Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Founder Iwant Co. Business and Antimonopoli Counselor.

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Founder Iwant Co. Business and Antimonopoli Counselor.

PP dari UU Ciptaker Sudah Dukung Iklim Usaha

Senin, 8 Maret 2021 | 12:28 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Langkah pemerintah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) dinilai sudah baik arahnya dan mendukung iklim usaha yang lebih baik.

Peraturan tersebut dinilai relatif sudah menampung kepentingan dunia usaha, meskipun masih ada beberapa catatan. Setidaknya, PP tersebut sudah menunjukkan arah yang benar dalam meningkatkan kualitas iklim usaha di Indonesia.

Ketua umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, semangat UU Ciptaker memang untuk menyederhanakan berbagai aturan dan birokrasi.

Semangat tersebut disambut baik oleh dunia usaha, terutama skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, PP sebaga implementasi UU Ciptaker dipandang sudah relatif menampung kepentingan dunia usaha di Tanah Air.

“Kalau memuaskan semua hal saya kira tidak, tetapi dibilang jelek juga enggak. Saya kira arahnya sudah baiklah. Ini kan ada waktu empat bulan untuk melakukan penyesuaian. Kita lihat nanti seperti apa,” ujar Sutrisno, saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Sabtu (6/3).

Dia menjelaskan, untuk upaya pemberdayaan sudah cukup banyak yang dibuat implementasinya. Misalnya, pendirian usaha yang dipermudah, karena tujuan dari UU Cipta kerja untuk menciptakan lapangan kerja.

Hal tersebut berati yang menjadi fokus seharusnya pada UMKM. Di sektor tersebut, ketentuan upah berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja, sehingga tidak akan merugikan kedua pihak.

“Karena, kalau kemudian ketentuannya kaku, UMKM itu nanti mati semua. Padahal, mereka menciptakan lapangan kerja lebih dari 90%,” imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut mengatakan, kriteria untuk UMKM sekarang lebih jelas.

Saat ini, usaha yang punya modal dasar Rp 5-10 miliar masih digolongkan sebagai UMKM. Walaupun tersebut dinilainya masih agak ketinggalan dibandingkan negara pesaing Indonesia.

“Sekarang sudah diperlonggar, tentu dengan harapan memang bisa naik kelas usahanya karena tetap mendapatkan kelonggaran. Fasilitas masih dimungkinkan ketika perusahaan kecil dan menengah  mulai membesar ya,” ucap dia.

Persaingan Usaha

Sutrisno mengatakan untuk persaingan usaha mengenai antimonopoli, dulu menjadi momok menakutkan bagi dunia usaha karena tidak ada batas atas mengenai denda, sehingga membuat sangat kontraproduktif bagi upaya untuk mendorong investasi dan bisnis.

Saat ini, kondisinya sudah lebih baik dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Saya kira sekarang ini sudah diberikan batas atas dengan 10% dari omzet, tentu harus ada perhitungan yang lebih rinci nantinya. Tetapi, itu sudah kemajuan ya,” ucapnya.

Sutrisno menyampaikan, dulu, pelaku usaha yang akan didenda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya diberi waktu satu bulan untuk membela diri di pengadilan. Hal tersebut dirasakan tidak adil bagi dunia usaha yang mengalami problem persaingan usaha.

Sementara itu, melalui PP tersebut, persidangan kini sudah dipindahkan ke pengadilan niaga dengan waktu pemeriksaan mencapai 12 bulan. “Ada kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan perlakuan yang lebih adil, karena cukup waktu di dalam menyusun pembelaan dan menyiapkan alat bukti,” ujarnya.

Perpajakan

Dia melanjutkan, saat ini yang masih menjadi ganjalan adalah mengenai perpajakan bagi UMKM. Saat ini, UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar per tahun masih dikenakan pajak final 0,5%.

Aturan itu dinilainya sudah tidak relevan karena terkena inflasi dan nilai tukar. Dunia usaha sudah mengusulkan untuk ditingkatkan menjadi Rp 7,5 miliar per tahun, atau lebih yang dikenakan pajak.

Sutrisno mengungkapkan, usulan tersebut belum diakomodasi. Hanya saja, usulan dinyatakan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan.

“Nah, itu sebenarnya yang masih akan kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan perbaikan dari Menteri Keuangan. Kalau dari Menteri koperasi, saya pikir usaha kecil sudah akomodatif ya untuk menampung aspirasi pemain usaha kecil dan mikro, termasuk koperasi,” pungkas dia.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN