Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Foto: rumah.com

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Foto: rumah.com

Proyek Infrastruktur Terkendala Rantai Pasok

Tri Murti, Sabtu, 14 September 2019 | 17:03 WIB

JAKARTA, investor.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai penyelenggaraan rantai pasok dalam mendukung pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kendala dalam lima tahun ke depan.

“Kendalanya, supply chain masih dianggap bukan hal penting, padahal harus efisien karena melibatkan partisipasi banyak kalangan,” kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin di Jakarta baru-baru ini.

Dia mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam membangun rantai pasok sumber daya konstruksi, yakni bertanggung jawab atas peningkatan kualitas material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri, serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

Dia menambahkan di era industri 4.0, pihaknya menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi agar efisien, dengan begitu rantai pasok menjadi lebih transparan.

“Dalam 4.0 intinya adalah mengintegrasikan dalam big data jadi semua orang menggunakan data yang sama sehingga bekerja lebih akurat termasuk di dalamnya pekerja bersertifikasi,” ujar dia.

Dengan begitu, lanjut Syarif Burhanudin, akan meningkatkan kecepatan dan kualitas pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.

Sementara peran sektor usaha bagi rantai pasok, lanjut dia, meliputi bahan bangunan atau material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja. Sedangkan asosiasi, duduk sebagai pengurus lembaga untuk memperjuangkan aspirasi pelaku usaha rantai pasok.

Syarif Burhanudin mengemukakan bahwa peta keseimbangan pasokan dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada 2019, Pulau Sumatera tercatat tidak mengalami defisit material dan peralatan konstruksi. Sementara itu Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, serta beton pracetak dan prategang.

Defisit juga terjadi di Sulawesi yakni baja, beton pracetak dan prategang. Maluku dan Papua terjadi defisit aspal minyak, aspal buton, baja, beton pracetak dan prategang, serta alat berat dan konstruksi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA