Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tetap beroperasi. SPBU berjarak sekitar 5-12 kilometer dari Tangkuban Perahu.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tetap beroperasi. SPBU berjarak sekitar 5-12 kilometer dari Tangkuban Perahu.

TEMUAN BPK

Pertamina Kantongi Kelebihan Penerimaan Rp 234,82 M dari Penjualan Premium

Nasori, Kamis, 19 September 2019 | 11:57 WIB

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina (Persero) memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp 234,82 miliar atas penjualan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) selama 2018. Kelebihan penerimaan tersebut terjadi karena BUMN ini menjual JBKP premium melebihi harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan pemerintah.

“Akibatnya konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP premium lebih tinggi Rp 100 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 terkait dengan hasil pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, yang dipublikasikan, Selasa (17/9).

Terkait temuan hasil pemeriksaan ini, BPK telah merekomendasikan direksi Pertamina agar menyetorkan kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP premium di wilayah Jamali sebesar Rp 234,82 miliar itu ke kas negara.

Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa penerapan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62K/10/MEM/2019 yang mengubah harga indeks pasar dan harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dan berlaku surut sejak 1 Januari 2018, telah mempengaruhi nilai JBT subsidi minyak tanah 2018.

Akibatnya, lanjut BPK, Pertamina mengalami kekurangan penerimaan atas penyaluran JBT minyak tanah 2018 sebesar Rp 243,67 miliar (tidak termasuk pajak pertambahan nilai/PPN) atau sebesar Rp 268,04 miliar (termasuk PPN).

“Untuk itu, direksi Pertamina agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT minyak tanah tahun 2018 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tulis BPK.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA