Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Lawan Impor

Produk Lokal Harus Berani Bersaing Harga di Pasar E-Commerce

Minggu, 7 Maret 2021 | 19:09 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pemerintah harus membangun industri manufaktur yang lebih efisien dan berdaya saing.

Dengan demikian, produk-produk industri, baik berskala besar maupun kecil dan menengah, yang dijual di platform perdagangan digital atau e-commerce bisa lebih murah. Konsumen pun akan memilih produk tersebut dibandingkan dengan produk-produk impor dari luar negeri.

Piter memandang, produk-produk impor yang dijual di e-commerce dengan harga murah sebetulnya bisa dikenakan kebijakan anti dumping. Untuk itu, pemerintah harus bisa membuktikan kalau produk-produk tersebut memang mendapatkan subsidi dari negara asalnya.

Hanya saja, menurut dia, subsidi terhadap produk-produk impor yang dijual di e-commerce akan lebih sulit dibuktikan ketimbang subsidi untuk produk impor yang dijual langsung.

"Harga barang-barang impor yang dijual di e-commerce umumnya adalah barang-barang produk massal dan efisien, sehingga bisa dijual murah. Selama kita tidak bisa membuktikan adanya subsidi tersebut, kita tidak bisa menggugatnya. Apalagi kita sudah ada perjanjian free trade," kata Piter, Minggu (7/3).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan akan menerbitkan pengaturan yang melarang platform perdagangan digital 'membakar uang' demi membuat harga produk-produk, terutama dari luar negeri, menjadi jauh lebih murah.

Pasalnya, praktik predatory pricing semacam ini menyebabkan harga produk dari luar negeri menjadi lebih murah.

"Saya pastikan dalam waktu tidak lama perdagangan yang dilakukan di Indonesia harus taat peraturan Indonesia. Pedagang dan pembeli tidak boleh melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan azas-azas perdagangan yang tidak sesuai dengan keadilan dan kebermanfaatan, terutama predatory pricing. Maret ini akan selesai peraturan ini," kata Lutfi.

Jika pada perdagangan offline praktik dumping dan subsidi bisa dilaporkan sebagai dispute kepada WTO, hal yang sama sulit dilakukan pada perdagangan melalui platform digital.

Pasalnya, pedagang yang melakukan tindakan predatory pricing tidak tampak langsung. Karena itu, Kementerian Perdagangan merasa perlu membuat aturan baru.

Lutfi memandang, murahnya harga produk luar negeri yang dijual di e-commerce telah menghancurkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri yang menjual produk serupa.

Dia mengatakan, produk-produk tersebut disubsidi oleh negara asal mereka  sehingga harga produknya lebih murah. Menurut dia, praktik ini tidak adil bagi UMKM.

"Karena itu presiden mengatakan supaya kita punya azas perdagangan yang adil yang akan menciptakan perdagangan yang bermanfaat bagi pembeli, produsen, dan penjual. Ini dasar yang penting dalam perdagangan," kata Lutfi.

Namun demikian, dia mengatakan tidak akan menerapkan kebijakan proteksionisme. Pasalnya Indonesia tidak pernah punya sejarah menjadi negara yang menutup pasarnya.

Apalagi, berbagai studi dari lembaga internasional juga menunjukkan kalau kebijakan proteksionisme justru akan merugikan bangsa Indonesia.

Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi  bukan membenci produk dari luar negeri, melainkan praktik predatory pricing.

Menurut Lutfi, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia justru menjadi negara yang terbuka dengan menyepakati 25 perjanjian dagang baru.

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN