Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid

PUPR akan Sosialisasikan Permen 11 Tahun 2019

Imam Mudzakir, Senin, 26 Agustus 2019 | 17:41 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan sosialisasi terkait diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) No 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli Rumah (PPJB). Hal ini terkait dengan banyaknya keberatan dari pihak developer.

“Aturan itu sudah mulai jalan, kalau ada pro kontra itu pasti ada, intinya permen itu melindungi konsumen dan juga tidak menggannggu bisnis dari para developer,” kata Direktorat Jendral (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, di sela acara peluncuran buku “Sejarah Perumahan” di kantor PUPR, Jakarta, Senin (26/8).

Menurut Khalawi, aturan mengenai PPJB diterapkan tidak hanya untuk rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tetapi juga untuk rumah komersial bagi landed maupun juga vertikal.

“Kalau untuk rumah subsidi kayaknya tidak ada masalah, justru yang masih ada masalah untuk hunian komersial ya memang ada plus minus nya dan kita akan terus sosialisasikan ke semua pengembang,” kata dia.

Kalaupun masih ada keberatan, kata Khalawi, pihaknya akan menampung dan mengevaluasi. Karena setiap kebijakan baru pasti kaget, yang awalnya tidak ketat menjadi ketat dan itu biasa dan nanti akan dirumuskan masalahnya. “Kami ini kan jaga konsumen juga dan pengembang juga bisnisnya lancar kedepan. Karena banyak sekali keluhan dan masalah yang terjadi di lapangan,” katanya.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata. Foto: rumahhokie.com
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata. Foto: rumahhokie.com

Sementara itu, Ketua Asosiasi Realestate Indonesia (REI) Soelaman Soemawinata mengatakan, Permen 11 tersebut masih kita bahas dan ada beberapa pasal yang harus diperbaharui dan saat ini sedang dilakukan. “Masih dalam proses perbaikan dan revisi, mudah mudahan bisa segera selesai,” kata Eman, sapaan akrabnya.

Seperti diketahui bahwa, kebijakan pemerintah mengeluarkan Permen No 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli Rumah (PPJB) mendapat tanggapan keberatan dari pihak pengembang.

Pengembang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengevaluasi kembali penerapan Permen No 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli Rumah (PPJB) karena dianggap memberatkan pelaku usaha (pengembang).

“Aturan ini terlalu berat sebelah dan tidak fair, padahal pengembang juga memberikan kontribusi besar bagi ekonomi, kami minta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut,” ungkap Corporate Secretary Intiland Theresia Rustandi.

Menurut Theresia, dalam sebuah industri harus ada aturan yang jelas dan properti komersial lebih banyak di tentukkan oleh pasar dan juga ada regulator atau aturan main yang jelas. Dimana posisi pemerintah dan posisis pelaku usaha. “Ketika harus mengeluarkan suatu aturan harus ada balance yang fair baik untuk pelaku usaha maupun juga konsumen,” kata Theresia.

THERESIA RUSTANDI
THERESIA RUSTANDI

Meski pemerintah berdalih sudah melakukan konsultasi dengan pengembang atau pelaku usaha, tetapi harus dilihat hasilnya dan itu sangat memberatkan pelaku usaha dan ini akan berdampak kepada pertumbuhan pasar properti kedepan.

Kalau ada masalah dengan pelaku usaha yang tidak berkomitmen untuk menyelesaikan proyeknya, bukan berarti pengembang lain juga sama dan semuanya harus di generalisir. Seharusnya kalau ada masalah dalam properti harus di telusuri, apakah disebabkan oleh pengembang atau justru dari konsumen sendiri. “Bisa juga proyek properti tidak jalan karena konsumen gagal bayar dan lainnya, jadi harus di cari masalahnya, bukan buat aturan yang justru memberatkan konsumen,” katanya.

Theresia mengatakan, ketika pemerintah berkomitmen untuk membuka kran agar properti bangkit kembali dengan berbagai kebijakan mulai dari paket ekonomi, perijinan sampai dengan pengurangan pajak dan bunga dan lainnya. “Satu sisi, dibawahnya membuat aturan yang justru menghambat sektor properti untuk tumbuh kembali, jadi ini sangat kontradiuktif,” katanya.

Karena itu, kata Theresia, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali Permen No 11/PRT/M/2019. Karena aturan ini berdampak besar bagi sektor properti dan pasar properti bisa akan turun kembali akibat aturan tersebut.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN