Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan. Foto: Humas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan. Foto: Humas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Realisasi Program PEN untuk UMKM Baru Capai 6,82%

Jumat, 10 Juli 2020 | 11:31 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Realiasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) hingga Kamis (9/7) mencapai Rp 8,42 triliun. Angka ini setara 6,82% dari total pagu anggaran Rp123,46 triliun atau naik 0,2%  dibandingkan periode 2 Juli 2020.

Meski tergolong masih rendah, realisasi penyaluran dana PEN untuk KUMKM patut diapresiasi. Sebab pelaku UMKM dan koperasi masih dihadapkan pada keragu-raguan untuk kembali menjalankan bisnis secara normal seba belum ada kepastian sampai kapan Covid-19 bakal berlangsung.

"Kita patut syukuri bahwa untuk program PEN ini sebagaimana sering kami sampaikan bahwa kami tugasnya adalah memastikan agar seluruh program dan skemanya berjalan baik. Dan terutama dapat memenuhi target yang direncanakan serta tepat sasaran," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan, dalam pernyataan resmi yang diterima Jumat (10/7).

Realisasi penyerapan dana PEN untuk KUMKM tersebut terbagi melalui tiga program yaitu subsidi bunga KUR dengan nilai Rp12,96 miliar (0,26% dari Rp35,28 triliun). Kemudian melalui penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi kredit melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp8,16 triliun (10,37% dari total dana Rp78,78 triliun). Kemudian melalui pembiayaan investasi kepada koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebesar Rp239,6 miliar (23,96% dari pagu Rp1 triliun).

Rully menambahkan bahwa untuk subsidi bunga KUR, hingga 9 Juli 2020 kemarin baru ada lima bank dan satu koperasi penyalur yang telah mengajukan klaim atas dana talangannya. Keenam lembaga penyalur tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BRI), Bank Kaltimtara, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana.

Rully membenarkan bahwa maish banyak bank-bank dan lembaga penyalur lainnya yang belum melakukan klaim atas dana yang disalurkan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu ke Kementerian Koperasi dan UKM. Dia berharap bank dan lembaga penyalur segera mengajukan klaimnya agar bisa segera dicairkan.

"Jadi baru enam yang melakukan klaim, belum seluruhnya. Kami berharap semakin banyak yang mengurus masalah administrasi. Mudah - mudahan dalam waktu dekat sudah bergulir lagi,” kata Rully.

Sementara itu terkait dengan subsidi bunga non KUR ditegaskannya bahwa proses penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan perangkat KPA sudah selesai. Dipastikan akan segera dikirimkan setelah ada keputusan pagu anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rencananya penyaluran subsidi bunga non KUR tersebut akan disalurkan melalui 102 bank umum, 1.570 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 176 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 110 perusahaan leasing.

"Kami targetkan semua skema yang direncanakan bisa terealisasi, tinggal mekanismenya dipertajam baik di tataran birokrasi atau di informasi yang mungkin belum tersentuh ke masyarakat secara masif," ucap Rully.

Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof Ina Primiana, bependapat program PEN yang sudah direncanakan dapat ditingkatkan akselerasi penyalurannya. Sebab sektor UMKM sangat terdampak dan sudah sangat membutuhkan bantuan dana stimulus dari pemerintah agar usahanya bisa kembali bangkit. Saat ini sektor UMKM menjadi sektor yang paling terkena dampak buruk dari pandemi Covid-19.

"Perlu melakukan pendekatan ke perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya agar melakukan percepatan (penyaluran). Mungkin ada UMKM yang belum tahu PEN karena banyak program pemerintah sehingga UMKM tidak mengerti. Jadi perlu juga digencarkan sosialisasinya," kata Ina.

Menurutnya pemerintah dapat membantu pelaku UMKM bertemu dengan pasar yang lebih luas. Sebab saat kondisi ekonomi sedang sulit, pelaku UMKM tidak hanya sekadar butuh bantuan fiskal melainkan akses pasar. Sebab dalam kurun waktu enam bulan kedepan apabila pasar tidak terbentuk, bantuan modal usaha akan tergerus secara perlahan yang pada akhirnya bisa mematikan UMKM.

"Tidak hanya sekedar uang, Kementerian dan Lembaga harus pikirkan agar UMKM bisa tumbuh dan bisa jalankan bisnisnya dengan mempertemukan demandnya contohnya dengan pelaku usaha besar atau BUMN," ucap Ina.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN