Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Reformasi Perpajakan untuk Optimalkan Penerimaan dari Kelas Menengah

Selasa, 12 Oktober 2021 | 23:43 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melihat dengan adanya pertumbuhan jumlah masyarakat kelas menengah akan berdampak positif untuk penerimaan perpajakan. Khususnya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan reformasi pajak untuk mengoptimalkan penerimaan dari basis pajak yang ada.

“Sangat penting untuk mereformasi struktur pajak,  tidak hanya tentang, mendapatkan lebih banyak pendapatan, ini juga tentang masyarakat kelas menengah,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam  Virtual International Tax Conference 2021 “The New Era of Global Tax Transparency pada Selasa (12/10).

Saat ini Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi. Berdasarkan  hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukan terjadinya kenaikan penduduk usia produktif.  Proporsi penduduk usia muda yaitu 0 sampai 14 tahun mengalami penurunan dari 44,12% pada tahun 1971 menjadi 23,33% pada tahun2020.  Dalam periode yang sama, penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun meningkat dari 53,39% menjadi 70,72%.

Suahasil mengatakan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan anggaran memadai, APBN akan digunakan sebagai instrumen menjalankan fungsinya sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan publik yang memang diperlukan oleh penduduk kelas menengah dan membantu masyarakat miskin dan rentan.

Oleh karena itu dibutuhkan penerimaan perpajakan dalam jumlah besar agar pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan.

“APBN diupayakan untuk mampu melakukan distribusi berbasis pendapatan, mewujudkan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Pemerintah sendiri baru saja menerbitkan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP)  dengan tujuan untuk reformasi pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.

“DPR sudah menyetujui undang-undang tersebut, dan sangat penting bahwa undang-undang itu dapat diberlakukan, dan diimplementasikan,” ucap Suahasil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan  dengan adanya UU HPP diharapkan  basis perpajakan Indonesia menjadi lebih kuat dan luas namun tetap adil dan berpihak pada kelompok yang tidak mampu. Rasio perpajakan diharapkan meningkat seiring pemulihan ekonomi dan dengan adanya UU HPP ini.

“Untuk tahun 2022 minimal Rp 130 triliun akan ada tambahan pendapatan dan ada kenaikan tax ratio ke 9,22% dari PDB,” ucap Sri Mulyani.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN