Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kebutuhan Bawang Putih Impor

Kebutuhan Bawang Putih Impor

PPBN Berpegang pada Permendag No 27 Tahun 2020 soal Impor Bawang Putih

Kamis, 9 Juli 2020 | 23:42 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Ketua Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN),  Mulyadi, menjelaskan tidak ada yang dilanggar oleh pengusaha dalam mengimpor bawang putih selama periode relaksasi. 

"Pengusaha berpegang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Impor. Permendag tersebut lahir karena perintah Presiden dan hasil Rakortas Kemenko Perekonomian yang merespon harga bawang putih dan bombay melonjak tinggi di tengah pandemi korona," jelas Mulyadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (9/7).

Harga bawang putih saat itu, sambung Mulyadi, mencapai Rp.  80.000 per kg dan bombay sampai Rp. 120.000 per kg. Padahal harga normalnya di pasar cuma Rp. 20.000 per kg. 

"Apakah impor bawang putih tanpa RIPH itu illegal?  Jelas tidak,  tegas Mulyadi.  Semua impor bawang putih melalui karantina," tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto,  mempersoalkan ada 34 perusahaan yang melakukan impor bawang putih tanpa Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang menjadi kewenangan Dirjen Hortikultura. 

Dihadapan Komisi IV DPR RI, Prihasto menyampaikan akan melaporkan ke 34 perusahaan tersebut ke Satgas Pangan karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Hortikultura. 

Mulyadi mengatakan, sesuai Rapat Koordinasi Teknis di Kemenko Perekonomian yang dihadiri Kemendag, Kementan dan Satgas Pangan. Badan Karantina sesuai tugas dan fungsinya ditunjuk untuk memeriksa dokumen dan kesehatan atas importasi bawang putih dan bombay, serta diizinkan mencatat ada atau tidak/belum ada RIPH. 

"Jika impor bawang putih dan bombay melalui kebijakan relaksasi impor tersebut berhasil menurunkan harga di masayarakat,  mengapa harus diributkan persoalan impor tanpa RIPH? ," tambahnya.

Menurut Mulyadi,  harusnya yang dipersoalkan dan dituntut oleh Dirjen Hortikultura adalah perusahaan-perusahaan yang telah mendapat RIPH tetapi tidak melakukan impor.

Padahal saat itu perintah Presiden Jokowi tegas pangan harus cukup dan harga tidak boleh tinggi. Karena itu solusinya adalah pembebasan izin impor agar tidak ada hambatan peraturan dan birokrasi. 

Mulyadi mengatakan, produk bawang putih impor sudah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan walapun tanpa rekomendasi tersebut, karena sudah dilakukan pemeriksaan standar mutu dan keamanan pangan oleh Badan Karantina Pertanian ketika masuk wilayah Indonesia.

"Apabila standar mutu dan keamanan pangan diragukan karena importir tidak menyerahkan Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) saat melakukan importasi bawang putih, PPBN sanggup mendorong pelaku usaha yang bernaung di organisasi PPBN menyerahkan GAP dan GHP tersebut kepada pihak yang berwenang, bila polemik ini terus terjadi," katanya 

Mulyadi juga meminta Dirjen Hortikultura membuka secara transparan GAP dan GHP para pelaku importasi bawang putih yang menggunakan rekomendasi tersebut.

 

 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN