Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja dari kalangan istri nelayan menjemur ikan asin olahan di Muara Angke, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Pekerja dari kalangan istri nelayan menjemur ikan asin olahan di Muara Angke, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

RI Berupaya Jaga Pasar Ekspor Ikan AS dan UE

Sabtu, 4 Juli 2020 | 23:12 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menjaga pasar ekspor Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) dengan mendorong para pelaku usaha konsisten mempertahankan mutu produk perikanan yang merupakan syarat utama untuk masuk ke pasar tersebut.

AS dan UE adalah dua dari lima Negara tujuan ekspor utama hasil perikanan Indonesia, pada triwulan I-2020 porsi pasar AS mencapai 40,97% dan pasar UE 6,61% dari total nilai ekspor perikanan nasional sebesar US$ 1,24 miliar.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo menuturkan, AS dan UE memang memberlakukan persyaratan mutu yang ketat terhadap semua barang yang masuk ke wilayahnya, termasuk produk perikanan.

Hal itu guna melindungi masyarakatnya dari ancaman kesehatan yang diakibatkan oleh produk pangan. Karena itu, menjadi penting bagi bagi unit pengolahan ikan (UPI) di Tanah Air untuk dapat menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang menjadi persyaratan pasar AS dan UE sekaligus menjaga pangsa pasar yang sudah terbentuk selama ini.

“KKP memastikan menjaga pasar ekspor produk perikanan di AS dan UE, caranya dengan mendorong pelaku usaha menjaga mutu produk perikanan yang merupakan syarat utama diterimanya ekspor,” ujar dia.

Nilanto Perbowo. Foto: IST
Nilanto Perbowo. Foto: IST

Proses pemberian jaminan mutu dan perdagangan antara AS dan UE memiliki perbedaan, UE melalui pendekatan Government to Government (G to G) dan AS dengan Government to Business (G to B). G to G mengamanatkan bahwa dalam hal jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka pemerintah terlibat dalam memberikan jaminan dengan pendekatan otoritas kompeten.

Sedangkan G to B mengamanatkan otoritas negara importer dapat melakukan jaminan langsung ke UPI tanpa melalui otoritas kompeten. Saat ini, jumlah UPI yang sudah menerapkan Ser tifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 975 unit skala menengah besar.

Dari jumlah tersebut, 173 UPI telah mengekspor ke UE dan 179 UPI melakukan ekspor ke AS. Produk yang diekspor meliputi ikan segar, beku, kaleng, dan produk perikanan lainnya.

Menurut Nilanto, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat persetujuan melakukan ekspor ikan ke 28 negara di UE. Persetujuan diberikan berdasarkan kesesuaian dengan sistem pengawasan dan kesehatan masyarakat di kawasan negara tersebut.

Terkait itu, guna menambah wawasan pelaku usaha sekaligus memantapkan implementasi standar mutu produk perikanan pasar AS dan UE maka KKP baru saja menggelar webinar yang diikuti sekitar 2.000 pelaku usaha/stakeholder.

Sementara itu, Fransisco Blaha, tenaga ahli perikanan pada Pacific Islands Forum Fisheries Agency FAO dan Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Selandia Baru menyebutkan, UE menerapkan persyaratan mutu ikan dan produk perikanan sangat ketat. Setiap eksportir harus terdaftar sebagai penerima tanda persetujuan untuk ekspor ke UE.

Persetujuan tersebut merupakan titik awal bahwa eksportir telah memenuhi standar kesehatan produk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

“Untuk ekspor produk perikanan, eksportir harus menyertakan sertifikat kesehatan dan sertifikat hasil tangkapan ikan sebagai bukti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara legal,” terang Blaha, Jumat (3/7).

Sedangkan untuk produk perikanan yang masuk ke AS juga harus mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditentukan oleh Food and Drug Administration (FDA). Beberapa aturan Pemerintah AS yang perlu diperhatikan antara lain FDA Food Safety Modernization Act (FSMA), Food Facility Registration, Current Good Manufacturing Practices (CGMPs, Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP), The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 (the Bioterrorism Act), dan The Imported Seafood Safety Program.

Terkait penerapan HACCP pada UPI, Syamsul Arifin dari Global Reliance International menyatakan bahwa ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi produk perikanan, tetapi secara garis besar persyaratan ini terkait dengan faktor kebersihan.

Syamsul menjelaskan, persyaratan yang dimaksud meliputi standar kesehatan, termasuk bahan kontaminan dan kontaminan mikrobiologis. Selain itu, ada juga persyaratan pengemasan dan penyimpanan dengan suhu yang dikendalikan, termasuk selama pengiriman.

“Intinya bahwa produk yang aman dikonsumsi diperoleh dari bahan baku yang baik, ditangani secara baik dan benar, serta diolah dan didistribusikan secara baik, sehingga pada akhirnya dihasilkan produk yang baik,” jelas Syamsul.

Destructive Fishing Marak

Target Produksi Ikan
Target Produksi Ikan

Pada bagian lain, praktik penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan (destructive fishing) meningkat di perairan Indonesia, terutama bagian timur, dan Filipina selama masa pembatasan dan karantina akibat Covid-19.

Peneliti dari World Resources Institute Ines Ayostina mengatakan, para operator yang mengawasi sektor KP tidak bisa bekerja optimal selama pandemi Covid- 19. Dampaknya, pelaku destructive fishing menjalankan aksinya, ada kapal asing masuk ke perairan Indonesia dan menangkap ikan dengan bom.

Meskipun pengawasan tidak bisa 100%, tetapi pemerintah melalui KKP tidak diam saja. Sejak awal Maret lalu, KKP sudah berhasil menangkap sejumlah kapal asing dan pelaku destructive fishing. Beberapa lokasi yang banyak terjadi destructive fishing adalah Sumbawa, Flores Timur, dan Halmahera. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan diharapkan bisa dijalankan dengan tegas.

Praktik destructive fishing tidak hanya terjadi Indonesia tetapi juga di Filipina. Wartawan lingkungan dari Filipina Leilani Chavez mengatakan, selama pandemi Covid-19, praktik destructive fishing di Filipina meningkat 20%. Pemerintah Filipina juga siap meningkakan pengawasan di era new normal dan akan menindak tegas pelaku destructive fishing di negaranya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN