Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Petani Sawit

Ilustrasi Petani Sawit

Petani Sawit Rakyat Berhak Mendapatkan Pendanaan BPDPKS

Kamis, 29 April 2021 | 12:05 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Petani sawit rakyat yang kesulitan mengakses sarana dan prasarana akan mendapatkan dukungan subsidi pendanaan melalui penggunaan dana BPDP Kelapa Sawit, dana bantuan sarana dan prasarana yang diatur melalui Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Kementan Nomor.144/kpts/OT.050/4/2020 tentang Pendanaan Sarana dan Prasarana petani sawit rakyat menggunakan dana subsidi BPDPKS.

Subsidi BPDPKS berupa paket bantuan pupuk dan pestisida, pemeliharaan produksi atau identifikasi berbasis paket bantuan per hektar, selain itu, subsidi juga diberikan melalui paket alat pasca panen seperti egrek.

Rencana pendanaan BPDPKS akan fokus pada 18 Provinsi dengan target utama paket benih unggul sawit, pupuk dan pestisida untuk lahan gabungan petani kelapa sawit seluas 2.000 hektar, target intensifikasi juga bisa mendapatkan bantuan dana BPDPKS dengan syarat utama luasan lahan 8.000 hektar dimana bantuan dana ini juga akan diberikan dalam bentuk pembiayaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam bentuk 10 paket dan target infrastruktur jalan seluas 6.000 hektar.

Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo mengatakan, syarat utama dari paket bantuan yang akan diberikan yaitu melalui kelembagaan petani berupa organisasi atau gabungan kelompok tani dan aspek legalitas lahan petani minimal berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kelapa sawit atau lurah setempat.

Bantuan subsidi sarana dan prasarana ini juga menjadi pelengkap dari bantuan subsidi replanting perkebunan sawit rakyat yang sebelumnya sudah diinisiasi BPDPKS. Adapun tahun 2021, replanting perkebunan sawit rakyat ditargetkan seluas 180 ribu hektar dengan pendanaan mencapai Rp 5,56 triliun.

BPDPKS mempunyai posisi strategis untuk mendorong adanya perubahan dan kemajuan industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir menjadi lebih maju di masa depan. Dana pungutan ekspor BPDPKS yang besar merupakan bentuk dukungan terhadap keberadaan green biodiesel sawit dan perkebunan sawit rakyat terutama untuk peningkatan kapasitas petani.

"Untuk mendapatkan bantuan tersebut sangat sederhana dan tentunya akan difasilitasi Dinas Perkebunan setempat misalnya untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Biaya," ujar Edi dalam acara FGD Info Sawit, di Jakarta, Kamis (29/4).

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, peremajaan sawit adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas sekaligus untuk memperkuat aspek berkelanjutan. Untuk mempermudah penerimaan dana bantuan BPDPKS, persyaratan telah disederhanakan dari 16 syarat kemudian menjadi hanya dua syarat.

Meskipun sudah ada kemudahan namun masih ada yang perlu dikritik yaitu target PSR dari tahun 2017-2022 yang mencapai 725 ribu hektar itu diukur dari mana saja dan setiap tahun targetnya selalu gagal dan perlu dievaluasi.

Petani juga masih belum banyak memahami tentang PSR dan banyak dari mereka yang melakukan peremajaan tanpa melalui program. Ke depannya perlu dilakukan pendampingan agar program PSR ini berjalan lancar.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN