Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

PUPR Tengah Ujicoba Pangkas Anggaran 2021

Senin, 25 Januari 2021 | 17:10 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan ujicoba pemangkasan anggaran sekitar Rp 18 triliun sesuai permintaan Kementerian Keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19. 

"Saat ini exercise pemotongan anggaran tengah dilakukan. Bisa jadi anggaran kegiatan yang dipotong akan masuk program Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto kepada Investor Daily, Senin (25/1). 

Meski begitu, Heri menyatakan sekalipun masuk KPBU, tetap diperlukan persiapan sehingga tidak mungkin programnya dilaksanakan konstruksi pada tahun ini sebagaimana yang diharapkan jika sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pemotongan anggaran yang dibebankan Kementerian Keuangan kepada PUPR sekitar Rp 18 triliun akan diambil dari semua lembaga yang ada di PUPR. "Semua tanpa kecuali. Ikut dipotong," imbuh Heri. 

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa pada 12 Januari 2021 yang lalu, PUPR mendapat surat dari Menteri Keuangan terkait refocusing dan relaksasi belanja Kementerian atau Lembaga (KL) 2021 agar PUPR melakukan penghematan belanja rupiah murni sebesar Rp 17,9 triliun dari total pagu anggaran tahun 2021 PUPR senilai Rp 149,8 triliun.  

Basuki melanjutkan, saat ini PUPR sedang melakukan ujicoba untuk merelokasi (anggaran). "Kami sampaikan ke Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran supaya pemotongan anggaran tidak banyak mengganggu program PUPR karena program 2021 menampung program prioritas yang di-refocusing pada 2020. 

Hasilnya, kata dia, PUPR diberi waktu relaksasi oleh Kementerian Keuangan hingga 12 Februari 2021. Sebab, PUPR akan melakukan percepatan tender sampai Maret 2021 mendatang. Hingga akhir Februari 2021, PUPR menargetkan penandatanganan kontrak sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun dan Maret 2021 sebanyak 1.553 paket senilai Rp 40 triliun.

Sehingga pada akhir Januari 2021, serapan anggaran PUPR diperkirakan mencapai Rp 14,8 triliun atau 9,9 % dari total pagu Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PUPR sebesar Rp 149,8 triliun.

"Jadi, nanti saya akan memakai anggaran dari sisa tender. Kalau sisa tender ada sekitar 6 sampai 7 triliun atau 10% dari yang ditenderkan, sisanya kita ambil dari perjalanan dinas, meeting, dan kajian-kajian yang masih bisa ditunda. Saya kira tidak akan banyak mengganggu program kita," tegas Basuki. 

Ditambah Menteri Keuangan juga sudah menyatakan jika tahun 2021 ini terdapat program yang refocusing berarti akan dibiayai tahun 2022. Sehingga program-program prioritas khususnya yang diusulkan anggota DPR dapat tetap terkawal. 

Basuki pun meminta kepada anggota Komisi DPR V RI untuk ikut memastikan agar program kegiatan 2020 bisa ditampung di tahun 2021. Jika ada program yang terlewat, maka harus direvisi. 

Untuk diketahui, Kementerian PUPR mendapatkan total pagu anggaran 2021 sebesar Rp 149,8 triliun. Setelah direalokasi sebesar Rp 17,9 triliun, maka

anggaran PUPR tersisa Rp 131,9 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, PUPR mengalami refocusing anggaran sekitar Rp 16,541 triliun.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN