Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pelabuhan JICT Tanjung Priok. Foto ilustrasi: IST

Pelabuhan JICT Tanjung Priok. Foto ilustrasi: IST

Puskepi Desak Pelindo II Tangani Aksi Kru PT JAI

Euis Rita Hartati, Jumat, 12 Juli 2019 | 20:43 WIB

JAKARTA, investor.id - Aksi mogok kru kapal tunda PT Jakarta Armada Indonesia Tbk. (JAI) harus disikapi serius. Pasalnya, Mogoknya kru kapal tunda PT JAI, sejatinya bukan hanya bisa merugikan PT JAI dan PT Pelindo II saja, tapi juga merugikan secara langsung para pengguna jasa pelabuhan Tanjung Priok.

Mogoknya kru anak usaha PT Pelindo II yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode IPCM ini dilatarbelakangi oleh pengalihan manajemen kru kapal dari JAI kepada pihak ketiga atau vendor sejak setahun lalu.

Para kru mengkhawatirkan vendor sewaktu-waktu bisa memberhentikan atau memecat kru kapal dan mengganti dengan sumber daya manusia (SDM) dari vendor.

"Kasus ini harus mendapat penanganan prioritas dari direksi Pelindo II dan tidak terlalu bergantung kepada Direksi PT JAI. Karena mogoknya kru kapal akibat kebijakan direksi PT JAI,"tegas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya.

Apalagi status PT JAI merupakan perusahaan yang tercatat di BEI, sehingga bisa berpengaruh terhadap pemegang saham publik. Agar tidak kontra produktif, lanjut dia, maka keterlibatan anggota direksi JAI untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut hanya untuk direksi yang dinilai dapat diterima oleh para kru dan Serikat Pekerja.

Menurut Sofyano, kru kapal tunda (PT JAI) memiliki peran yang hampir sama dengan pilot maskapai penerbangan. Karena core business PT JAI terkait dengan skill/keahlian yang melekat pada kru.

"Kasus ini harus bisa diantisipasi dengan cerdas, cepat dan bijak agar tidak menjadi permasalahan yg merugikan terhadap kelancaran arus logistik bagi negeri ini,"kata Sofyano.

Dia memberikan contoh, kasus Awak Mobil Tangki BBM PT Pertamina Patra Niaga harus bisa menjadi pelajaran, karena kasus itu sempat merepotkan pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo.

Sofyano menilai, hal yang perlu dipertimbangkan yakni apakah dengan menyerahkan pengelolaan kru kepada vendor merupakan satu satunya kebijakan yang mampu memberi manfaat besar kepada perusahaan. Mengingat para kru kapal tunda sudah bergabung dengan Pelindo II (kemudian JAI) lebih dari 15 tahun. "Sementara penunjukan vendor baru terjadi sekitar 1 tahun,"ungkapnya.

Tak hanya itu, harus diyakini benar berdasarkan catatan yang ada , apakah sekitar 600 orang kru sepenuhnya bukan pekerja organik Pelindo II yang ditempatkan di JAI. Sehingga saat dialihkan ke vendor otomatis akan mendown grade status mereka.

"Peraturan IMO memang tidak menentukan boleh atau tidaknya crew kapal di “out sourcing-kan tetapi ada ketentuan internasional terkait remunerasi mereka,"tegasnya.

Karena itu, perlu dipastikan bahwa jika mereka di kelola oleh vendor, apakah remunerasi mereka malah jadi meningkat atau malah menurun. Perlu dipastikan juga apakah Remunerasi dari PT JAI lebih tinggi dibandingkan remunerasi pada perusahaan sejenis .

"Harusnya menjadi pegangan bagi Pelindo II dan kementerian BUMN bahwa keberadaan PT JAI merupakan bisnis support bagi Pelindo II/IPC ketimbang mengejar profit bagi JAI,"papar Sofyano.

Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, aksi stop operasi ini jelas mengganggu pelayanan pemanduan kapal-kapal yang akan masuk-keluar di Terminal paling sibuk di Indonesia dalam rangka melayani pengangkutan logistik hajat hidup orang banyak, baik yang diekspor maupun impor berbagai komponen produk-produk industri yang dibutuhkan produsen di dalam negeri.

"Dengan adanya aksi stop operasi oleh seluruh kru kapal pandu tersebut, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tersebut jelas akan berakibat pada kelancaran pemberian informasi, saran pemanduan kapal untuk ketertiban, kelancaran dan keselamatan kapal dan lingkungan di area pelabuhan,"paparnya.

Dampaknya, lanjut dia, tentu saja akan mengganggu stabilitas kegiatan perekonomian nasional mencapai pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode, apalagi jika aksi ini sampai terjadi di pelabuhan lainnya di Indonesia.

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN