Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rasio M2 terhadap PDB berbagai negara

Rasio M2 terhadap PDB berbagai negara

ERICK: AGUSTUS, BLT PEKERJA CAIR

Rakyat Butuh Likuiditas

Kamis, 13 Agustus 2020 | 13:41 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id) ,Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Untuk menghindari resesi ekonomi, likuiditas masyarakat yang dalam lima bulan terakhir ini sangat ketat perlu segera ditingkatkan. Pencairan segera tidak saja dana pemerintah yang dialokasikan dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN), namun juga belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Likuiditas perekonomian Indonesia tergolong sangat rendah, sejak sebelum pandemi Covid-19 datang menerjang. Rasio likuiditas perekonomian Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 38,76% pada tahun 2019. Sedangkan rasio likuiditas perekonomian Malaysia dan RRT terhadap PDB-nya sudah mencapai 123% dan 197%.

Likuiditas adalah rasio broad money atau M2 terhadap produk domestik bruto (PDB). M2 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi rupiah), uang kuasi (tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), serta surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Photo/Mohammad Defrizal
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Photo/Mohammad Defrizal

Demikian rangkuman keterangan Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Eric Alexander Sugandi, Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam, dan Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad. Mereka memberikan keterangan secara terpisah.

Erick mengatakan, pemerintah akan mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji ke pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan pada akhir Agustus ini. BLT senilai Rp 2,4 juta diberikan selama empat bulan atau Rp 600 ribu per bulan. Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi upah sekitar Rp 37,7 triliun. “Bantuan subsidi gaji kemarin sudah konferensi pers. Insya Allah akhir bulan ini juga bersamaan dengan pemberian bantuan produktif usaha mikro,” ujar Erick Thohir, Rabu (12/8).

Perkembangan pengangguran di Indonesia
Perkembangan pengangguran di Indonesia

Ia menjelaskan, skema pencairan subsidi gaji akan dilaksanakan dua tahap, dengan menggunakan data penerima subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, untuk subsidi gaji bulan September dan Oktober akan dibayarkan pada Agustus 2020.

Sedangkan untuk gaji November dan Desember dibayarkan pada September mendatang. Pemerintah juga menambah jumlah pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi gaji menjadi Rp 15,72 juta penerima. Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya sebanyak 13,87 juta penerima.

“Ini data dari BPJS Ketenagakerjaan yang menganut data Juni lalu yang masih ada iurannya. Untuk memastikan akurasi dan validitas data penerima, pemerintah akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” ucapnya.

Perkembangan gini ratio
Perkembangan gini ratio

Pada kesempatan terpisah saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin, Kamrussamad meminta pemerintah segera mempercepat realisasi program PEN untuk menghindari Indonesia dari resesi. Pada kuartal II lalu, ekonomi RI terkontraksi 5,32%.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan berbagai stimulus yang diberikan kepada masyarakat, terutama menengah ke bawah, dapat mendorong pertumbuhan PDB secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan saat meninjau Posko Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (11/8/2020).

Presiden Joko Widodo menyaksikan uji vajsin Covid-19 di Biio Farma, Selasa (11/8/2020). Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menyaksikan uji vajsin Covid-19 di Biio Farma, Selasa (11/8/2020). Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

“Kita harapkan stimulus ekonomi terutama untuk menengah-bawah bisa diberikan sehingga ada daya beli, konsumsi domestik naik, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional akan tumbuh lebih baik dari kuartal kemarin. Di kuartal kedua lalu kita masuk minus 5,32%, dari kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 2,97%. Ini hati-hati, tapi saya optimistis di kuartal III lebih baik dari kuartal II dan kita harapkan tumbuh positif tapi perlu kerja keras,” tandas Presiden.

Belanjakan Dana Pemda

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Presiden mengatakan, pemerintah menempuh segala cara agar ekonomi pada kuartal III-2020 tidak kontraksi. Berbagai strategi dan kebijakan baru diluncurkan untuk menyelamatkan UMKM dan daya beli masyarakat, agar konsumsi rumah tangga sebagai penopang 57% PDB tetap solid.

Selain itu, pemerintah menginstruksikan agar dana APBD sebesar Rp 170 triliun yang kini mengendap di perbankan segera dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian.

“Para gubernur, bupati, dan wali kota segera membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 170 triliun. Ini masih menganggurdi bank,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akselerasi Pencairan Dana

Angka kemiskinan nasional
Angka kemiskinan nasional

Sementara itu, Eric Alexander Sugandi mengatakan, deflasi yang terjadi Juli lalu karena da ya beli masyarakat makin me lemah, akibat berkurangnya aktivitas perekonomian sehubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelum wabah Covid-19 pun, lanjut dia, daya beli masyarakat sudah melemah karena berakhirnya commodity price boom di tahun 2012 dan pemerintah beberapa kali menaikkan administered prices.

“Ada likuiditas berkurang, walaupun saya katakan bahwa likuiditas tidak kering. Untuk memulihkan daya beli masya rakat, pencairan dana dari program PEN mesti dipercepat. Saya melihat sudah ada akselerasi pencairan dana di bulan Juli 2020. Iya tidak cukup PEN saja, tapi perlu dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan lain, dan pemerintah, BI, dan OJK juga sudah dan sedang melakukan itu,” tutur Eric kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (12/8).

Eric Sugandi. Sumber: BSTV
Eric Sugandi. Sumber: BSTV

Di sistem perbankan, kata Eric, pada Juli lalu likuiditas bertambah. Hal ini karena pada akhir Juni 2020 ada dana pemerintah yang disalurkan Rp 30 triliun ke bank-bank BUMN untuk pemulihan ekonomi, yang  semula disimpan di Bank Indonesia (BI). Atas penempatan dana pemerintah tersebut, bankbank Himbara itu berkomitmen menyalurkan kredit jauh lebih besar, yakni tiga kalinya. (try/ ark/is/en/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN