Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Irigasi persawahan. Foto ilustrasi: pu.go.id

Irigasi persawahan. Foto ilustrasi: pu.go.id

Perpres 59/2019 Terbit, Pemerintah Kendalikan Alih Fungsi Sawah

Damiana Simanjuntak, Kamis, 12 September 2019 | 11:26 WIB

JAKARTA, investor.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Perpres No 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres tersebut akan menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah di Tanah Air. Laju alih fungsi lahan sawah menjadi tanah nonpertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah maka pemerintah telah menerbitkan Perpres No 59 Tahun 2019. “Perpres ini akan menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia," kata Budi dalam pembukaan rapat Klarifikasi Hasil Verifikasi Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (12/9).

Seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial (BIG), dinas-dinas terkait tata ruang, pertanian, irigasi, dan perencanaan pembangunan, serta seluruh Kantor Pertanahan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Budi mengatakan, klarifikasi kepada pemerintah daerah (pemda) dimaksudkan untuk mendiskusikan dan menyepakati luasan lahan sawah yang akan dilindungi. Hasil klarifikasi ini akan menjadi bahan tim terpadu untuk melakukan sinkronisasi dan ditetapkan Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD) oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Selanjutnya, PLSD tersebut akan dikendalikan pengintegrasiannya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing kabupaten/kota sebagai bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dia menambahkan, Ditjen PPTPT Kementerian ATR/BPN dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah akan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap alih fungsi lahan yang telah ditetapkan pada PLSD. "Dengan adanya PLSD ini diharapkan pemda segera menetapkan LP2B di kabupaten/kota masing-masing dengan disertai data spasialnya. “Dengan demikian, UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan-peraturan pemerintah turunannya dapat dilaksanakan secara optimal," ujar Budi.

Apalagi, ujar dia, UU No 41 Tahun 2009 telah 10 tahun diundangkan. Namun, baru sedikit yang telah menetapkan LP2B dengan data spasialnya. Penetapan PLSD akan mendorong pemda untuk mempercepat penetapan LP2B. Ditjen PPRPT telah melakukan verifikasi lahan sawah terhadap data pertanahan pada delapan provinsi dan 151 kabupaten/kota lumbung padi di Indonesia. “Verifikasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi lahan sawah beserta data pertanahan yang menjadi faktor-faktor yang dapat mengurangi luas lahan sawah secara legal/administrasi maupun faktor-faktor yang dapat menambah luas lahan sawah," kata Budi.

Budi menambahkan, hasil verifikasi yang diklarifikasi kepada pemda di antaranya menunjukkan izin-izin yang telah menyebabkan alih fungsi yang diterbitkan di atas sawah. Selain itu, menunjukkan juga keberadaan proyek strategis nasional yang menggunakan lahan sawah dan alokasi peruntukan lahan basah dan LP2B pada RTRW. "Keberpihakan pemda terhadap perlindungan lahan sawah ini sangat dibutuhkan dalam penetapan PLSD,” kata Budi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN