Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Perkuat Tata Kelola, Kemenko Perekonomian Bentuk KNKG

Kamis, 4 Maret 2021 | 08:37 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Pembentukan komite ini tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi.

Beleid ini sudah ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Senin (22/2). Dalam salinan yang diterima Investor Daily Selasa, (2/3) tujuan dibentuknya KNKG dalam rangka mewujudkan tata kelola pemeirntahan dan tata kelola korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. Sehingga diperlukan adanya suatu komite yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia.

Lebih lanjut dalam keputusan ini juga dijelaskan bahwa komite akan bertanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia.

Kemudian pada pasal I disebutkan bahwa susunan keanggotaan KNKG akan terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas.

“Denwan pengarah memiliki tugas untuk memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan governansi serta melaksanakan kegiatan Komite Nasional Kebijakan Governansi, dan memberikan persetujuan atas rumusan dan rekomendasi kebijakan dan program peningkatan governansi nasional,”tutur Beleid dalam pasal 2.

Adapun dalam susunan keanggotaan Dewan Pengarah KNKG sebagaimana di maksud didalam Pasal 1 ayat 2 terdiri dari Ketua Menko Perekonomian dengan anggota Menteri Meuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri PANRB, Menteri PPN, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala BPKP.

Selain itu dewan pengurus juga memiliki enam tugas, diantaranya melakukan penyusunan kembali, penyempurnaan dan sosialisasi atas pedoman, manual, roadmap dan model penilaian (assessment) governansi di sektor publik, sektor korporasi dan Badan Usaha Milik Negara.

Kedua, menyusun rekomendasi kebijakan dan program peningkatan governansi di sektor publik, sektor korporasi dan BUMN dalam rangka perbaikan peringkat governansi Indonesia di tingkat Internasional.

“Memantau dan mengevaluasi penerapan governansi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,”jelas Beleid.

Sedangkan jajaran dewan pengurus, Airlangga menunjuk Mardiasmo sebagai ketua, yang tidak lain merupakan mantan Wakil Menteri periode 2014 hingga 2019.  Sementara kursi Wakil Ketua Dewan Pengurus diisi Sigit Pramono dan Sekretaris dijabat Friderica Widyasari.

Adapun anggota dewan pengurus terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kemenko Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi.

Selain itu ada juga Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Anggota lainnya adalah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA, Otoritas Jasa Keuangan.

Selain dari wilayah kementerian, Airlangga juga menunjuk sejumlah nama untuk masuk ke jajaran pengurus, yaitu Deswandhy Agusman, Franky Welirang, Tirta Hidayat, Eko Prasojo, Andi Ilham Said, James Simanjuntak.

Ada juga Sidharta Utama, Antonius Alijoyo, Herwan Ng, I Gede Nyoman Yetna, Orias Petrus Moedak, Hari Purwantono, Eddy Rintis, Ivan Rizal Sini, Junaedi Saibih, dan Fugente.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN