Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto

Realisasi Anggaran PEN Capai Rp 254,4 Triliun

Sabtu, 19 September 2020 | 05:05 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran PEN hingga Kamis (17/9) telah mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp.695,2 Triliun.

Jika dirinci per kelompok program yaitu Kesehatan  sebesar Rp18,45 triliun (21%), Perlindungan Sosial sebesar Rp134,4 triliun (65%), Sektoral K/L atau Pemda  sebesar Rp20,53 triliun (19%), insentif usaha sebesar Rp 22,23 triliun atau 18%, dan Dukungan UMKM  sebesar Rp58,74 triliun atau 47%.

“Dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun realisasinya bisa mencapai 100% dengan komposisi realokasi pada 6 kelompok kegiatan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Kantornya pada Jumat (18/9).

Ia mengatakan pemerintah sedang melakukan relaksasi kapasitas rumah sakit dan monitoring kapasitas tempat tidur (TT) Isolasi dan ICU untuk menurunkan bed occupancy ratio (BOR). Telah dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU di RS rujukan dan non-rujukan dan penyiapan Flat Isolasi Mandiri di Tower 5 Wisma Atlit Kemayoran. Disaat yang samapemanfaatan hotel bintang 2 dan 3 sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 juga dilakukan.

Upaya tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Airlangga Hartarto dan jajaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi
Airlangga Hartarto dan jajaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi

Tingkat keterisian TT Isolasi ICU pada RS Rujukan di DKI Jakarta dan Bali sudah melebihi 50% kapasitas total yang tersedia. Khususnya, Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus, sebab BOR tinggi, meski case fatality rate (CFR) di bawah nasional. Per 17 September 2020, BOR nasional 38,54% dan CFR nasional 3,96.

Untuk tindak lanjut pada minggu berikutnya, khususnya mengenai peningkatan kapasitas TT Isolasi dan ICU perlu tetap dilakukan, untuk mengantisipasi keterpakaian TT (BOR) yang tinggi, melalui relaksasi kapasitas RS (oleh Kemenkes), dan kebijakan pemanfaatan hotel bintang 2 dan 3 untuk tempat isolasi (kerja sama Kemenkes dan Kemenparekraf).

Untuk di DKI Jakarta, per tanggal 17 September 2020, tingkat keterisian TT Isolasi dan TT ICU pada RS Rujukan di DKI Jakarta telah turun menjadi 58%, dan dengan telah diantisipasinya penambahan jumlah kasus baru melalui peningkatan fasilitas TT, maka rencana penggunaan Gedung Olah Raga (GOR) untuk fasilitas isolasi pasien Covid-19 sudah tidak diperlukan lagi.

Pemerintah juga akan mendorong peningkatan manajemen perawatan pasien yang lebih baik, antara lain terapi pengobatan yang lebih baik (misal protokol penanganan di ICU), kesediaan obat, SDM, dan kapasitas tempat tidur RS yang memadai. Juga melakukan sinkronisasi data pusat dan daerah.

Terkait pengadaan vaksin, sudah ada rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi yang akan mengatur secara lengkap proses pengadaan, pembelian dan distribusi vaksin, serta pelaksanaan vaksinasi/ pemberian imunisasi. Selanjutnya yang sangat penting dan perlu segera diselesaikan adalah perlunya pengaturan protokol pelaksanaan vaksinasi, dan pemerintah yang dikoordinasikan Kemenkes telah menyiapkan Roadmap Rencana Nasional Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Covid-19.

Selain itu juga telah dilaksanakan Rakor Tingkat Menteri yang dikoordinasikan Ketua Pelaksana PC-PEN untuk membahas protokol pelaksanaan vaksinasi.

Roadmap ini akan mengatur secara lengkap pelaksanaan vaksinasi, termasuk menyiapkan timeline dan tahapan pemberian imunisasi. Rencananya Roadmap akan diselesaikan dan dilaporkan pada Rapat Pleno minggu depan,” ucap Airlangga.

Selain itu, akan disusun juga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai turunan dari Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, yang mengatur mengenai penetapan jumlah dan jenis vaksin, pengadaan vaksin, pembelian vaksin, penetapan kriteria dan prioritas penerima dan prioritas wilayah, petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, dan sebagainya.

Critical time-nya adalah tiga bulan (sampai Desember 2020). Kita harus menjaga, jangan sampai ada lonjakan ekstrim dan kondisi tidak normal, sebelum vaksinasi mulai dilakukan,” ucap Airlangga.

Sementara, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Satgas PC-19. “Untuk ini sudah diterbitkan SE dari Mendagri kepada para Kepala Daerah,” ucap Airlangga.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN