Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pidato Presiden tentang RAPBN 2021 dan Nota keuangan, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

Pidato Presiden tentang RAPBN 2021 dan Nota keuangan, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

UNTUK MENDUKUNG PENGADAAN VAKSIN CORONA

Presiden: Anggaran Kesehatan Tahun Depan Rp 169,7 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2020 | 15:25 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 169,7 triliun untuk bidang kesehatan pada APBN 2021.

Anggaran tersebut, menurut Presiden, diarahkan antara lain untuk meningkatkan dan memeratakan sisi pasokan (supply), mendukung pengadaan vaksin, serta meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Anggaran itu juga diarahkan untuk penanganan penyakit menular, mengakselerasi penurunan stunting, serta untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

“Selain itu, anggaran kesehatan diarahkan untuk penguatan, pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Presiden mengungkapkan, untuk anggaran pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana Rp 549,5 triliun atau 20% dari APBN 2021, yang akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

“Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil,” papar dia.

Kecuali itu, kata Presiden, pemerintah akan menerapkan kebijakan lainnya di bidang pendidikan melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, serta peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sarpras Pendidikan

Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, juga akan mempercepat peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan, terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta penajaman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.

Presiden mengemukakan, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) pada 2021 dianggarkan sebesar Rp 30,5 triliun, termasuk melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa TKDD yang difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Presiden menambahkan, TKDD juga difokuskan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, mengonsolidasi serta mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan, serta mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet di sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

Adapun pembangunan infrastruktur pada 2021, kata Kepala Negara, mendapat anggaran  sekitar Rp 414 triliun, terutama untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.

“Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas,” tegas Jokowi.

Presiden menjelaskan, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman.

Presiden mengungkapkan, di bidang ketahanan pangan, pemerintah pada 2021 menganggarkan dana sekitar Rp 104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Anggaran itu juga akan digunakan untuk mendukung revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan, serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

"Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 pada 2021," tandas Jokowi.

Sementara itu, untuk mendukung perlindungan sosial pada 2021, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 419,3 triliun. “Anggaran tersebut diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap,” tutur  dia.

Langkah perlindungan sosial, menurut Presiden, dilakukan melalui bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Prakerja. Pemerintah juga mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi,” katanya.

“Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” tegas Kepala Negara.

 

 

 

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN