Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Muhammad Lutfi

Muhammad Lutfi

INDONESIA TIDAK ANTI-PRODUK ASING,

Presiden Tolak Barang Impor Tidak Tertib Penuhi Tata Niaga

Sabtu, 6 Maret 2021 | 13:16 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id) ,Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

BOGOR, investor.id – Mengenai kontroversi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal benci produk impor, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa ungkapan Presiden Jokowi tersebut merupakan penolakan terhadap barang impor yang dijual di Indonesia yang tidak memenuhi tata niaga tertib.

Dia menegaskan, pernyataan Presiden tersebut bukan indikasi Indonesia menganut proteksionisme dalam perdagangan internasional. Pasalnya, Indonesia tidak pernah punya sejarah proteksionisme. Sejak zaman sebelum kemerdekaan, Indonesia mempunyai mekanisme perdagangan luar negeri dan membuka diri.

“Kita ini bangsa pedagang, dari zaman sebelum merdeka, sejak penyebaran Islam itu datang dari international trade. Indonesia selalu punya sejarah berdagang. Selain itu, proteksionisme ini dibuktikan tidak akan menguntungkan suatu negara,” ungkap Lutfi dalam Rakernas Hipmi yang disiarkan secara virtual, Jumat (5/3).

Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM BPP Hipmi, Rama Datau bersama Mendag Muhammad Lutfi dalam salah satu sesi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII BPP Hipmi, Jumat (5/3/2021). Foto: dok. Hipmi
Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM BPP Hipmi, Rama Datau bersama Mendag Muhammad Lutfi dalam salah satu sesi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII BPP Hipmi, Jumat (5/3/2021). Foto: dok. Hipmi

Tetapi pada saat bersamaan, Mendag Lutfi menyebutkan, Indonesia juga tidak mengabaikan aksi perdagangan curang di dalam negeri. “Yang bisa kita lakukan adalah kalau dia mau berdagang di Indonesia, harus perdagangan yang adil dan level equal playing field,” tegas Lutfi.

Dia mencontohkan salah satu kasus berdasarkan sebuah artikel dari World Economic Forum (WEF). Artikel itu membahas bagaimana seorang pedagang hijab di Tanah Abang yang sebelumnya menjadi penjual, kemudian ekspansi dan menjadi sebuah industri. Perusahaan tersebut, kata Lutfi, mempekerjakan 3.000 orang dan harus membayar gaji sebesar US$ 650 ribu atau Rp 10 miliar per tahun. Namun, kata Lutfi, hijab produksi pedagang lokal itu terbaca oleh artificial intelligent (AI) milik sebuah perusahaan di luar negeri. “Jadi, mereka bisa tahu bentuknya, warnanya seperti apa, harganya berapa,” ujar Lutfi.

Neraca perdagangan Indonesia 2010-2021
Neraca perdagangan Indonesia 2010-2021

Kemudian, lanjut dia, perusahaan asing tersebut memproduksinya dalam jumlah banyak dan produknya dijual di Indonesia dengan potongan harga yang jauh lebih murah, sekitar Rp 1.900 per buah.

“Dapat dibayangkan, produk hijab yang dihasilkan oleh anak bangsa akan kalah bersaing dari sisi harga,” kata dia. Padahal, lanjut Mendag, bea masuk yang dihasilkan oleh produk impor tersebut hanya US$ 44 ribu ribu per tahun. Angka tersebut jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya pedagang hijab itu untuk membayar karyawannya yang mencapai US$ 650 ribu.

Menurut Mendag, mekanisme perdagangan tersebut tidak boleh terjadi oleh aturan perdagangan internasional, karena tidak memenuhi dua asas perdagangan yang tertib. Hal itu, menurut dia, dijunjung tinggi oleh Presiden Jokowi.

“Ini adalah salah satu mekanisme perdagangan yang dilarang oleh international trade. Ini namanya predatory pricing. Berdagang itu mesti punya dua asas. Pertama adalah adil dan kedua bermanfaat,” jelas Lutfi.

Neraca dagang Indonesia dengan mitra dagang terbesar
Neraca dagang Indonesia dengan mitra dagang terbesar

Di sisi lain, Lutfi akan membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan pengusaha muda Indonesia hingga bisa bersaing di tingkat global. Hanya saja, selain bersaing, pengusaha muda perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha mancanegara.

Lutfi pun meminta kepada pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mengajak rekan bisnis dari luar negeri berinvestasi di Indonesia.

“Jadi, pertama mereka dagang di sini, kemudian berinvestasi untuk membangun industrialisasi, sehingga kita bisa menciptakan barang-barang yang menjadi primadona ekspor nonmigas. Hari ini, sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian tidak buruk, mencapai 22%. Tetapi, untuk menjadi negara maju, Indonesia membutuhkan sumbangan manufaktur sampai 32%,” kata Lutfi.

Dia mengatakan, Indonesia perlu menjadi negara maju dalam tujuh sampai 18 tahun ke depan. Jika tidak, Indonesia akan terjebak menjadi Negara berpendapatan menengah. Pasalnya, pada 2045, penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk berusia tua yang tidak lagi produktif.

Pembukaan Rakernas Hipmi XVII 2021, Jumat (5/3/2021). Sumber: BSTV
Pembukaan Rakernas Hipmi XVII 2021, Jumat (5/3/2021). Sumber: BSTV

“OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) mengatakan, ketika penduduk tuanya lebih banyak dari anak muda, satu bangsa tidak bisa lulus menjadi Negara maju. Indonesia pada 2018 masuk kelas menengah, karena pendapatan per kapita mencapai US$ 4.051 per tahun, dibandingkan 1998 sebesar US$ 463. Artinya, dengan 20 tahun reformasi ekonomi, ekonomi Indonesia sudah tumbuh 10 kali lipat,” imbuh Lutfi.

Dia mengatakan, saat ini Indonesia harus mampu menumbuhkan perekonomian hingga tiga kali lipat supaya menjadi negara maju. Karena itu, pemerintah membuat Undang -Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk mempermudah investasi. Pada 2020, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi menyumbang 31% dari PDB. Menurut dia, nilai ini harus ditingkatkan sampai 40% dengan rata-rata pertumbuhan 7,3% per tahun untuk menjadikan Indonesia Negara maju.

“Artinya, kita tidak bisa membeda- bedakan investasi lokal atau internasional, apalagi investasi dari satu negara ke negara lain. Semua mesti kita undang, sehingga dibuat UU Ciptaker. Ini penting untuk diketahui, bahwa Indonesia akan maju jika terbuka terhadap investasi dan kita bersaing merebut investasi dengan negara lain,” ucap Lutfi. (try/jn)

Baca juga

https://investor.id/business/indonesia-tidak-antiproduk-asing

https://investor.id/business/presiden-minta-kl-dan-bumn-perbesar-tkdn

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN