Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

LIMBAH B3 MEDIS COVID-19,

Presiden Jokowi: Kelola Secara Intensif dan Sistematis

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:53 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Presiden  Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mengelola secara intensif dan sistematis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis Covid-19 agar tidak mencemari lingkungan.

Instruksi itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) medis Covid-19, melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Kepala Negara mengatakan, pengelolaan limbah B3 Medis harus dilihat dari titik paling jauh di lapangan dan ditangani secara paralel.   

“Arahan Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan juga, atau paralel sampai kepada tempat penanganannya,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memberikan keterangan  pers, usai mengikuti rapat.

Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV
Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

Siti mengatakan, berdasarkan data yang ada di Kementerian LHK jumlah limbah medis Covid-19 sampai dengan tanggal 27 Juli mencapai 18.460 ton, yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), rumah sakit darurat, pusat karantina/isolasi, rumah tangga (isolasi mandiri), serta tempat uji deteksi Covid-19 dan vaksinasi-Covid-19.

“Limbah medis  seperti infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR/antigen, dan alkohol pembersih swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun, berbahaya,” ujarnya.

Data mengenai jumlah limbah B3 medis Covid-19  dihimpun berdasarkan laporan dari provinsi. Namun, Siti memperkiraan data yang diterima tersebut belum lengkap, untuk itu Kementerian LHK  akan terus melengkapinya.

“Kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 ton per hari,” ujarnya.

Menurut  Siti, kapasitas pengolah limbah B3 medis saat ini mencapai 493 ton per hari. Namun diakuinya, meskipun kapasitas pengolah limbah B3 lebih besar dibandingkan limbah yang dikelola namun penyebarannya tidak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Jadi, arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis itu yang infeksius harus kita selesaikan,” ujarnya.

Terkait pengelolaan limbah medis, Siti menambahkan, Kementerian LHK telah memberikan relaksasi kepada fasyankes untuk dapat mengoperasikan insinerator yang belum berizin.

“Sejak tahun lalu Kementerian LHK memberikan relaksasi. Jadi selain izin dipercepat juga relaksasinya bawa insinerator yang belum punya izin itu diperbolehkan beroperasi dengan syarat bahwa suhunya 800 derajat celcius dan terus diawasi oleh Kementerian LHK,” terangnya.

Lebih jauh, ia menyatakan untuk meningkatkan dan mempercepat ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah medis di seluruh daerah di Tanah Air, Presiden Jokowi juga meminta agar diberikan dukungan fasilitas dan anggaran baik yang berasal dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dana transfer ke daerah, maupun sumber pendanaan lainnya.

“Jadi akan dipercepat sarana untuk penyiapan ini karena pada dasarnya dukungan dari pusat sudah ada dan potensinya juga ada tapi di sisi lain juga Bapak Presiden meminta atau menginstruksikan kepada daerah juga untuk memperhatikan hal ini, dan nanti akan dikoordinasikan,” kata Siti.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN