Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: SP/Joanito De Saojoao.

Presiden Joko Widodo. Foto: SP/Joanito De Saojoao.

SERAHKAN DIPA TAHUN 2020,

Presiden: Percepat Belanja Modal

Abdul Muslim/Novy Lumanauw, Jumat, 15 November 2019 | 07:22 WIB

JAKARTA, investor.id  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh pimpinan kementerian/ lembaga (K/L) untuk mempercepat pencairan belanja modal, setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020. Presiden meminta proyek-proyek dimulai lebih cepat.

“Bulan Januari adalah waktu paling ideal untuk memulai proyek, sehingga pembangunan dapat selesai pada bulan Agustus atau September. Segera, setelah ini (penerimaan DIPA) adakan lelang. Bulan Januari (2020) sudah dilakukan pekerjaan, jangan menunggu-nunggu. Sudah, ini perintah!” kata Presiden Jokowi saat penyerahan DIPA serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DATKDD) Tahun 2020 kepada pimpinan K/L dan para gubernur di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

DIPA diserahkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi kepada 12 K/L. Ini terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Sekretariat Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI.

Presiden Jokowi mengatakan, realisasi belanja modal secara cepat dan tepat akan mendatangkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kalau yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99% atau 100%. Tapi, apakah rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?” kata dia.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pimpinan K/L dan pemangku kepentingan lainnya di negeri ini untuk melakukan perubahan pola berpikir (mindset). Bila selama ini proses tender dilakukan hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran, kini pola itu harus diubah total.

Mindset lama, pola lama, harus ditinggalkan. Mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA yang sudah diserahkan,” kata Presiden Jokowi.

Banyak Tantangan

AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST
AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST

Presiden mengatakan, langkah cepat harus dilakukan mengingat kondisi ekonomi global yang tidak pasti akibat perlambatan pertumbuhan. Selain itu, perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat melawan Tiongkok masih berlangsung. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lanjutnya, juga telah mengingatkan bahwa untuk tahun 2020 banyak tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang sangat vital dan harus dipergunakan secara efektif dan bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan. “Ibu Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara. Diharapkan fiskal kita, belanja APBN, bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawall mungkin,” kata Jokowi.

Harus Dirasakan Rakyat

Presiden Jokowi mengatakan, kini penting memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang yang berkualitas baik dan dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan program-program yang berkualitas baik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan pemasukan Negara melalui pajak.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

“Jangan hanya sent yang diurus, tapi kita harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu delivered. Para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota (harus) dapat memastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting. Selain itu, berkali-kali saya sampaikan, memang penting collect more (pajak), tapi kita spend better itu juga harus,” kata Presiden Jokowi.

Ke Daerah Rp 856,9 T

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2020, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 2.540,4 triliun. Dari belanja Negara tersebut, Rp 909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian/lembaga. Selain itu, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 856,9 triliun.

“Daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diserahkan kepada para gubernur sebagai (perwakilan) pemerintah pusat di daerah terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 427,1 triliun, dana bagi hasil Rp 117,6 triliun, dana transfer khusus Rp 202,5 triliun, dana insentif daerah Rp 15 triliun, dana otonomi khusus dan keistimewaan DIY sebesar Rp 22,7 triliun, dan Dana Desa Rp 72 triliun,” paparnya.

Sri Mulyani Indrawati (sumber: EPA)
Sri Mulyani Indrawati (sumber: EPA)

Menkeu berharap, dengan semakin meningkatnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 2020, hal ini dapat digunakan secara efektif dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. DIPA K/L yang diserahkan presiden, lanjut dia, sesuai amanat Undang Undang No 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020.

Ia juga mengatakan, sejalan dengan beberapa perubahan nomenklatur di sejumlah K/L, Kementerian Keuangan akan segera mengoordinasikan secara cepat agar revisi DIPA dari K/L yang mengalami perubahan nomenklatur dapat diselesaikan sebelum anggaran berjalan, sehingga tidak memengaruhi kecepatan melaksanakan program tahun 2020.

Dokumen Acuan

Sri Mulyani mengatakan, DIPA dan DATKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah, dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden Jokowi- Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu Indonesia Maju.

“Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga APBN 2020 memiliki peran strategis bagi pemerintah untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada 2045, yakni 100 tahun Indonesia Merdeka,” paparnya.

Menkeu juga memaparkan, tema kebijakan fiskal tahun 2020 yang sudah dibahas dan disetujui DPR adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Hal ini juga untuk mendorong ekonomi.

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

“Inovasi dan penguatan kualitas SDM adalah faktor yang sangat penting dalam menegakkan kerangka pembangunan yang kredibel, berkualitas, dan inklusif. Di sini juga untuk memacu ekonomi agar lebih tinggi, dengan menggairahkan investasi dan ekspor. Juga, dalam rangka mendorong daya saing nasional,” kata menkeu.

Menkeu mengatakan lebih lanjut, selain memacu pertumbuhan ekonomi, pencapaian target pembangunan dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Ia mengatakan, kondisi ke depan masih menghadapi ketidakpastian. Perlambatan perekonomian dunia saat ini disertai lemahnya perdagangan, perang dagang, naiknya tensi geopolitik, serta ancamam resesi di berbagai negara.

“Kondisi global itu akan memengaruhi perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia sudah mengalami perlambatan dan ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari korporasi yang melemah. Laju pertumbuhan yang melemah ini harus bisa kita hadapi dan netralisasi. Salah satunya yang menjadi instrumen paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical terhadap pelemahan,” ujar menkeu.

Menurut menkeu, APBN dapat berfungsi sebagai stimulus. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi.

“Melalui kebijakan counter cyclical tersebut, maka defisit APBN 2019 diperkirakan akan melebar hingga 2,2% dari produk domestik bruto (PDB), dari yang rencana awalnya 1,84 % dari PDB. Kami berharap langkah untuk meningkatkan defisit ini dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%,” paparnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diharapkan mendekati 5,3%. Beberapa indikator juga ditargetkan menjadi lebih baik pada tahun 2020.

“Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9%. Kalau bisa, Indonesia akan kembali mencetak sejarah dengan kemiskinan di bawah 9%. Tingkat ketimpangan akan terus menurun ke 0,375-0,38 dan pengangguran diharapkan menuju pada kisaran 4,8-5%. Diharapkan bisa menurun di bawah 5% untuk pengangguran,” kata dia.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, pemerintah mengarahkan 5 program prioritas dalam APBN didanai secara prioritas. Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan policy, transformasi ekonomi ke berbasis industri manufaktur dan jasa modern, serta penyederhanaan birokrasi.

“Ini ada program KIP kuliah, JKN, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Belanja Sekolah, dan lain-lain. Ini juga sebagian dari program yang dijanjikan presiden dan wapres, pada pemilu lalu,” katanya.

Sedangkan untuk pemerataan pembangunan daerah ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, serta Dana Desa. Di sisi lain, untuk mendanai program pembangunan tahun 2020, pemerintah terus menjaga kemandirian pendanaan APBN. Pada 2020, APBN juga memperkenalkan beberapa insentif perpajakan dalam rangka mendukung sektor riil dan perbaikan produktivitas serta competitiveness.

Insentif perpajakan itu antara lain pengurangan pajak secara lebih atau super deduction untuk pelatihan vokasi dan research & development (R&D), memberikan investment allowance untuk proyek padat karya, tax holiday untuk proyek dan sektor-sektor prioritas, serta subsidi pajak.

“Kita berharap instrumen-instrumen ini bisa mendukung program-program di sektor perekonomian dan meningkatkan investasi. Pada tahun 2018, insentif fiskal telah mencapai Rp 221 triliun, di mana nilainya hampir separuh dari anggaran infrastruktur kita,” kata menkeu.

Belanja Modal Sulit Digenjot

Bhima Yudhistira. Foto: IST
Bhima Yudhistira. Foto: IST

Pada kesempatan terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menduga, beberapa tahun terakhir, serapan anggaran belanja modal yang rendah dan lambat dari anggaran pemerintah pusat, daerah, kementerian, dan lembaga pemerintah memang disengaja.

Pasalnya, pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) cenderung sulit mencapai target, sehingga uang untuk merealisasikan perencanaan anggaran terbatas.

“Jadi, saya melihat lambatnya serapan belanja modal anggaran disengaja, karena penerimaan pajak dan PNBP seringkali tak mencapai target. Kalau untuk tahun ini, itu sudah terlihat sejak (rilis data) Agustus lalu,” ujar Bhima.

Rendahnya serapan belanja modal juga dipicu oleh upaya pemerintah untuk mulai sedikit mengurangi impor bahan baku untuk proyek infrastruktur di Tanah Air. Tujuannya untuk memperbaiki dan menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Selain itu, lanjut dia, lambatnya penyerapan anggaran juga dipicu oleh perencanaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pemerintah yang sulit direalisasikan.

“Karena itu, dampaknya lebih lanjut, penyerapan anggaran pun menjadi terganggu dan tak mencapai yang ditargetkan,” imbuhnya. (en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA