Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Perizinan Berusaha Harus Tunduk ke Omnibus Law

Nasori, Senin, 23 September 2019 | 10:50 WIB

BANJARBARU, investor.id - Kerumitan dalam hal perizinan hingga tumpang tindih aturan di Indonesia kerap menghambat sebuah investasi. Untuk itu, pemerintah tengah merancang aturan gabungan atau omnibus law guna mereformasi perizinan berusaha pada 72 undang-undang sektor teknis yang dinilai menjadi faktor penghambat investasi.

"Jadi, perizinan berusaha harus tunduk ke omnibus law. Kami ditargetkan Presiden Jokowi (Joko Widodo) merampungkan aturan ini dalam satu bulan dan finalisasi penggodokannya sudah dimulai satu minggu lalu," terang Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono di Banjarbaru, Jumat (20/9).

Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara kunci (keynote speech) di Rembug Gerakan Indonesia Mandiri yang berlangsung di Ballroom Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Diungkapkan Susiwijono, sepanjang terkait dengan perizinan berusaha, nantinya tunduk ke omnibus law, tidak ikut ke undang-undang yang 72 tadi.

"Kalau harus amandemen undang-undang, bayangin selesainya kapan. Sehingga kita putuskan ya sudah presiden menyetujui kita membuat omnibus law. Hampir semua negara maju seperti Amerika juga melakukan hal serupa," jelas dia.

Susiwijono menuturkan, omnibus law akan mengesampingkan aturan yang ada, sehingga setiap investasi hanya merujuk pada "komando" presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Karena dari banyak kasus, ungkap dia, misalnya ada menteri bisa berpendapat berbeda dengan presiden dengan alasan menjalankan undang-undang.

Hal itu terjadi berawal dari presiden mengamanahkan ke menteri dalam menjalankan undang-undang, sehingga menteri merasa punya kuasa. Padahal sejatinya, itu bagian pendelegasian dan distribusi kewenangan dari presiden. Artinya, bukan berarti presiden kehilangan kekuasaan.

"Bagaimana bisa menteri yang membantu presiden, justru tidak mengikuti perintah presiden dengan alasan menjalankan undang-undang. Misalnya dalam kebijakan impor oleh presiden ditentang menteri karena alasan ada produksi dan sebagainya. Padahal tujuan presiden adalah untuk kepentingan nasional secara luas," papar dia.

 

Ditata Kembali

Begitu juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menurut Susiwijono, juga harus ditata kembali agar sejalan dengan semangat pemerintah pusat menyehatkan iklim investasi di Tanah Air. "Prinsipnya, supaya ada kepastian hukum dan kepastian berusaha. Karena investasi butuh kepastian," tandas dia seperti dikutip Antara.

Susiwijono mengakui, pihaknya selama ini banyak menerima surat atau laporan kasus-kasus investasi yang bermasalah. Ada izin yang tumpang tindih, ada juga dalam pelaksanaannya tidak ada kepastian berusaha yang luar biasa rumit. Bahkan, ada contoh beberapa investasi yang kembali lagi ke negaranya terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Jadi yang rumit itu izin lokasi, izin lingkungan, amdal dan sebagainya. Dua tiga tahun IMB belum keluar, padahal orang bawa duit mau investasi di sini. Kasus-kasus seperti ini kami harapkan tidak terjadi lagi ke depan. Presiden sudah menekankan agar kita tata kembali semuanya," tandas Susiwijono.

Dalam semangat membenahi ekosistem investasi, Susiwijono juga menjelaskan tentang akan dilakukannya pengkajian kembali bidang usaha pada DNI (daftar negatif investasi), simplifikasi perizinan berusaha serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), hingga pengurangan perizinan ekspor dan impor.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA