Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Program PSR Terkendala Lahan yang Berada di Kawasan Hutan

Minggu, 28 Februari 2021 | 10:45 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Bupati sebagai Kepala Daerah bersama dengan Perusahaan Mitra merupakan kunci keberhasilan pertama dalam melaksanakan Program Peremajaan Sawit (PSR). Pada saat penyusunan Rekomendasi Teknis dalam kedudukannya sebagai kelapa daerah, '

Bupati sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan administratif yang muncul, sedangkan perusahaan mitra sangat berperan dalam percepatan menyelesaikan hal hal teknis seperti pemetaan, perhitungan teknis peremajaan dan budidaya serta penjaminan dalam pembelian buah.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Foto: gapki.id
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Foto: gapki.id

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kacuk Sumarto mengatakan bahwa kendala administratif perlu diselesaikan secara cepat karena kendala ini yang paling banyak dihadapi dalam percepatan PSR.

Masalah paling krusial terkait administratif adalah lahan petani yang diindikasikan berada dalam kawasan hutan dan masalah ini harus cepat diselesaikan dan dicarikan solusinya.

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung (kiri) dan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono (kanan). Foto: IST
Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung (kiri) dan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono (kanan). Foto: IST

Ketua Umum, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengatakan status hukum lahan perkebunan yang akan diremajakan masih menjadi kendala utama yang menghambat percepatan PSR karena lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan, tanpa kejelasan status hukum perkebunan maka tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk mengikuti program PSR yang sedang dilakukan pemerintah untuk membantu para petani sawit yang merupakan pemilik dari sekitar 41% dari total 16,38 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Mahmud mengatakan permasalahan kawasan hutan itu sebagai salah satu permasalahan yang menghambat program PSR.

Mengenai kawasan hutan, pihaknya sedang menunggu adanya SOP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga sedang menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

“Yang penting semangatnya dalam mempercepat program PSR dan semua kendala yang dihadapi akan diatasi secara perlahan,” ujar dia di Jakarta, dalam diskusi Gapki belum lama ini.

Ia mengatakan sejak PSR diluncurkan pada tahun 2016, baru terealisasi sekitar 196 ribu hektar yang sudah masuk dalam program PSR, padahal pemerintah sudah menargetkan akan meremajakan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 180 ribu hektar per tahun.
Tahun 2020 baru terealisasi seluas 94 ribu hektar artinya baru 52% dari target 180 ribu hektar yang ditetapkan tahun lalu.

Permasalahan lain yang menghambat PSR adalah masalah kemitraan petani sawit peserta PSR dengan mitra perusahaan, masalah pendampingan dana dari perbankan, masalah penghasilan pengganti bagi petani selama proses peremajaan, sampai menghasilkan dan sejumlah masalah administrasi lain seperti surat tanah dan keabsahan dokumentasi.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto mengatakan pemerintah sudah menyiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan para petani termasuk dana pendamping lewat KUR dan sejumlah program tanaman sela seperi Jagung yang bisa ditanam para petani dengan bantuan pemerintah dalam rangka menggantikan penghasilan yang hilang selama peremajaan sawit mereka.

Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sunari mengatakan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk mencari solusi atas semua permasalahan yang menghambat PSR tersebut.

Salah satu solusi untuk memberikan income tambahan bagi petani adalah mengkaji pemanfaatan pohon sawit sebagai bahan pembuatan gula merah.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN