termasuk investasi jangka panjang sehingga pemerintah perlu membuat persiapan yang matang dari semua aspek, termasuk masalah legal dan operasional.

Menurut dia, hal pertama yang harus disiapkan pemerintah untuk menarik minat investor membangun smelter di Indonesia, yakni menyebut infrastruktur listrik, mengingat industri smelter membutuhkan tenaga listrik yang besar. “Minimal itu dulu yang diperlukan,” kata David.

Setelah listrik, investor smelter membutuhkan kawasan industri yang sudah terhubung dengan infrastruktur, seperti pelabuhan. Selama ini, kawasan industri yang terhubung dengan pelabuhan sudah dipersiapkan pemerintah. Infrastruktur jalan pun, beberapa tahun terakhir sudah dibangun.

“Jadi sekarang kita memang saatnya mendorong ekspor yang dalam kondisi tidak mentah lagi,” kata dia.

Perihal kendala-kendala membangun smelter, David menyebut masalah pengurusan perizinan yang terlalu lama seringkali menjadi persoalan di beberapa kali proyek, bukan hanya smelter tapi juga proyek listrik dan manufaktur.

“Itu yang coba kita pecahkan dengan UU omnibus law. Tapi kita kan ada persoalan saat pembuatan UU tersebut. Kita dikasih waktu dua tahun untuk memperbaiki, semoga nggak sampai dua tahun, semoga tahun ini bisa diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum juga,” papar David.

Terkait insentif fikal, David menilai hal itu tidak diperlukan, karena investor sudah datang sendiri untuk membangun smelter.

“Jadi, kemudahan-kemudahan dari sisi tadi legal perizinan, infrastruktur, ketersediaan listrik saja yang diperlukan. Untuk fiskal, saya pikir umum -umum saja, kan ada juga beberapa isentif fiskal tax holiday dan lain-lain, kalau kita lihat impaknya nggak begitu besar juga. Jadi lebih baik insentif nonfiskal,” papar dia.

Dekade transformasi
Dekade transformasi

Lebih jauh, David menilai adanya minat yang besar badan usaha swasta/ investor untuk membangun smelter di Indonesia. Hal itu tercermin dari telah terbangunnya 21 smelter dari target 53 smelter.

“Saya kira 21 smelter terbangun, itu sudah banyak, itu sudah menunjukkan antuasiasme investor yang tinggi,” ujarnya.

Dia menambahkan, bisnis smelter diminati investor karena menguntungkan. Hal itu dapat dihitung dari dampaknya multiplier ke nilai tambah yang besar, meski tergantung produknya, ada yang lima kali, 10 kali lipat, bahkan ada yang puluhan kali lipat nilai tambahnya. 

“Apalagi kalau kita sampai ke hilirnya sekali, misalnya kayak nikel ini kan kalau kita ke hilirnya sekali, ya produksi baterai itu, nilai tambahnya sangat besar. Kemudian, bauksit kalau bisa (diolah) sampai alumunium itu juga nilai tambahnya besar sekali, apalagi kebutuhan secara global juga tinggi sekali,” papar dia.

Lebih jauh, David mengatakan, dampak positif hilirisasi mineral sudah terlihat di ekspor Indonesia, yakni ekspor nikel naik sekitar 93%. Dari sisi nominalnya jauh lebih tinggi dibandingkan saat Indonesia mengekspor bahan mentah, yakni kisarannya 10 kali lipat.

“Apalagi harganya sedang tinggi pada tahun lalu. Jadi memang saya pikir ini langkahnya (hilirisasi) sudah benar. Bahkan, kita harus memperluas produk yang dihilirisasi, tidak hanya mineral tapi juga bisa perkebunan, pertanian, dan perikanan,” papar dia. (jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN