Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (tengah) didampingi Dirjen Pengendalian Iklim KemenLHK Laksmi Dhewanthi (kanan) dan Kepala Humas KemenLHK Nunu Anugrah (kiri) saat diskusi virtual dengan redaksi BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Rabu (18/8/2021). Diskusi yang juga dihadiri Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan jajaran dirjen dan irjen KemenLHK lainnya ini membahas berbagai isu lingkungan hidup dan kehutanan saat ini. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (tengah) didampingi Dirjen Pengendalian Iklim KemenLHK Laksmi Dhewanthi (kanan) dan Kepala Humas KemenLHK Nunu Anugrah (kiri) saat diskusi virtual dengan redaksi BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Rabu (18/8/2021). Diskusi yang juga dihadiri Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan jajaran dirjen dan irjen KemenLHK lainnya ini membahas berbagai isu lingkungan hidup dan kehutanan saat ini. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal.

MENTERI LHK SITI NURBAYA:

RI Komit Capai Net Zero Emmission Tahun 2060

Kamis, 19 Agustus 2021 | 11:40 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Di tengah upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap komit mewujudkan net zero emission, selambatnya tahun 2060 untuk mengendalikan kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2 derajat Celcius hingga 1,5 derajat Celcius. Pengelolaan hutan dan batu bara yangpruden merupakan dua solusi penting untuk menurunkan emisi karbon. Dalam jangka pendek, 2030, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan bumi yang bersih tetap memperhatikan kondisi riil Indonesia yang sedang membangun. Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil.

Pembangkit listrik terbesar masih berasal dari PLTU. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim sangat tinggi.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan komitmen ini tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC), yang merupakan tindak lanjut dari Paris Agreement dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam NDC pertama disampaikan target penurunan emisi Indonesia pada tahun 2030 mencapai 29% dengan usaha sendiri dan dengan bantuan internasional sebesar 41%,” katanya dalam diskusi virtual dengan Beritasatu Media Holdings, Rabu 18 Agustus 2021.

Sektor Kehutanan, Kunci Pengurangan Emisi Indonesia
Sektor Kehutanan, Kunci Pengurangan Emisi Indonesia

Hadir pula antara lain Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, Dirjen Pe ngendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi, Dirjen Penge lolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto, serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha Agung 

Ruandha mengatakan, proyeksi pengurangan emisi greenhouse gas (gas rumah kaca/GHG) sebesar 41% pada 2030 dengan bantuan internasional itu berasal dari lima kategori sektor. Yang tertinggi sektor kehutanan dengan kontribusi pengurangan 24%. Berikutnya sektor energi 15,5%, limbah 1%, industrial processes and product use (IPPU) 0,11%, dan pertanian 0,13%.

“Jadi, sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca. Ini mencapai 59,76%-nya (dari target 41% pada 2030),” ucap Ruandha.

Updated NDC

Target NDC Indonesia 2030
Target NDC Indonesia 2030

Siti menjelaskan lebih lanjut, menjelang Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, Inggris, awal November 2021, Indonesia sudah memasukkan updated NDC pada 22 Juli lalu.

Semula, updated NDC ingin disampaikan pada 21 April 2021, namun kemudian mundur pada Juli 2021 karena perubahan hitungan net zero emission untuk 2050 terutama dari sektor energi. Sedangkan dari sektor kehutanan sebenarnya sudah selesai dan lancar.

“Pada bulan April, net zero emission Indonesia masih dalam kondisi exercised dan (karena) dihadapkan pada kondisi (pandemi) tahun lalu, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM dan elemen sektor energi. (Ini menyangkut) berapa besar kontribusi sektor energy terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,” ucap Siti.

Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV
Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

Meski demikian, lanjut dia, dengan telah mempertimbangkan faktor dari sektor energi, maka net zero emission Indonesia bisa dicapai pada 2060 atau bisa lebih awal. Ini dengan catatan masalah izin-izin PLTU batu bara yang paling lama pengurusannya untuk bisa dihentikan dapat dirampungkan. Jika keinginan Presiden Joko Widodo bisa terwujud untuk membangun industri green atau zona industri bersih di Kalimantan Utara dengan ditopang oleh green energy, maka ada pengurangan emisi lebih banyak untuk sektor energi.

Selain itu, sektor limbah dan industri juga diproyeksikan berkontribusi terhadap penurunan emisi.

“Sedangkan sektor kehutanan lebih manageable, sehingga diperkirakan penurunan emisi bisa lebih baik dari 29% pada 2030, jika Indonesia bisa melakukan upaya sendiri. Tetapi, jika ditambah dukungan internasional baik dari sisi finansial dan teknologi maka bisa mencapai 41%. KLHK kan sudah mempunyai moratorium 66 juta hektare lahan bebas kebakaran, kalau dihitung seluas Norwegia dan Prancis, dan pada tahun 2030, seluruh sektor kehutanan Indonesia sudah menyimpan karbon,” ujar Siti.

Indonesia juga tetap optimistis, karena mempunyai ambisi untuk mengembangkan blue carbon dan pengembangan mangrove. Indonesia pun yakin bisa mencapai penyerapan bersih karbon (net sink) sektor hutan dan lahan (forest and other land use/ FOLU) pada 2030.

Net sink FOLU pada 2030 yang sedang dipersiapkan. Hitungan angka sudah siap, cuma sosialisasinya belum siap,” imbuhnya.

Dibutuhkan Dana Luar

Perjanjaian Paris
Perjanjaian Paris

Siti menjelaskan, pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim dari APBN dari tahun 2015 hingga kini baru mencapai 34% dari total kebutuhan. Maka itu, jika dana luar negeri masuk akan jauh lebih baik.

Di sisi lain, agenda perubahan iklim Indonesia juga sudah banyak dicontoh Negara lain dan termasuk yang paling banyak dibahas dan dibicarakan.

Alue Dohong mengatakan, Negara lain khususnya negara maju mendorong net zero emission pada 2050. Sementara itu, Indonesia paling lambat 2060.

“Sedangkan anggaran untuk mencapai target dengan upaya sendiri sebesar 29% pada tahun 2030 mencapai sekitar Rp 3.950 triliun, itu hitungan moderatnya. Sementara dana APBN dari 2015 hingga saat ini baru sekitar 34% kontribusinya, karena APBN hanya menyediakan Rp 1.043 triliun. Sementara untuk mencapai net sink pada 2030 diperlukan dana sekitar Rp 259 triliun,” tuturnya.

Artinya, harus dicari dana dari sumber lain, seperti lewat skema Red Plus. Selain itu, dari kontribusi ekonomi karbon yang mulai dijalankan, dan partisipasi sektor swasta dari energy baru dan terbarukan. Ia mengatakan, komitmen Indonesia yang diwujudkan dalam NDC merupakan bagian dari penjagaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Indonesia terlibat dalampenanganan permasalahan iklim global ini juga merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri dan ikut menjaga perdamaian dunia. Updated NDC Indonesia, lanjut dia, sebenarnya tidak ambisius karena menambah lagi di sektor adaptasinya.

Wakil Menteri LHK Alue Dohong
Wakil Menteri LHK Alue Dohong

Adaptasi dan mitigasi ini sama penting bagi Indonesia, sedangkan di negara lain lebih fokus pada mitigasi saja.  Indonesia juga sudah meratifikasi Paris Agreement lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, artinya wajib berpartisipasi dalam menurunkan iklim global, sedangkan NDC bersifat komitmen serius.

Sementara itu, Laksmi mengatakan, Paris Agreement yang ditandatangani sejak tahun 2016 hingga saat ini masih on track. Indonesia terus mengevaluasi kinerja lima sektor yang ikut berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

“Sejak dimulainya Paris Agreement tahun 2016, terkait komitmen NDC pada tahun 2030 telah sesuai dengan jalur yang direncanakan. Untuk mencapai target NDC tahun 2030 dan visi jangka panjang pencapaian net zero emission pada 2060, KLHK membangun berbagai sistem mitigasi dan adaptasi,” paparnya.

Laksmi mengatakan, dokumen NDC menggambarkan komitmen dalam upaya perubahan iklim yang bisa di-update, bukan hanya sekedar dokumen informasi. NDC Indonesia sedikit berbeda jika dibandingkan negara lain, karena Indonesia meletakkan adaptasi dan mitigasi sebagai prioritas tidak hanya untuk mencapai penurunan target emisi gas rumah kaca, tetapi juga ketahanan lingkungan.

“Dalam updated NDC tidak diubah target penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi yang berubah hanya pencapaian net zero emission pada 2060. Updated NDC juga memasukan strategi jangka panjang, yang akan menjadi pedoman dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima tahunan,” ujar dia.

Indonesia, lanjut dia, juga menyusun dokumen Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 atau long term strategy 2050, dan masuk ke dalam updated NDC. Setiap target NDC tersebut dimasukkan ke dalam beberapa sektor, kemudian masing-masing sektor harus berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

“Sektor energi juga berkontribusi melalui energi baru dan terbarukan, kemudian sektor kehutanan sudah siap dan terus dipantau. Sektor energi, tidak hanya dilakukan oleh Kementerian ESDM, tetapi Kementerian ESDM penanggung jawabnya dan harus berkolaborasi dengan kementerian lain. Kemudian, sektor limbah juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, akan difokuskan pada pengelolahan limbah padat dan limbah cair,” paparnya.

Sektor industrial juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, dengan lebih difokuskan kepada industri semen dan amoniak. Demikian pula sektor pertanian berkontribusi, dengan lebih diutamakan dalam penurunan emisi terkait masalah limbah ternak.

“Adaptasi dan mitigasi merupakan bagian penting dari dokumen NDC dan untuk mengurangi risiko perubahan iklim. Dokumen long term strategy 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan perlu juga dikomunikasikan,” imbuhnya. (en/pd)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN