Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas melintas di area Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Gandul , Cinere Depok,belum lama ini. Foto ilustrasi:  Beritasatu Photo/Uthan AR

Petugas melintas di area Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Gandul , Cinere Depok,belum lama ini. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

KRISIS PASOKAN BATU BARA SEGERA TERATASI

PLN Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik

Kamis, 6 Januari 2022 | 13:18 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com) ,Amrozi Amenan (ros_amrozi@yahoo.com)

JAKARTA, investor.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN menjamin tak akan ada pemadaman listrik di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pasokan batu bara di dalam negeri. PLN akan habis-habisan (all out) menghindari pemadaman listrik yang dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi. 

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas bahwa tidak akan ada pemadaman listrik dalam skala apa pun. Maka untuk jangka pendek, strategi PLN adalah berupaya menghindari pemadaman,” tegas Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Jakarta, Rabu (5/1).

Darmawan Prasodjo
Darmawan Prasodjo

Pemerintah melarang ekspor batu bara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022 karena sebagian produsen batu bara tidak memenuhi kewajiban memasok ke pasar domestic (domestic market obligation) sebesar 25%.

Para produsen batu bara jorjoran ekspor karena harga di pasar internasional lebih menggiurkan. Harga batu bara di pasar ekspor kini berada di level US$ 150-215 per metrik ton (MT) dibanding harga DMO yang hanya US$ 70 per MT.

Para produsen batu bara bahkan memilih terkena penalty dengan membayar kompensasi akibat melanggar DMO karena selisih harga ekspor jauh lebih menguntungkan. Akibatnya, PLN tidak mendapat pasokan batu bara yang cukup untuk pembangkit listriknya. Begitu pula industri-industri di dalam negeri.

Setidaknya 10 juta pelanggan PLN berisiko mengalami pemadaman listrik jika ekspor batu bara tidak dilarang karena 10 ribu MW PLTU milik PLN terancam tak bisa beroperasi akibat minimnya pasokan batu bara.

Tahun lalu, produksi batu bara nasional mencapai 606 juta MT. Dari jumlah itu, 137,5 juta MT di antaranya dialokasikan untuk DMO, yakni untuk kelistrikan 113 juta MT, metalurgi 6 juta MT, briket 3,5 juta MT, serta semen, tekstil, pupuk, dan pulp 15 juta MT. Namun, realisasinya hanya 63,4 juta MT.

Pembangkit listriki merupakan konsumen terbesar batu bara
Cuan di seberang lautan, lupa kewajiban
Harga acuan batu bara

DMO diterbitkan pemerintah setiap tahun melalui keputusan menteri ESDM sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Beleid itu mengacu kepada UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DMO berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, IUP khusus tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) tahap operasi produksi, dan IUP khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian.

Tahun lalu, besaran DMO ditetapkan 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan. Jika DMO tidak dipenuhi, pemerintah berhak melarang ekspor atau menetapkan penalti pembayaran denda dan dana kompensasi.

20 Hari Operasi

Petugas memperbaiki instalasi listrik di gardu trasmisi Cinere, Depok, belum lama ini. Foto ilustrasi:  Beritasatu Photo/Uthan AR
Petugas memperbaiki instalasi listrik di gardu trasmisi Cinere, Depok, belum lama ini. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, PLN terus ber upaya menjaga stabilitas pasokan energi primer, khususnya batu bara, agar dapat memenuhi standar minimum 20 HOP (hari operasi) untuk seluruh pembangkit listrik PLN maupun pembangkit swasta (independent power producer/ IPP).

Dia menjelaskan, PLN harus memastikan 20 juta MT batu bara untuk membuat ketersediaan batu bara di pembangkit listrik dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi pada Januari 2022.

“Jumlah itu terdiri atas 10,7 juta MT dari kontrak existing dan 9,3 juta MT tambahan untuk meningkatkan ketersediaan batu bara ke level aman,” tutur dia.

Hingga 5 Januari, kata Darmawan, PLN sudah mendapatkan total kontrak 13,9 juta MT batu bara, meliputi 10,7 juta MT kontrak existing PLN dan IPP, serta 3,2 juta MT kontrak tambahan. Tambahan pasokan ini akan masuk ke pembangkit PLN secara bertahap. BUMN itu juga terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara.

“Upaya kami salah satunya adalah memaksimalkan batu bara yang awalnya akan diekspor, bisa dikirim ke pembangkit PLN,” ujar dia.

Darmawan Prasodjo mengungkapkan, solusi permanen dan jangka panjang terkait pasokan energi primer PLN sangat dibutuhkan demi keandalan pasokan listrik ke masyarakat dan ketahanan energi nasional.

“PLN akan bekerja keras, efektif, dan efisien menjaga pasokan energi primer pembangkit,” tandas dia.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, menurut Darmawan, PLN akan menjalin kontrak jangka panjang dan perikatan volume dengan swing 20%. Sedangkan harga batu bara tetap mengacu pada regulasi pemerintah dengan skema kirim cost, insurance and freight (CIF/beli batu bara dengan harga sampai di tempat) atau skema free on board (FOB/beli batu bara di atas kapal).

Darmawan menambahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang dioperasionalisasikan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, serta bersama kementerian terkait lain, pemeritah telah mengambil langkah -langkah secara cepat dan tegas. Atas kebijakan pemerintah dan dukungan nyata dari para mitra kerja, pasokan batu bara mulai mengalir deras.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Presiden. Beliau turun langsung memberikan arahan yang jelas, berbasis filosofi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat,” papar dia.

Dia menegaskan, di tengah pemulihan ekonomi yang terdampak pandemic Covid-19, pasokan listrik yang andal sangat dibutuhkan. Untuk itu, PLN akan memastikan listrik tidak padam. PLN terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para mitra pemasok batu bara yang telah membantu PLN mengamankan energi primer untuk pembangkit demi menghindari pemadaman listrik ke masyarakat,” ujar dia.

US$ 3,5 Miliar

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Foto: IST
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Foto: IST

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, meski bukan kebijakan permanen, pelarangan ekspor batu bara akan tetap berdampak pada perusahaan batu bara. Setiap bulan, setidaknya ada 30-40 juta MT batu bara diekspor dengan nilai US$ 2,5-3,5 miliar.

“Dampak langsungnya, penerimaan dalam bentuk devisa berkurang, begitu pula pajak ekspor dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujar Fabby kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (5/1).

Bagi pengusaha batu bara, menurut dia, tidaklah mudah menghentikan ekspor batu bara sewaktu-waktu karena mereka terikat kontrak penjualan dengan pembeli, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Belum lagi kontrak perusahaan dengan distributor dan jasa angkutan baru bara.

Namun, di lain sisi, Fabby dapat memaklumi bahwa pelarangan ekspor batu bara merupakan bagian terapi kejut (shock therapy) dari pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi DMO.

“Tapi saya tak setuju kebijakan ini diberikan kepada seluruh pengusaha batu bara. Kebijakan larangan sementara ekspor harusnya diterapkan bagi yang tak patuh. Jumlahnya dikabarkan sekitar 480 perusahaan,” tutur dia.

Fabby Tumiwa menjelaskan, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan DMO selama sebulan atau tiga bulan sekali untuk melihat komitmen produsen batu bara menjalankan DMO 25%. Produsen yang tidak melaggar DMO pada tiga bulan berikutnya tidak boleh mengekspor.

Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi kewajibannya diizinkan ekspor.

“Tidak maksimalnya DMO yang dipasok produsen batu bara menyebabkan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN dan swasta terganggu,” ucap dia.

Dia mengakui, kendala pasok DMO dipicu oleh disparitas harga antara harga ekspor dan harga DMO. Artinya, IUP dan PKP2B memilih ekspor karena haranya jauh lebih tinggi dibandingkan harga DMO.

“Disparitas harga DMO PLN di level US$ 70 per MT terlalu lebar dengan harga internasional. Apalagi harga batu bara tahun lalu sempat menyentuh level US$ 270 per MT. Kendati sudah turun ke level US$ 140-150 per MT, harga di pasar internasional masih jauh di atas harga DMO,” papar dia.

Fabby menyarankan pemerintah menerapkan harga dinamis untuk harga DMO batu bara. Selain itu, ke depan, perlu ada koreksi terhadap kebijakan harga DMO. Soalnya, dengan adanya DMO, harga batu bara sesungguhnya disubsidi. Itu menyebabkan pengembang pembangkit enggan pindah ke energi terbarukan lebih cepat.

“Padahal, pembangkit energi terbarukan harganya bisa bersaing dengan PLTU jika harga batu bara tidak disubsidi,” tandas dia.

Angkutan Pelayaran

Pengamat pelabuhan Saut Gurning. Foto: twitter.com
Pengamat maritim dan pelabuhan Saut Gurning. Foto: twitter.com

Di sisi lain, pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Saut Gurning mengatakan, pemutusan kontrak penjualan batu bara ke luar negeri secara mendadak akibat larangan ekspor akan memengaruhi formasi operasi pengangkutan dari sisi hulu ke hilir perdagangan batu bara, terutama pada rute internasional.

Selama ini, menurut dia, pola angkutan laut batu bara dimulai dari pelabuhan muat asal batu bara dengan tongkang yang ditarik kapal tunda menuju terminal apung dengan pola ship-to-ship transfer (STS) antara kapal induk pengangkut (mother-vessel/bulker) berkelas handysize dengan ukuran 35.000 hingga kurang dari 50.000 DWT atau tipe Panamax berukuran 65.000-80.000 DWT. Proses STS dilakukan tongkang ke terminal apung yang biasanya dilengkapi keran apung, lalu dimuat ke mother vessel.

Nah, komunitas operator dan pengangkut inilah yang mungkin terimbas langsung oleh peraturan pemerintah itu,” kata Saut kepada Investor Daily di Surabaya, Rabu (5/1).

Saut menjelaskan, pola alokasi berbagai armada itu dilakukan dengan pola penyewaan secara waktu (time charter). Bisa sebulan, beberapa bulan, atau tahunan. Jika kontrak pengangkutan sudah diikat, perubahan kontrak perlu dilakukan saat terjadi penghentian ekspor sepihak.

“PLN pun perlu segera melakukan kontrak pembelian sekaligus pengangkutan sehingga pelaku usaha yang telanjur telah melakukan kontrak pengangkutan luar negeri dapat segera diubah kepada kontrak pengangkutan dalam negeri. Ini tidak mudah karena perlu negosiasi ulang antara pembeli batu bara, pengangkut (carrier) yang sudah dinominasi pembeli, dan komitmen mereka,” papar dia.

Menurut Saut, pemerintah perlu mengakomodasi kondisi tersebut. Praktisnya, kontrak-kontrak ini mungkin dapat dialihkan ke pangsa kebutuhan PLN. “Pemerintah, Kementerian BUMN, ESDM, dan PLN tentu perlu melihat persoalan-persoalan ini,” tutur dia.

Saut Gurning mengemukakan, ke depan, kebijakan DMO 25% saja tidak cukup. “Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana realisasi distribusi, termasuk pengangkutan dan penyediaan fasilitas di berbagai terminal PLN dapat mendukung pasokan energi bagi berbagai pembangkit listrik nasional kita,” papar Saut.

Tak Dapat Berlayar

Ilustrasi kapal tanker (Hellenic Shipping News)
Ilustrasi kapal tanker (Hellenic Shipping News)

Ketua DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Surabaya, Stenven H Lesawengan mengemukakan hal senada. Selama ini, pengangkutan batu bara dilakukan mother vessel yang 90%-nya adalah kapal-kapal milik asing. Dampak yang paling signifikan bagi industri pelayaran dalam negeri dirasakan kapal-kapal pengumpan (feeder), terutama tongkang yang mengangkut batu bara dari lokasi penambangan (mining) ke mother vessel.

“Kalau mother vessel sekali muat bisa 50 ribu ton, tongkang muatnya bisa 7 ribu ton sekali jalan. Ya itu potensi kerugian bagi tongkang,” ujar Stenven.

Komisaris BEI Pandu Sjahrir. (ist)
 Pandu Sjahrir. (ist)

Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir mengungkapkan, akibat larangan ekspor batu bara sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022, kapal-kapal yang mengangkut batu bara tidak akan dapat berlayar.

“Dampaknya, perusahaan pelayaran akan membebankan penambahan waktu pemakaian (demurrage) sekitar US$ 20.000-US$ 40. 000 per hari per kapal kepada perusahaan-perusahaan pengekspor,” tutur Pandu.

Dampak ke Emiten

Sementara itu, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan, larangan sementara ekspor batu bara bakal sedikit menekan kinerja keuangan emiten tambang batu bara dan pelayanan jasa angkutan batu bara di dalam negeri.

“Kinerja keuangan emiten batu bara pada 2022 akan menurun, tapi tidak signifikan karena kebijakan ini hanya berlaku satu bulan,” ujar dia kepada Investor Daily, Rabu (5/1).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar juga mengakui, larangan sementara ekspor batu bara akan berdampak pada kinerja keuangan emiten terkait, namun pengaruhnya belum besar karena hanya berlaku sebulan.

“Kami perkirakan pelarangan total untuk ekspor tidak akan lama, seiring recovery pembangkit PLN dalam menyiapkan ketersediaan energi primer batu bara. Ke depan, pemerintah diperkirakan kembali melakukan evaluasi,” ucap dia kepada Investor Daily.

Bisman mengungkapkan, langkah yang ditempuh pemerintah sudah tepat. Krisis energi, terutama pemadaman listrik, akan menggangu proses pemulihan ekonomi.

Dia menambahkan, para pelaku pasar disarankan wait and see melihat arah kebijakan pemerintah ke depan.

“Investor juga perlu mencermati faktor fundamental, khususnya kecenderungan harga komoditas di pasar internasional,” kata dia.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani Maulana Mulia saat paparan publik melalui zoom
Direktur Utama Samudera Indonesia Bani Maulana Mulia  

Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Bani Maulana Mulia mengaku tidak khawatir terhadap dampak larangan sementara ekspor batu bara. Soalnya, lini bisnis usaha perseroan lebih fleksibel. Lagi pula, kebijakan ini hanya sementara.

“Kami juga punya kapal untuk melayani kegiatan domestik, bukan ekspor saja. Jadi, seandainya ekspor tetap dilarang, kami bisa memberikan layanan domestik,” tutur dia.

Kapal-kapal Samudera Indonesia, menurut Bani, juga dioperasikan di luar negeri untuk pasar internasional. Alhasil, meskipun ekspor batu bara dilarang, peluang beroperasi di rute internasional masih sangat terbuka, bahkan lebih menarik.

“Selain itu, kapal-kapal dari Samudera Indonesia sudah terikat dengan kontrak, sehingga kebijakan tersebut tidak berdampak apa-apa pada kinerja perseroan,” tegas Bani Maulana.

Revisi DMO

Menteri BUMN Erick Thohir di DPR. Sumber: BSTV
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber: BSTV

Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, kontrak DMO batu bara akan disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun seperti selama ini. “Kami minta setiap bulan ada penyesuaian berdasarkan perkembangan yang terjadi,” tutur Erick kepada pers, Selasa (4/1).

Erick Thohir mengaku telah memanggil direksi PTBA dan meminta ada kesepakatan jangka panjang dengan PLN.

Dia juga menyetujui arahan Presiden Jokowi bahwa produsen batu bara yang tidak disiplin melaksanakan DMO harus mendapatkan sanksi yang sepadan, bahkan pencabutan izin ekspor atau izin usahanya dicabut.

“Tetapi jangan disamaratakan. Kalau ada yang bagus, jangan disamaratakan salah semua. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah,” papar dia. (bil/fur/is/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN