Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan memantau obligasi dan rupiah di Jakarta, belum lama ini. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Karyawan memantau obligasi dan rupiah di Jakarta, belum lama ini. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

MASIH YANG TERTINGGI DI ASEAN

Perlu Konsistensi Reformasi agar Penurunan Yield SBN Berlanjut

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:19 WIB
Triyan Pangastuti ,Nabil Alfaruq (nabil.alfaruq@beritasatumedia.com) ,Nasori

JAKARTA, investor.id – Meski berada dalam tren menurun, tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun Indonesia hingga kini tercatat masih yang tertinggi di kawasan Asean. Selain sentimen jangka pendek seperti ekspektasi kenaikan yield US Treasury, yield SBN tenor 10 tahun yang masih tinggi juga dikarenakan investor melihat, fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki kerentanan seperti ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor, meski dari sisi ekspor mengalami banyak perbaikan.

Kerentanan ini juga tergambar pada kondisi neraca transaksi berjalan (current account) yang membukukan defisit sekitar 10 tahun terakhir dan baru surplus beberapa kuartal belakangan.

Oleh karena itu, melanjutkan reformasi struktural yang gencar dilakukan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sebuah keharusan. Dengan konsistensi reformasi, perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang semakin kuat karena efisien dan berdaya daya saing.

Selama investor masih memiliki kekhawatiran terhadap struktural perekonomian Indonesia, selama itu pula mereka menagih kompensasi yield SBN yang lebih tinggi.

Demikian benang merah pernyataan dan pandangan dari sejumlah sumber baik dari otoritas, analis maupun ekonom yang diwawancarai Investor Daily secara terpisah. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana, ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin, ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Faisal Rachman, dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam.

Imbal hasil Indonesia masih tinggi
Imbal hasil Indonesia masih tinggi

Berdasarkan data per 17 Januari 2022, yield SBN tenor 10 tahun Indonesia tercatat masih yang tertinggi di antara negara-negara peers di kawasan Asean yakni di level 6,39%. Yield ini jauh di atas obligasi negara Malaysia dengan tenor yang sama yang tercatat hanya 3,60%. Sementara yield yang lebih rendah juga dimiliki oleh Thailand, Vietnam, dan Filipina yaitu masing-masing 2,13%, 2,10%, 4,88%.

Sedangkan yield obligasi Negara Tiongkok tercatat 2,79%, Hong Kong 1,80%, Korea Selatan 2,57%, Singapura 1,82%, dan Amerika Serikat (AS) 1,83%. Yield SBN tenor 10 tahun Indonesia hanya unggul kalaudibandingkan dengan obligasi-obligasi negara seperti Brasil yang di posisi 11,06%, Meksiko 7,69%, Rusia 9,51%, Afrika Selatan 9,45%, dan Turki 22,68%.

Negara-negara ini tercatat memiliki tingkat inflasi yang tinggi, misalnya Turki yang Desember lalu melambung hingga 36,08%. Indonesia juga unggul tipis dari India—negara yang sering dirujuk oleh pemerintah sebagai pembanding—yang yield obligasi tenor 10 tahunnya di level 6,63%. Yield obligasi keenam Negara terakhir ini berdasarkan posisi per18 Januari 2022.Yield yang tinggi ini turut membebani APBN dalam bentuk pembayaran bunga utang yang terus naik.

Pada 2017, beban pembayaran bunga utang tercatat masih Rp 216,57 triliun dan terus meningkat menjadi Rp 257,95 triliun pada 2018, Rp 275,52 triliun pada 2019, Rp 314,09 triliun pada 2020, Rp 366,23 triliun pada 2021 (outlook).

Sedangkan tahun ini, APBN mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,87 triliun. Alokasi ini ini setara dengan 41,68% dari rencana pembiayaan utang 2022 yang ditargetkan sebesar Rp 973,6 triliun.

Posisi utang pemerintah
Posisi utang pemerintah

Alokasi bunga utang ini terkait dengan utang pemerintah pusat yang pada akhir 2021 memiliki posisi outstanding Rp 6.908,9 triliun, meliputi SBN Rp 6.090,3 triliun dan pinjaman Rp 818,6 triliun. Padahal, Indonesia sudah memiliki sejumlah kondisi yang sering disebut sebagai prasyarat bagi terciptanya yield obligasi yang rendah. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya rating utang investment grade, komposisi investor asing di pasar SBN yang kecil (tidak lebih dari 20%), dan current account defisit (CAD) yang membaik setahun teakhir, bahkan surplus US$ 4,5 miliar (1,5% dari PDB) pada kuartal III-2021.

Selain itu, inflasi Indonesia punstabil rendah yaitu 1,87% pada Desember 2021, sehingga suku bunga riil Indonesia saat ini masih positif yakni sekitar 1,6% (suku bunga acuan - inflasi), bahkan positif 4,52% (yield SBN 10 tahun - inflasi).

Sementara suku bunga riil Amerika Serikat (AS) negatif lebih dari 6%. Begitu pun India, dengan suku bunga acuan saat ini yang di 4% dan inflasi Desember di 5,59%, maka suku bunga riil Negeri Gangga itu telah negatif 1,59%.

Lucky Alfirman.
Lucky Alfirman.

Saat dimintai tanggapan soal yield SBN tenor 10 tahun Indonesia yang masih tertinggi di Asean, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyatakan bahwa SBN RI masih relatif kompetitif dibandingkan dengan negara peers.

“Selama 2021, di saat terjadi tekanan volatilitas pasar keuangan, yield SBN berkinerja baik, terutama yield SBN tenor 5 tahun yang secara year to date menurun. Sementara negara peers naik. Penguatan kondisi fundamental Indonesia berpengaruh secara bertahap terhadap yield SBN Indonesia,” tandas Luky.

Menurut dia, volatilitas yield tidak hanya ditentukan oleh upaya yang dilakukan pemerintah, melainkan juga sinergi berbagai sektor perekonomian. Namun demikian, pemerintah terus berupaya menurunkan yield SBN melalui program pendalaman pasar keuangan domestik.

“Salah satunya adalah perluasan basis investor ritel, melalui penerbitan SBN ritel online yang mendapat animo cukup besar dari masyarakat. Dengan program ini diharapkan kesadaran berinvestasi masyarakat tumbuh dan berdampak meningkatkan demand terhadap SBN sehingga yield SBN dapat semakin efisien,” kata Luky.

Cerminkan Fundamental

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo. Foto: IST
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo. Foto: IST

Sedangkan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengakui bahwa yield SBN saat ini memang masih tinggi jika dibandingkan negara lain. Namun, jika diamati dalam kurun yang lebih panjang, misalkan sejak awal 2000, yield SBN terlihat berada dalam tren menurun.

“Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi yang semakin baik. Betul sekali bahwa yield mencerminkan kondisi fundamental suatu negara meski dalam jangka pendek juga dipengaruhi dinamika pasar khususnya pasar global,” jelas Dody. Berdasarkan catatan Investor Daily, pada 21 September 2015, yield SBN tenor 10 tahun pernah hampir menyentuh level 9,50%.

Menurut Dody, tren kondisi fundamental ekonomi yang membaik juga tercermin pada inflasi yang terkendali dan terus menurun. Sekitar satu dekade lalu, angka inflasi masih mencapai 8% dan sekarang di sekitar 2-4%. Nilai tukar juga terjaga stabil sesuai dengan fundamentalnya.

“Beberapa tahun terakhir, Indonesia juga berhasil mencapai investment grade. Yield juga akan menyesuaikan dalam tren penurunan meski secara lebih gradual,” tandas dia.

Pembayaran bunga dan cicilin
Pembayaran bunga dan cicilin

Dody menyatakan, BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah serta lembaga terkait untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Jika stabilitas terus dapat dijaga, kepercayaan (confidence) investor terhadap prospek ekonomi dan kredibilitas kebijakan dapat terus diperkuat.

“Alhasil, yield dapat menjadi lebih rendah, namun tetap kompetitif dan memberikan daya tarik investasi bagi investor,” tandas dia.

Sementara itu, lanjut Dody, transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke suku bunga perbankan terus didorong antara lain melalui kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

“Pendalaman pasar keuangan juga dipercepat, khususnya pasar uang rupiah dan valas, untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur yang pada gilirannya juga akan berdampak pada daya saing ekonomi Indonesia,” pungkas dia.

Fikri C Permana, Senior Economist - PT Samuel Sekuritas Indonesia
Fikri C Permana, Senior Economist - PT Samuel Sekuritas Indonesia

Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana mengatakan, kenaikan yield SBN tenor 10 tahun hingga beberapa hari terakhir dipengaruhi oleh ekspektasi dari yield US Treasury yang naik. Lebih dari itu, hal tersebut juga karena adanya kekhawatiran terhadap struktural perekonomian dari para investor.

Struktural yang dimaksud, kata Fikri, adalah impor yang naik dan inflasi yang meninggi pada saat perekonomian tumbuh. Jadi, ekspektasi inflasi yang meningkat ini menyebabkan investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga mengerek yield SUN juga naik.

“Saya melihat, imbal hasil masih ada kemungkinan untuk naik, karena Fed funds rate-nya berpotensi masih naik. Maka, cost of fund untuk semua juga naik, termasuk yield SUN (Surat Utang Negara),” ujar Fikri kepada Investor Daily, Selasa (18/1).

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menekan yield SBN, menurut Fikri, pertama adalah memperbaiki struktur ekonomi melalui langkah -langkah reformasi, seperti hilirisasi di sisi industri yang diawali dengan pengolahan barang mentah menjadibarang jadi.

“Jika struktur (industri) ini meningkat, kebutuhan akan bahan baku juga menjadi relatif lebih berkurang,” ujar dia.

Bila kebutuhan barang baku berkurang, lanjut Fikri, maka surplus neraca perdagangan Indonesia juga akan semakin tinggi. Dampak lanjutan dari pencapaian ini adalah cadangan devisa menjadi lebih baik dan rupiah berada di posisi stabil.

“Kemudian, penerima negara dari sisi fiskal atau ketahanan fiskal kita juga diharapkan relatif lebih baik,” ucap dia.

Terkait dengan suku bunga riil RI yang masih positif di 1,6% bila mengacu pada suku bunga acuan dan positif 4,52% bila mengacu yield SBN 10 tahun, Fikri menilai, posisi tersebut masih over underprice. Pasalnya, India yang memiliki rating utang di bawah Indonesia dan dengan inflasi yang lebih tinggi sudah membukukan suku bunga riil negatif.

“Kalo melihat struktrur ekonominya, India punya current account surplus, sedangkan kita current account deficit. Kecuali kalo Indonesia ada ekspor pekerja dengan remitansi yang besar, seperti India. Kalo ini terjadi mungkin bisa surplus current account ya,” ujar dia.

Namun, berdasarkan catatan, India membukukan defisit neraca perdagangan US$ 9,6 miliar (1,3% PDB), setelah pada periode sama tahun sebelumnya surplus US$ 15,3 miliar.

Tidak Obral

Pefindo. Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM
Pefindo. Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM

Sedangkan ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin juga menyampaikan bahwa posisi suku bunga riil RI saat ini tidak dalam kondisi obral, sebab yield ditentukan oleh pasar, yakni supply dan demand yang memainkan peran.

“Sehingga mempertimbangkan sejumlah variabel seperti suku bunga acuan, inflasi dan nilai tukar,” ujar dia.

Terkait dengan yield SBN tenor 10 tahun per 17 Januari 2022 yang berada di posisi 6,39%, Ahmad menilai, ada beberapa sentimen yang mempengaruhi, di antaranya suku bunga di pasar keuangan Indonesia masih tinggi.

“Biasanya, yield obligasi pemerintah akan mengikuti pergerakan suku bunga acuan. Hasil penelitian menunjukkan, kenaikan ekspektasi suku bunga kebijakan sebesar 100 bps akan mengerek yield SBN 10 tahun sebesar 46 bps.” ungkap dia.

Kemudian, lanjut dia, inflasi Indonesia secara historis juga tercatat tinggi dan rentan terhadap kenaikan harga minyak. Untungnya, dalam beberapa terakhir, kecenderungan inflasi berada dalam rentang target Bank Indonesia. Selain itu, rupiah yang rentan terkoreksi juga mengindikasikan tinggiya risiko translasi.

“Terkait rupiah, ini karena neraca dagang Indonesia rentan terkoreksi (biasanya akan surplus ketika harga komoditas booming seperti saat ini). Sehingga, premi yang diminta investor juga akan relatif tinggi untuk mengkompensasi risiko tersebut tersebut,” ujar dia.

Adapun upaya untuk menekan yield, menurut Ahmad, yang paling fundamental adalah menjaga inflasi terus berada pada rentang target dan memperbaiki neraca dagang. Keduanya dinilai perlu karena jika inflasi rendah,BI memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga rendah.

Adapun menjaga inflasi tetap rendah membutuhkan perbaikan terhadap rantai pasokan barang dan jasa. Selain itu, diversifikasi energi juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

Ahmad melanjutkan, neraca dagang Indonesia relatif fluktuatif dan masih sangat tergantung pada komoditas. Jika neraca dagang bagus, maka rupiah juga akan lebih stabil.

“Selama ini kita sangat bergantung pada ekspor komoditas karena manufaktur kita tidak berkembang (mengarah pada deindustrialisasi dini). Padahal, manufakturlah yang bisa meningkatkan nilai tambah (dan harga jual) komoditas kita,” ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, dengan membangun manufaktur, perekonomian Indonesia bisa mengurangi impor karena lebih banyak konsumsi domestik yang bisa dipenuhi dari produksi domestik, termasuk kebutuhan terhadap barang modal.

Obligasi Korporasi

Neraca transaksi berjalan
Neraca transaksi berjalan

Jika yield berhasil diturunkan, kata Ahmad, beban fiskal akan turun karena biaya bunga yang dibayarkan lebih rendah, mengarah ke arah fiskal yang berkesinambungan. Indonesia juga tidak harus berutang hanya untuk menutupi utang yang jatuh tempo.

“Itu berarti ada lebih banyak pendapatan pajak yang bisa dialokasikan ke pengeluaran seperti riset, pendidikan dan infrastruktur, yang mana memberikan efek multiplier terhadap perekonomian dalam jangka panjang,” papar dia.

Selain itu, yield obligasi korporasi juga akan turun, sehingga membuat biaya penerbitan surat utang menjadi lebih murah. Akibatnya, perusahaan- perusahaan bisa meraih pendanaan untuk ekspansi dengan biaya yang lebih rendah.

“Efek sebaliknya berlaku, jika yield tetap tinggi di masa mendatang,” ujar dia.

Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah
Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah

Sedangkan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, tingginya imbal hasil SBN tidak terlepas dari minat investor. Bila pemerintah sebelumnya sudah memberikan imbal hasil tinggi, maka bila langsung diturunkan akan mengurangi minat investor.

“Jadi, kalau kita serta-merta menurunkan maka dikhawatirkan investor tidak mau karena yang yield sebelumnya tinggi,” ucap dia saat dihubungi pada Selasa (18/1).

APBN Kacau

Jumlah investor SBN
Jumlah investor SBN

Menurut Piter, bila melihat dari risiko dan kinerja perekonomian, sebenarnya Indonesia memiliki risiko yang rendah dan kinerja perekonomian relatif baik. Dari dua hal itu, sebenarnya Indonesia sebenarnya bisa memiliki imbal hasil SBN yang rendah. Tetapi, karena sebelumnya pemerintah sudah memberikan yield dalam posisi tinggi, bila ingin menurunkan yield harus dilakukan secara hati-hati.

“Sebab, jika yield SBN tidak menarik minat investor maka pembiayaan APBN juga akan terancam. “Kalau orang nggak mau beli, pembiayaannya gagal, APBN kacau nanti,” pungkas dia.

Sedangkan ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Faisal Rachman menyatakan, yield obligasi pemerintah yang cukup tinggi dapat membuat perbankan sulit menurunkan suku bunga kredit karena ada pilihan masyarakat untuk menempatkan dana dalam SBN.

Seperti yang sudah diketahui bahwa saat ini suku bunga acuan BI-7DRRR sudah dalam posisi terendah sehingga diharapkan yield juga akan turun. Namun, ada faktor eksternal yakni The Fed yang lebih hawkish yang membuat yield menjadi tinggi,” tandas dia.

Namun, terkait pengaruh yield SBN terhadap suku bunga kredit, menurut Luky, instrumen SBN dan kredit memiliki karakter yang berbeda, sehingga pada dasarnya tidak ada pengaruh di antara keduanya. SBN lebih merupakan instrumen portofolio investasi yang bukan menjadi core bisnis dari perbankan.

“Sementara kredit terkait dengan sektor riil yang menjadi bisnis dari perbankan yang biaya serta risikonya ditentukan oleh karakter dari debitur,” pungkas Luky.

Tiga Strategi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2022 menyebutkan, dalam periode 2023—2025, pemerintah akan berusaha mengelola dan menjaga risiko pengelolaan utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah yaitu pertama, risiko nilai tukar atau exchange rate risk ditargetkan maksimal 35% hingga 2025.

Kedua, risiko tingkat bunga atau interest rate risk ditargetkan maksimal 20% hingga 2025. Ketiga, risiko refinancing yang berupa rasio utang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditargetkan maksimal 12,5% hingga 2025 dan rata-rata jatuh tempo atau average time to maturity utang ditargetkan minimal tujuh tahun hingga 2025.

“Pemerintah juga turut memonitor indikator risiko utang yang berkenaan dengan variabel fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB dimonitor untuk berada di kisaran 40% dan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dimonitor untuk berada di kisaran 2% hingga akhir 2025,” tandas Menkeu. (ark)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN