Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian BUMN. Foto: sp.beritasatu.com

Gedung Kementerian BUMN. Foto: sp.beritasatu.com

Program Penyelamatan Ekonomi di Sektor BUMN Kerja Nyata Tim Ekonomi Jokowi

Minggu, 7 Juni 2020 | 21:24 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Pembayaran utang BUMN oleh pemerintah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca-pandemik virus corona atau Covid-19, dimana pemerintah membayarkan utang kepada BUMN sebanyak Rp108,48 triliun merupakan langkah yang tepat untuk mengerakkan BUMN yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat.

Demikian dikemukakan Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Adapun utang tersebut dialokasikan pemerintah kepada BUMN karya sebesar Rp12,16 triliun, PT KAI Rp300 miliar, PT PLN Rp48,46 triliun, PT Kimia Farma Rp1 triliun, Perum Bulog Rp56 miliar, PT Pertamina Rp40 triliun,  dan Pupuk Indonesia Rp6 triliun.semua BUMN ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Seperti Pupuk Indonesia yang selama ini sangat berperan menjaga ketersedian Pupuk bagi Petani, dengan demikian sangat matching dengan program peningkatan pangan di masa pandemi Covid-19 yang dicanangkan presiden Joko Widodo

Hampir 4 tahun utang pemerintah kepada BUMN tidak dibayar, dengan dibayarnya utang BUMN ini tidak lepas dari peran besar Menko Perekonomian yang mengerti benar tentang program-program pemulihan ekonomi di saat Covid-19 yang dicanangkan oleh presiden Jokowi untuk Perekonomian dan pendapatan masyarakat.

Dengan mengucurnya dana Rp 108,48 triliun akan dapat meningkatkan permintaan domestik dari sisi komsumsi dan investasi yang dilakukan oleh BUMN sehingga bisa menghindarkan prediksi Bank Dunia yang memprediksi pertumbuha ekonomi nasional pada tahun ini akan nol persen dan mengarah ke minus persen.

Sementara di sektor perbankan BUMN untuk sektor properti yang merupakan salah satu sektor yang mengalami pelemahan permintaan akibat dampak Covid-19

Pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menyukseskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Perseroan ditunjuk BP Tapera untuk menyediakan layanan pengelolaan dana Tapera dalam bentuk Bank Kustodian.

Tapera merupakan program Pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan tabungan perumahan. Program ini bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta

Sehingga pertumbuhan sektor properti tetap bisa tumbuh dan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan permintaan bahan baku bangunan.

“Namun demikian kami mengusulkan agar Menteri BUMN yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan merger di BUMN, sebaiknya Bank BTN di-merger atau diakuisisi oleh BRI sehingga akan makin memperkuat permodalan dan makin fokus untuk mengembangkan perumahan murah bagi masyarakat dengan program program BUMN yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sudah memberikan signal positif di pasar keuangan dan pasar modal dalam beberapa minggu hal ini ditandai dengan kurs rupiah yang menguat dan Indek Harga saham IHSG sudah akan menyentuh di angka 5000-an,” ujar Arief Poyuono.  (gr)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN