Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wincen Santoso, pakar hukum arbitrase dan founding partner kantor hukum Santoso, Martinus & Muliawan Advocates. (ist)

Wincen Santoso, pakar hukum arbitrase dan founding partner kantor hukum Santoso, Martinus & Muliawan Advocates. (ist)

RI Bisa Jadi Tempat Penyelesaian Arbitrase Global, Ini Caranya

Senin, 29 November 2021 | 15:59 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Indonesia bisa menjadi tempat penyelesaian arbitrase dunia. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya amandemen UU Arbitrase.

Tak dimungkiri, saat ini arbitrase telah menjadi primadona untuk penyelesaian sengketa bisnis skala internasional, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal ini terjadi seiring tren positif investasi di Tanah Air.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), realisasi PMA mencapai US$ 7 miliar kuartal III-2021. Tentu saja, kepercayaan investor baik asing maupun lokal harus dibarengi dengan kepastian berusaha melalui regulasi yang menciptakan iklim usaha yang produktif. Di sisi lain, harus ada kepastian hukum terutama jika ada sengketa bisnis di antara mereka.

Wincen Santoso, pakar hukum arbitrase dan founding partner kantor hukum Santoso, Martinus & Muliawan Advocates menjelaskan, arbitrase banyak dipilih karena ada beberapa alasan. “Pertama, arbitrase menjadi sarana untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional populer, karena adanya konvensi New York tahun 1958 yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di 168 negara,” kata Wincen Santoso dalam keterangan resmi, Senin (29/11/2-21).

Selanjutnya, dia menuturkan, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri. Karena itu, sosok arbiter harus sosok yang bisa dipercaya, memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya masing-masing. Yang terpenting, arbiter sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya. Dia seorang yang independen dan bukan penasehat hukumnya.

“Proses persidangan arbitrase pun berlangsung secara rahasia. Terakhir, putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat bagi para pihak,” kata Wincen.

Dalam webinar secara daring Indonesian Arbitration Day yang digelar International Chamber of Commerce (ICC), Jumat (26/11), dengan pembicara dari domestik maupun internasional bertema "Indonesia sebagai Tempat Kedudukan Hukum Arbitrase", dia menuturkan, saat ini, ada lima lembaga arbitrase internasional yang paling disukai para investor yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis.

Mereka adalah International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Wincen menuturkan, infrastruktur hukum Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan 10-20 tahun lalu. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan peringkat indonesia dari tahun ke tahun dalam ease of doing business. Kemudian, adanya dukungan dari lembaga peradilan. “Kita sudah on the right direction, tinggal bikin gebrakan-gebrakan saja,” kata Wincen.

Wincen tak menampik, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan agar Indonesia benar-benar siap menjadi tempat kedudukan hukum (seat) arbitrase internasional untuk penyelesaian sengketa bisnis.

“Langkah pertama, kita harus melakukan amandemen UU Arbitrase agar dapat mengakomodasi praktik terbaik dunia internasional. Kemudian pembenahan sistem hukum, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kalau semua sudah ready, kita siap bersaing,” ujarnya.

Sebagai acuan, kata Wincen, negara tetangga seperti Singapura sudah banyak membuat aturan untuk mendukung arbitrase. Salah satunya, putusan atau perintah arbiter di Singapura disamakan dengan putusan pengadilan Singapura. Kalau tidak melaksanakan perintah pengadilan, mereka dapat diancam dengan contempt of court, yang bisa dipidana.

Karena itu, Wincen menggarisbawahi UU Arbitrase harus diamandemen. Tujuannya agar semakin sesuai dengan international best practices, sehingga investor asing pun semakin percaya untuk berinvestasi di Indonesia dan memilih Indonesia sebagai tempat kedudukan hukum arbitrase.

Menurut Wincen, langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menggandeng para stakeholders seperti BANI, ICC, institusi peradilan, dan lembaga lainnya guna berkolaborasi untuk memformulasikan, mendorong, dan mempercepat kesiapan Indonesia sebagai tempat kedudukan hukum arbitrase internasional.


 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN