Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Pajak

Ilustrasi Pajak

Program Pengampunan Pajak Juga Diberikan bagi Alumni Tax Amnesty 2016-2017

Sabtu, 5 Juni 2021 | 11:25 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memastikan terus melakukan reformasi perpajakan tahun depan untuk meningkatkan pundi-pundi penerimaan, sejalan dengan target penerimaan perpajakan tahun depan sekitar 8,37% hingga 8,42% dari outlook akhir tahun 2021. Pertumbuhan tersebut secara nominal setara dengan Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun.

Bahkan pemerintah telah mengajukan program pengampunan pajak atau tax amnesty di tahun depan. Namun, program tersebut berbeda dengan tax amnesty saat tahun 2016-2017 lalu.  Hal ini tertuang dalam dokumen draft revisi kelima Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Investor Daily.

Tujuan program tersebut yakni untuk menggali potensi penerimaan pajak dari para pengemplang pajak. Dalam draf perubahan UU KUP, pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak dalam dua program. Hal ini tertuang dalam delapan pasal di antara Pasal 37 A dan Pasal 38 UU KUP antara lain Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 37H, dan Pasal 37I.

Program pertama yakni pengampunan Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty 2016-2017 dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Kemudian harta yang diperoleh para alumni tax amnesty tersebut terhitung  sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nantinya, dalam program pengampunan pajak teranyar, penghasilan WP terkait  dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif akan lebih rendah jika wajib pajak menginvestasikan dananya ke dalam Surat berharga negara (SBN).   

“Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan sebesar 15% atau 12,5% bagi wajib pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih ke dalam surat berharga negara,” sebut dokumen pasal 37 B ayat 7.

Nantinya, WP alumnis tax amnesty wajib mengungkapkan harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Kemudian surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan, bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan dan  surat pernyataan akan menginvestasikan harta yang diungkapkan ke dalam instrumen surat berharga negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta tersebut.

Adpaun dalam pasal 37D mengatur bahwa investasi atas harta WP terkait ditempatkan ke dalam instrumen surat berharga negara yang ditentukan oleh pemerintah di pasar perdana paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022 dengan holding periode minimal lima tahun.

Program kedua merupakan  pengampunan pajak atas harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Syaratnya, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2019. Lebih lanjut pasal tersebut juga mengatur, wajib pajak orang pribadi tersebut harus memenuhi tiga ketentuan antara lain tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk tahun pajak 2016 hingga 2019.

Kemudian, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2019. Terakhir, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Adapun untuk WP atas pengungkapan kekayaan 2016-2019 tersebut dikenai PPh Final sebesar 30% dan 20% jika diinvestasikan dalam instrumen SBN. Mereka juga dibebaskan dari sanksi administrasi pajak.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN