Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo mengucapkan sumpah saat dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
B1-Ruth Semiono

Presiden Joko Widodo mengucapkan sumpah saat dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). B1-Ruth Semiono

TAHUN 2045 INDONESIA JADI NEGARA MAJU

Presiden Janji Transformasi Ekonomi

Senin, 21 Oktober 2019 | 12:05 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id) ,Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo berjanji untuk melakukan transformasi ekonomi. Pemerintah akan fokus pada pembangunan industri manufaktur dan berbagai jenis jasa modern guna melepaskan ketergantungan terhadap sumber daya alam. Untuk menopang pembangunan industri manufaktur, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan birokrasi, dan meningkatkan kualitas kerja birokrasi.

“Kita harus melakukan transformasi ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam ke ekonomi yang bersandar pada industri manufaktur dan jasa modern berdaya saing tinggi,” ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato inagurasi pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih periode 2019-2024 di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Sidang yang dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.30 WIB. Acara pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres RI Ma’ruf Amin dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wapres RI 2014-2019 Jusuf Kalla, Mufidah Kalla, serta jajaran menteri Kabinet Kerja. Hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan calon presiden Prabowo Subianto, mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno, serta mantan Wapres Budiono.

Sejumlah kepala negara dan perdana menteri dari negara sahabat datang menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Mereka antara lain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison beserta Jenny Morrison, Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong beserta Ho Ching, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Raja Eswatini Mswati III beserta Siphelele Mashwama.

Hadir pula Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Wang Qishan, Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam Dang Thi Ngoc Thinh, dan Wakil Presiden Republik Uni Myanmar Henry Van Thio Selain itu, utusan khusus dari Republik Korea Noh Young-min, dari Filipina Theodoro Locsin Jr, dari Jepang Nakayama Norihiro, dari Persatuan Emirat Arab Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, dan dari Amerika Serikat Elaine L Chao.

Jokowi mengharapkan, pada 2045, Indonesia tidak saja sudah keluar dari jebakan kelas menengah, melainkan mampu meraih PDB per kapita Rp 320 juta atau Rp 27 juta setahun. Angka kemiskinan ditargetkan mendekati nol persen. Pada saat yang sama, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar US$ 7 triliun sekaligus menempatkan Indonesia sebagai top five dunia.

Pada akhir 2018, PDB Indonesia US$ 1 triliun atau Rp 14.832 triliun, PDB per kapita Rp 56 juta per tahun. Untuk mencapai target tahun 2045 itu, PDB Indonesia harus naik enam kali lipat. Untuk masuk kategori negara maju, PDB per kapita suatu negara harus minimal US$ 12.000 per tahun. Jebakan kelas menengah terjadi jika PDB suatu negara tidak bisa bergerak naik akibat berbagai sebab.

“Kita sudah hitung, target ini masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai,” ujar Jokowi.

Ia mengimbau semua pihak bekerja keras, cepat, inovatif, dan produktif. Rutinitas harus didobrak. Birokrasi bekerja lebih cepat dan efisien dengan mengedepankan semangat melayani. Semua kegiatan harus dicek langsung di lapangan.

Lima Prioritas

Mimpi Indonesia 2045 jadi negara maju
Mimpi Indonesia 2045 jadi negara maju

Presiden Jokowi mengatakan, transformasi ekonomi Indonesia tersebut merupakan salah satu dari lima fokus pemerintahannya periode 2019-2024. Sedangkan empat fokus lain adalah membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan wisata. Selain itu, membangun SDM terampil yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menyederhanakan dan memangkas regulasi, serta menyederhanakan birokrasi.

“Ada lima hal yang ingin kami kerjakan lima tahun ke depan. Ini termasuk transformasi ekonomi, dari saat ini yang tergantung pada sumber daya alam menjadi ke daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Fokus kedua, membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita. “Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Indonesia perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen (pengelolaan) SDM. Selain itu, perlu kerja sama dengan industri dioptimalkan dan menggunakan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” kata Jokowi.

Fokus ketiga, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur ini yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, dan yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Fokus keempat, segala bentuk kendala regulasi dipotong. Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja akan langsung direvisi sekaligus. Demikian pula puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM akan langsung direvisi.

Kelima, penyederhanaan birokrasi terus dilakukan besar-besaran dan prosedur yang panjang dipotong, dalam rangka memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja. “Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” tandasnya.

Presiden juga meminta para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, Jokowi tidak akan memberi ampun dan dipastikan dicopot.

Realisasi Ditunggu Investor

Bhima yudhistira.
Bhima yudhistira.

Pada kesempatan terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, rencana Presiden Jokowi untuk memangkas besar-besaran birokrasi pemerintahan – termasuk memangkas eselon – akan meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor jika benar-benar terealisasi. Rencana tersebut akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.

“Ini, misalnya, realisasi penyederhanaan birokrasi pemerintahan itu bisa memindahkan (relokasi) anggaran untuk belanja pegawai, menjadi anggaran untuk belanja modal sektor infrastruktur maupun sektor produktif lain. Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26% dari total belanja kementerian/lembaga. Jadi, setuju kalau birokrasi dipangkas, karena itu sumber lambatnya proses perizinan juga,” ujar dia di Jakarta, Minggu (20/10).

Secara umum, lanjut Bhima, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin lima tahun ke depan. Ini misalnya, menjaga pertumbuhan ekonomi supaya tidak jatuh di bawah 5%. Pasalnya, kondisi global di tahun depan memiliki sinyal akan terjadi resesi global yang semakin kuat.

“Saya tidak menaruh harapan ekonomi akan tumbuh sampai 5,3%, tapi usaha yang harus dilakukan adalah menjaga jangan drop dibawah 5%. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di 5% dapat dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat, dengan memperhitungkan kembali dampak pencabutan (atau pengurangan) subsidi energi BBM, listrik, dan kenaikan tarif yang lain,” ucap Bhima kepada Investor Daily, Jakarta, Minggu (20/10).

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga perlu mendorong kinerja ekspor yang saat ini tengah lesu karena tekanan kondisi global, yang berdampak menurunkan volume perdagangan global. Dari sisi ekspor, lanjut dia, kunci suksesnya adalah perluasan ke pasar nontradisional, peningkatan daya saing produk, dan peningkatan kontribusi UMKM dalam ekspor.

Rp 27 Juta/Kapita/Bulan

Presiden Joko Widodo. Sumber: BeritasatuTV
Presiden Joko Widodo. Sumber: BeritasatuTV

Jokowi mengatakan lebih lanjut, pada satu abad Indonesia merdeka tahun 2045 insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia saat itu telah menjadi negara maju, dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Produk domestik bruto (PDB) per kapita sekitar Rp 320 juta setahun setara dengan US$ 16.000, dengan asumsi kurs nanti Rp 20.000 per dolar AS.

Sementara itu, untuk menjadi negara maju, PDB per kapita minimal US$ 12.000. Sedangkan PDB per kapita Indonesia saat ini sekitar US$ 3.900. “Di tahun 2045, mimpi kita PDB Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia, dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana,” ucapnya.

Jokowi sudah menghitung, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Hal ini harus disertai kerja keras, kerja cepat, dan kerja bangsa kita produktif.

“Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan, inovasi adalah budaya,” kata Kepala Negara.

Meningkatkan produktivitas juga harus menjadi prioritas. Ke depan, kerja para menteri tidak boleh berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Presiden mengungkapkan, ia sering mengingatkan kepada para menteri, tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Seringkali birokrat telah melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai, namun rakyat ternyata belum merasakan hasilnya.

“Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah, seperti ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA, ada sent artinya telah terkirim, ada delivered artinya telah diterima. Tugas kami itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” papar Jokowi.

Bankir Sambut Positif

Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com
Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com

Direktur Consumer Banking PT CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menyampaikan, pihaknya menyambut suka cita berbagai kebijakan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang akan dijalankan pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Pihaknya berharap berbagai kebijakan tersebut segera direalisasikan, sehingga industri perbankan pun bisa optimal ikut mendorong pertumbuhan perekonomian.

“Kami sambut dengan suka cita rencana kontinuitas pengembangan ekonomi yang lebih cepat, sehingga kami di perbankan bisa berperan serta lebih baik bagi masyarakat. Berbagai kebijakan yang dilakukan sebaiknya juga mendukung kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses layanan perbankan yang murah, terutama terkait poin (fokus pemerintah) yang menyatakan transformasi pada jasa modern, khususnya dalam fenomena perbankan digital,” kata dia ketika dihubungi Investor Daily, Minggu (20/10).

SVP Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengungkapkan, kelima arahan strategis dari Presiden Jokowi untuk periode 2019- 2024 sangat tepat, karena hal ini yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ryan sepakat dengan rencana Jokowi yang akan fokus mengembangkan SDM berskala global, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur lebih cepat untuk konektivitas dan logistik nasional.

Chief Economist Bank BNI Ryan Kiryanto. Sumber: BSTV
Chief Economist Bank BNI Ryan Kiryanto. Sumber: BSTV

“Kemudian, deregulasi kebijakan dan reformasi birokrasi agar lebih pro-investasi dan sektor riil, supaya daya saing global kita naik ke peringkat 40 sesuai yang dikehendaki Presiden. Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan kebijakan dan keputusan supaya bisa segera diimplementasikan, karena kita butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” tutur Ryan ketika dihubungi Investor Daily, Minggu (20/10).

“Fokus Jokowi juga akan memperkuat transformasi ekonomi dengan memperkuat sektor manufaktur dan jasa modern yang ber tumpu pada ekonomi digital, meninggalkan ketergantungan pada SDA yang tidak lagi bisa dieksploitasi dan dieksplorasi lebih lanjut. Jika implementasi kelima strategic action tersebut dilaksanakan dengan optimal dan tidak ada gangguan serta kendala hukum, sosial, dan politik, maka cita-cita Indonesia menjadi negara maju dengan SDM unggul akan menjadi kenyataan,” ungkap Ryan.

Kepala Ekonom Bank BTN Winang Budoyo,
Kepala Ekonom Bank BTN Winang Budoyo,

Sedangkan Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Winang Budoyo mengungkapkan, prioritas pada pengembangan SDM atau soft infrastructure sangat tepat agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing secara global dan dapat menguasai teknologi dengan cepat.

Untuk dapat mendukung itu semua, lanjut dia, maka segala bentuk birokrasi dan regulasi yang menghambat harus dihilangkan. Indonesia juga harus mengurangi ketergantungan terhadap produk asing dengan meningkatkan industri yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk Hariyono Tjahjarijadi mengatakan, kelima fokus utama Jokowi tersebut sangat tepat untuk dijalankan, namun tantangannya terletak pada menteri yang ditunjuk oleh Jokowi pada kabinet mendatang.

Direktur Utama PT Bank Mayapada International Hariyono Tjahjarijadi. Foto: youtube
Direktur Utama PT Bank Mayapada International Hariyono Tjahjarijadi. Foto: youtube

“Tantangannya adalah memilih menteri-menteri yang sanggup mewujudkannya, di samping seluruh komponen bangsa harus siap mendukungnya. Karena kalau tidak, ya pasti ujung-ujungnya akan gaduh,” tutur Hariyono.

Sedangkan Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan, pelantikan Jokowi akan berdampak baik bagi para pelaku pasar. Ia juga menyoroti pidato Jokowi yang mengatakan bahwa pada 2045 Indonesia akan menjadi negara maju dan memiliki PDB terbesar kelima di dunia.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee. Foto: Beritasatu TV
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee. Foto: Beritasatu TV

“Yang diutarakan Jokowi tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin, mengingat Indonesia sendiri adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar no 4 di dunia, namun pemerintah harus berinvestasi besar untuk sumber daya manusia (SDM). Selain itu, Indonesia harus bertransformasi dari bisnis yang berbasis ekspor komoditas menjadi berbasis manufacturing/industrialisasi yang bisa diterima di dunia internasional,” ujarnya pada saat dihubungi Investor Daily, Minggu (20/10).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pengusaha mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua bisa menuntaskan sejumlah PR yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Beberapa PR tersebut di antaranya terkait dengan kemudahan berusaha.

Carmelita Hartoto, Presiden Direktur PT Andhika Lines. Foto: Investor Daily/IST
Carmelita Hartoto, Presiden Direktur PT Andhika Lines. Foto: Investor Daily/IST

“Kami berharap program-program yang belum terselesaikan bisa dituntaskan dan bisa menghasilkan kebijakan- kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, agar ekonomi kita terus bertumbuh. Selain itu, (perlu jadi pelajaran), pertarungan politik (yang gaduh) pada pemilihan presiden lalu sempat membuat kalangan pengusaha merasa ragu dalam menjalankan bisnis dan usaha,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (20/10).

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tantangan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tidak ringan karena faktor eksternal yang berubah cepat, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pengaruh global, lanjut dia, dapat memengaruhi secara signifikan terhadap kondisi dalam negeri.

Oleh karena itu, lanjut dia, semua pihak perlu bersatu dalam membangun Indonesia pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Sebagai gubernur Jawa Tengah, ia menegaskan akan memperkuat reformasi perizinan dan pencegahan korupsi di daerah, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi investasi di daerah.

“Hari ini perlu reformasi total seluruh perizinan. Perlu membangun integritas secara bersama-sama dan seluruh praktik-praktik baik yang sudah dimiliki kementerian, lembaga, dan daerah dapat diambil menjadi keputusan pusat untuk kita terapkan secara nasional dan seragam. Jika hambatan perizinan sudah diselesaikan, maka investasi akan masuk ke daerah,” tutur dia, Jakarta, Minggu (20/10).

Pancasila Masuk Kurikulum

Bambang Soesatyo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Bambang Soesatyo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut, Pancasila harus masuk kembali ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk memantapkan ideologi bangsa. “Keputusan Presiden itu harus menjadi dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan formal. Pendidikan Pancasila harus dimasukkan ke semua tingkat pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga ke tingkat perguruan tinggi,” ujarnya.

Dia memuji komitmen Presiden Jokowi untuk menjaga ideologi bangsa dengan menetapkan Hari Kelahiran Pancasila dan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Keputusan tersebut, ujarnya, menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi bintang penuntun ke mana arah tujuan bangsa.

“BPIB dan Badan Sosialisasi empat pilar (kebangsaan) MPR akan semakin mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara untuk mempertahankan ideologi bangsa Pancasila. Lebih dari itu, ke depan, kita perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila,” ujarnya saat acara pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk periode pemerintahan 2019-2024, di Jakarta, Minggu (20/10). (nid/02/c04/esa/ant/b1/ns/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN