Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi foto bareng usai membuka pameran logistik terbesar di dunia yang diselenggarakan pada 2-4 Maret 2017 di ICE BSD City, Tangerang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi foto bareng usai membuka pameran logistik terbesar di dunia yang diselenggarakan pada 2-4 Maret 2017 di ICE BSD City, Tangerang.

PII Beri Pendampingan Proyek KPBU BPLJSKB Bekasi

Thresa Sandra Desfika, Jumat, 23 Agustus 2019 | 18:45 WIB

Jakarta, investor.id  -  PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Kementerian  Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi proyek pengembangan proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

Penandatanganan perjanjian proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tersebut  dilakukan oleh Direktur Utama PT PII Armand Hermawan dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta,  Jumat (23/8).

Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pengerjaan proyek menggunakan skema KPBU menjadi komitmen Kemenhub untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan uji kendaraan.

"Skema KPBU merupakan langkah yang sangat strategis, khususnya dalam mengeksekusi program-program percepatan pengembangan dan pembangunan fasilitas infrastruktur," ujar Budi Karya dalam keterangan resmi PII yang diterima di Jakarta, Jumat (23/8).

Menurut Budi Karya, skema KPBU terbukti efektif, mengacu pada kesuksesan proyek perkeretaapian Makassar-Parepare yang telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 5 April 2019 lalu. "Ke depannya, kita akan terus jajaki potensi-potensi lain dalam implementasi KPBU ini di proyek-proyek Perhubungan lainnya" kata Menhub.

Penandatanganan perjanjian kali ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan induk proyek proving ground BPLJSKB Bekasi.  Kesepakatan induk ini ditandatangani Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kemenhub pada 16 Juli 2019 berkaitan dengan penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek KPBU BPLJKSB Bekasi.   Pada 19 Juli 2019, Menteri Keuangan telah memberikan penugasan khusus kepada PT PII pada  untuk menyediakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek tersebut.

Sebelumnya, secara sirkuler telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penugasan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek tersebut antara PT PII dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu pada Kamis (22/8).

Sementara itu, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menjelaskan, proyek KPBU BPLJSKB ini merupakan proyek ke-6 yang PT PII lakukan penyiapan dan pendampingan transaksinya. Hal ini juga merupakan bukti kepercayaan Kemenkeu dan penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada PT PII untuk dapat menjalankan mandatnya dalam mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU.

“Dalam fasilitas ini, Kemenkeu bertindak sebagai penyedia fasilitas, sementara PT PII sebagai pelaksana fasilitas yang ditugaskan oleh Kemenkeu. Adapun tugas PT PII dalam hal ini adalah melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi yang pendanaannya akan dibiayai oleh Kemenkeu" tambah Armand.

Pembangunan proyek proving ground yang bertaraf internasional pertama di Indonesia ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan keselamatan jalan melalui kepastian laik jalan kendaraan sebelum kendaraan diproduksi secara massal. Hal ini sejalan dengan amanat  undang-undang dengan tujuan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran  oleh kendaraan bermotor, dan pada sisi lain  memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta menerapkan standar internasional di bidang otomotif.

Dengan ditandatanganinya perjanjian pelaksanaan ini, baik Kemenhub maupun PT PII menyepakati hak dan kewajiban  dalam pelaksanaan fasilitas pendampingan.  Detail hak dan kewajiban meliputi penyusunan final business case, penyusunan dokumen prakualifikasi, pelaksanaan prakualifikasi, penyusunan dokumen permintaan proposal, pemilihan badan usaha pelaksana, penandatanganan perjanjian KPBU, serta pemenuhan kewajiban PJPK agar badan usaha pelaksana dapat mencapai financial close.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA