Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
e-commerce. Foto ilustrasi: IST

e-commerce. Foto ilustrasi: IST

Presiden Teken Aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Eva Fitriani, Rabu, 4 Desember 2019 | 21:35 WIB

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan aturan mengenai transaksi perdagangan lewat sistem elektronik atau e-commerce pada 20 November 2019. Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

Dalam beleid tersebut, Presiden merasa perlu mengeluarkan PP tentang e-commerce dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Perdagangan e-commerce, menurut PP ini, dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. 

Menurut PP ini, pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan perdagangan e-commerce kepada konsumen di Indonesia, dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha tersebut.

“Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 8 PP ini seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (4/12).

Dalam PP ini disebutkan bahwa para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas. Sementara setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. 

PP ini juga menyebutkan, pihak yang melakukan PMSE atas Barang dan/atau Jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 11 PP ini.

Disebutkan dalam PP ini, pelaku usaha wajib membantu program Pemerintah antara lain, mengutamakan perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri, dan wajib menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri. 

Menurut PP ini, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha e-commerce. Namun, Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud jika bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi, atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan perdagangan e-commerce. 

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PP ini juga menegaskan, pelaku e-commerce dalam negeri dan/atau luar negeri yang bertransaksi dengan konsumen, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal e-commerce merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri, dan pelaku usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud. 

“Pelaku usaha yang tidak menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud, dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri. Daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud dapat diakses oleh publik,”  bunyi Pasal 18 ayat (3,4) PP ini. 

Menurut PP ini, menteri dapat mengupayakan pengeluaran pelaku usaha dari daftar prioritas pengawasan jika terdapat laporan kepuasan konsumen, terdapat bukti adanya penerapan perlindungan konsumen secara patut, atau telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

“Jika dalam e-commerce terdapat konten informasi elektronik ilegal, pihak pelaku e-commerce dalam negeri dan/atau luar negeri serta penyelenggara sarana perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut,” bunyi Pasal 22 ayat (1) PP ini. 

Menurut PP ini, pelaku e-commerce wajib menyimpan data dan informasi e-commerce yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh, serta data dan informasi yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat lima tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA