Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

SEGERA DIUMUMKAN

Pilihan Lokasi Ibu Kota Baru Semakin Mengerucut

Nasori, Rabu, 7 Agustus 2019 | 14:57 WIB

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pilihan lokasi untuk pemindahan ibu kota negara yang sekarang berada di Jakarta sudah semakin mengerucut, yakni di suatu tempat di Pulau Kalimantan. Hingga kini, tinggal tersisa tiga nama provinsi sebagai pilihan lokasi ibu kota negara yang baru meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Pengerucutan ke tiga provinsi itu dipastikan setelah Presiden datang ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100%. “Provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8) siang.

Menurut Presiden, beberapa alternatif pilihan telah ditindaklanjuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan. Ia pun berjanji akan segera memutuskan setelah dipaparkan secara detail.

Jokowi mengingatkan, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan seperti banjir dan gempa bumi; daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air, lahan, dan infrastruktur; serta sisi keekonomian, sisi demografi, mapun sosial, politik, pertahanan dan keamanan, harus dilihat lebih detail lagi. Dengan itu, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang benar dalam konteks visi ke depan bangsa.

Menurut Jokowi, dirinya nanti akan memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. “Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, dan 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” tegas dia.

Untuk itu, Presiden juga meminta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari seperti faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga Indonesia lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin. "Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita bisa adaptasi kita ambil," ujar Jokowi seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Presiden meminta agar dari sekarang mulai disiapkan mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN serta yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. "Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini," pungkas dia.

Usai rapat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, Presiden Jokowi sudah memastikan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Kalimantan. Namun, belum disebutkan di provinsi mana lokasi ibu kota baru itu.

Selain itu, lanjut Bambang, tim pemerintah yang dipimpin oleh Bappenas bersama beberapa kementerian terutama Kementerian PUPR, ATR/BPN, Kementerian LHK, dan berbagai badan yang terkait telah menyampaikan bagaimana kira-kira bentuk kota yang akan dibangun di pusat pemerintahan baru tersebut dan skema pembiayaannya.

“Nah dari hasil rapat tadi intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga tersebut,” ungkap Bambang.

Mengenai standar kota, menurut dia, Presiden memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru nanti yang dibangun mempunyai standar kota yang internasional, yang harus menjadi rujukan dari pengembangan kota-kota lain yang ada di Indonesia.

Adapun soal biaya, Bambang mengemukakan, sudah disepakati oleh Presiden bahwa sumbernya adalah ada tiga yaitu dari APBN, dari kerja sama pemerintah-badan usaha, dan dari partisipasi swasta BUMN.

 

Otorita Pengelola

Bambang juga mengungkapkan, nantinya akan ada undang-undang mengenai daerah khusus ibu kota dan juga ada rencana untuk otorita yang akan mengelola wilayah ibu kota tersebut.

Ditambahkan Bambang, pemindahan ibu kota negara ini merupakan proyek kegiatan multiyear. "Pada 2020 itu semua persiapan termasuk tadi landasan hukum, 2021 itu konstruksi full construction mulai, 2024 diharapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung," papar dia.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN