Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi obligasi. Foto: beritasatu.com

Ilustrasi obligasi. Foto: beritasatu.com

Realisasi Penerbitan SBN Semester I Capai Rp 630,5 Triliun

Jumat, 3 Juli 2020 | 20:48 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada semester I-2020 mencapai Rp 630,5 triliun. Realisasi ini dengan melakukan penerbitan dari lelang di pasar domestik, SBN dan SBN Valas.

Realisasi ini setara dengan 41,2% dari dari total target SBN bruto tahun 2020 sebanyak Rp 1.530,8 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan  DJPPR Kemenkeu Riko Amir mengatakan, global sukuk atau green global sukuk Indonesia dengan tenor 5 tahun juga berhasil terealisasi dengan baik.

Kemudian global sukuk tenor 30 tahun yang merupakan pertama dengan kupon terendah penerbitan sukuk di pasar keuangan global.

“Alhamdulilah oversubscribe sebesar 6,7 kali, sehingga pemerintah dapat menekan harga sampai dengan 70 bps dari initial price guidance,” ujar Riko dalam diskusi virtual, Kamis (2/7).

Kemudian, realisasi SBN yang moncer bisa dilihat dari hasil penerbitan global bond pada 6 April  yang mencapai US$ 4,3 miliar. Pencapian penrbitan global bond, disebabkan oleh waktunya tepat dan kompetitif.

“Ketika kita terbitkan sehari, kemudian Qatar juga terbitkan. Dengan perbandingannya kita terbitkan Rp 30,5 triliun dengan yield 4,25% untuk 30,5 tahun, sedangkan Qatar 30 tahun yield 4,4%,” ujarnya.

Menurutnya pencapaian global bond sepanjang semester I-2020 menggambarkan di tengah fluktuasi market, Indonesia masih bisa mendapatkan pembiayaan lebih baik dibandingkan peer countries.

Kemudian untuk penerbitan SBN ritel dan sukuk wakaf hingga Semester I 2020, ntuk SUN seri SBR009 penerbitan pada Februrari meraup nominal Rp 2.255 miliar, kemudian SBSN juga tercatat seri SR012 dengan penerbitan pada bulan Maret sebesar Rp 12.143 miliar. 

Sementara itu, untuk sukuk wakaf memiliki jenis non tradable akad wakalah memiliki yeild 6,15% dengan kupon 5% dengan nominal pencapaian Rp 50.849 juta rupiah.

Adapun catatan hingga Semester I 2020, pemerintah sudah menarik pinjaman program secara kumulatif mencapai US$ 1,84 miliar yang berasal dari World Bank, ADB, AFD,KfW,dan JICA.

Riko mengatakan bahwa sisa penerbitan  Surat Berharga Negara (SBN) pada Semester II sebesar Rp900,4 triliun.  Kendati begitu sisa penerbitan SBN tidak akan semuanya diserap melalui pasar.

Menurutnya, sisa penerbitan akan dipenuhi melalui lelang di pasar domestik, kedua penerbitan SBN ritel dikisaran Rp 30 hingga Rp 40 triliun, private palcemnet dan juga penerbitan SBN Valas. Kemudian melalui skema khusus ke BI.

“Sisa penerbitan SBN sebesar Rp900,4 triliun tidak semuanya diserap market, tentunya market tidak akan menyerap sebesar itu,” ujarnya.

Riko pun memberikan gambaran bahwa jika jumlah penerbitan SBN Rp900,4 triliun dan lelang yang tersisa sebanyak 12 kali, setidaknya perlu penyerapan Rp70-75 triliun.

“Market kita tahun lalu hanya menyerap Rp20 triliun hingga Rp30 triliun untuk lelang mingguan, sehingga kami memperkenalkan skema SBN skema khusus yang dibeli Bank Indonesia,” ujar dia.

Adapun pemerintah mengandalkan penerbitan SBN untuk membantu pembiayaan anggaran, dikarenakan defisit yang melebar menjadi Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34%. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Kenaikan defisit juga sejalan dengan penanganan pandemic covid-19 dan program pemlihan ekonomi nasional yang anggaranya meningkat menjadi Rp 695,2 triliun.

“Untuk merspon kebutuhan penanganan pandemi covid 19  tidak hanya Indonesia yang melakukan pelebaran defisit sementara negara lain, hampir semeua negara melakuakn stimulus fiscal,”jelasnya.

Ia mengeaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi turun karena terkena dampak Covid-19, makanya itu ketika pertumbuhan ekonomi turun, maka pemerintah hadir dengan memberikan stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dan untuk menggerakan kembali ekonomi.

Adapun rincian pembiayan utang tahun ini mencapai Rp 1.220,4 triliun dengan porsi penerbitan SBN Neto sebesar Rp 1.173,7 triliun, pinjaman sebesar Rp 46,7 triliun dan pembiayaan non utang sebesar Rp 181, 2triliun.

Riko mengatakan ada dua pesan dari SBN skema khusus yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Pertama, bahwa ada burden sharing dengan bank sentral.

“Kedua, memastikan bahwa SBN yang kami sampaikan ke lelang domestik masih sesuai dengan yang apa diharapkan oleh market,” jelasnya.

Kendati begitu, untuk  skema dan mekanisme penerbitan SBN skema khusus masih terus dibahas secara intensif antara pemerintah dan BI. Kendati begitu, ia memberikan kepastian bahwa dalam beberapa hari ke depan, akan lebih jelas bentuk dan berapa porsi nilai yang akan diserap oleh bank sentral.

Menurutnya pemerintah mengusulkan skema Burden sharing dengan BI untuk mengurangi beban bunga utang Pemerintah. Dengan harapan BI dapat menanggung sebagian beban yang timbul.

Dengan skema dan mekansime penerbitan SBN tersebut harus melalui surat keputusan bersama kedua yang saat ini tengah dibahas secara insentif antara pemerintah dan BI guna mendapatkan burden sharing yang lebih adil.

“Mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah jelas bentuknya seperti apa dan juga berapa yang akan diambil oleh BI. Tapi gambarannya seperti itu kalau sisa penerbitan SBN Rp 900,4 triliun kita masuk ke market ini jelas tidak mungkin sehingga ada burden sharing dengan BI,”jelasnya.

Menurutnya dalam strategi pembiayaan, pemerintah akan mengarahkan pembiayaan yang lebih oportunistik, terukur dan prudent. Oportunistik dengan mencari kesempatan pembiayaan dengan cost of fund minimal tidak sembarangan, dengan mengukur risikonya dan prudent adanya akuntabiitas yang jelas.

Kendati begitu, konsekuensi dari besarnya pembiayaan akan berimplikasi pada ratio utang pemerintah di tahun ini hingga tahun depan.  

“Untuk arah kebijakanutang kedepan, pemerintah memastikan akan mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang dalam batas aman ntara 37,64% hingga 38,50%.”tuturnya.

Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang per akhir Mei mencapai Rp 5.258,57 triliun, yang mengalami kenaikan 1,6% atau meningkat Rp 86,09 triliun dibandingkan bulan sebelumnya di posisi Rp 5.172,48 triliun.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN