Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: Istana

Presiden Joko Widodo. Foto: Istana

Presiden Minta Percepatan Pencarian PEN dan APBN

Jumat, 23 Oktober 2020 | 12:02 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Merespons anjloknya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya dan para kepala daerah mempercepat pencairan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Penurunan daya beli terlihat jelas pada rendahnya laju inflasi setahun terakhir, September 2020, y-o-y, yang hanya 1,42%. Dalam tiga bulan terakhir, Indonesia terkena deflasi.

Pandemi Covid-19 yang berdampak melemahkan daya beli masyarakat menekan sisi demand dalam negeri anjlok lebih dalam, dibanding supply yang juga turun, yang tercermin dari inflasi rendah. Bahkan, terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut, yakni pada Juli lalu sebesar 0,1%, Agustus 0,05%,dan September 0,05%. Akibatnya, tingkat inflasi tahun kalender (Januari– September) 2020 hanya sebesar 0,89% dibanding periode sama 2019 sebesar 2,20%. Padahal, target inflasi tahun ini 2-4%, sementara itu realisasi tahun 2019 sebesar 2,72 %.

Perkembangan tingkat inflasi
Perkembangan tingkat inflasi

Permintaan dalam negeri yang anjlok itu karena jutaan orang kehilangan perkerjaan akibat pandemi Covid-19 dan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Untuk itu, pencairan dana perlindungan sosial harus dipercepat, demikian pula dana stimulus untuk kesehatan; untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); insentif usaha; pembiayaan korporasi; serta sektoral kementerian/ lembaga dan pemda. Total anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) tersebut sebesar Rp 695,2 triliun, namun baru dicairkan 49,5% atau Rp 344,43 triliun hingga 19 Oktober 2020. 

Asumsi dasar ekonomi makro, dan Realisasi pencairan stimulus penanganan Covid-19 sampai 19 Oktober
Asumsi dasar ekonomi makro, dan Realisasi pencairan stimulus penanganan Covid-19 sampai 19 Oktober

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus pada upaya pengendalian harga, namun diarahkan juga untuk mendorong daya beli masyarakat dan dunia usaha.

“Untuk itu, saya mengimbau kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat lagi belanja. Realisasikan bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM. Saya telah meminta belanja kementerian/lembaga dan pemda akan mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM,” ucap Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, secara virtual, Kamis (22/10).

Rakornas tersebut dikuti pula oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menteri-menteri yang lain dalam Kabinet Indonesia Maju, serta para gubernur dan bupati/walikota. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Postur APBN 2020
Postur APBN 2020

Presiden menegaskan, situasi tahun ini sangat berbeda disbanding tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, pemerintah dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah, di tengah terjadinya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 dan dampaknya yang memukul perekonomian. Inflasi kini harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi.  “Kini (kebijakan pengendalian inflasi) diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga, dan produsen khususnya UMKM pangan juga bisa bergerak.

Dari sisi (mendorong) daya beli, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yangbersifat cash transfer. Ini mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal UMKM,” ucap Presiden.

Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut, diha rap kan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Hal ini akan menaikkan kembali per mintaan (demand) dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya penawaran (supply) dari produsen. (ant/nas/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN