Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Nugraha. Foto: IST

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Nugraha. Foto: IST

Realisasi Anggaran Kesehatan Perlu Percepatan Proses Administrasi dan Penagihan

Sabtu, 4 Juli 2020 | 14:00 WIB
Triyan Pangastuti ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id –  Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, realisasi penyerapan anggaran bidang kesehatan yang baru mencapai 4,68% karena adanya gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi dan penagihan.

Ia merinci, untuk klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 telah terealisasi sebanyak 62,5% dari total klaim yang diajukan oleh rumah sakit, sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.

“Insentif tenaga medis mencapai 21.080 nakes (tenaga kesehatan) atau 11,82 persen terutama di RS yang khusus menangani Covid-19,” ujarnya. ujar Kunta dalam acara media briefing “Tanya BKF” secara virtual, Jumat (3/7).

Dia memastikan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemic Covid-19 sebesar Rp 87,55 triliun cukup hingga Desember 2020.

Kunta mengatakan hal tersebut terjadi karena pemerintah dalam mendesain anggaran untuk bidang kesehatan telah memperkirakan berbagai potensi yang akan terjadi, seperti melonjaknya jumlah pasien Covid-19.

Realisasi Pemulihan UMKM

Teten Masduki. Foto: IST
Teten Masduki. Foto: IST

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencatat realisasi belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus untuk sektor koperasi dan UMKM baru mencapai Rp 250,16 miliar pada Rabu (1/7). Realisasi ini baru mencapai 0,2% dari total pagu yang ditetapkan sebanyak Rp 123,46 triliun.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki tidak menampik serapan dana PEN memang tergolong masih rendah. Padahal, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar bantuan dari pemerintah untuk UMKM dan koperasi agar bisa bertahan dari dampak buruk Covid-19 dipercepat.

“Sebenar nya, beberapa lembaga penyalur termasuk perbankan sudah mencairkan bantuan fiskal. Hanya saja, bankbank tersebut masih banyak yang belum melakukan klaim atas dana-dana yang sudah disalurkan kepada UMKM” ucap Teten Masduki dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (3/7).

Jumlah UMKM yang menerima program PEN per 1 Juli 2020 total yang disampaikan Rp 250,16 miliar. UMKM dan koperasi yang dapat dana sebanyak 212.846 unit.

“Kecilnya penyaluran ini mungkin bank sudah melakukan, tapi belum klaim ke kita. Baru Bank BRI yang sudah mengajukan klaim subsidi bunga KUR,” kata Teten. Untuk dana PEN yang menjadi tanggung jawab Kemenkop- UKM melalui Badan Layanan Umum (BLU) yaitu LPDB KUMKM sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja bagi koperasi yang terdampak Covid-19.

“Dari anggaran Rp 1 triliun tersebut, yang sudah disalurkan sebesar Rp 237,2 miliar atau setara 23,72 persen”, ucap Teten.

Sementara itu, untuk dana yang sudah disalurkan atau sudah diklaim lembaga penyalur di luar dari tupoksi LPDB adalah sebesar Rp 12,96 miliar. Dana ini diwujudkan melalui pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada Juli ini, pihak Kemenkop UKM menargetkan sudah 50% (dari dana Rp 1 triliun yang menjadi Tupoksi LPDB KUMKM).

“Tapi itu tergantung koperasinya, mengajukan atau tidak. Sebab, ada koperasi yang hanya butuh relaksasi saja dan tidak mau mengajukan yang baru,” tutur Teten.

Teten menegaskan bahwa seluruh dana PEN yang ditetapkan senilai Rp 123,46 triliun harus sudah bisa tersalurkan maksimal pada September mendatang.

Oleh sebab itu, pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan terus melakukan koordinasi agar bisa dipercepat penyalurannya.

“Kami sebagai user pelaksana PEN untuk koperasi dan UKM akan terus mendorong dan mengakselerasi pelaksanaan PEN agar bisa segera diterima UMKM dan koperasi sesuai arahan Presiden,” kata Teten.

Untuk diketahui, pagu anggaran untuk PEN khusus untuk sektor UMKM dan koperasi sebesar Rp 123,46 triliun tersebut terbagi dalam beberapa skema penyaluran, yakni melalui program subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, melalui program belanja imbal jasa penjaminan sebesar Rp 5 triliun, dan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah sebesar Rp 2,4 triliun.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN