Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ida Fauziah

Ida Fauziah

RI-Korsel Segera Selesaikan Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Arnoldus Kristianus, Jumat, 17 Januari 2020 | 16:16 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Koresl) segera menyelesaian pembaharuan (renewal) nota kesepahaman (MoU) penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan melalui skema Employment Permit System (EPS).

"Pemerintah RI telah menyampaikan counter-draft MoU EPS  kepada Menaker Korsel, pada September 2019 lalu, melalui saluran diplomatik dan finalisasi pembaharuan MoU EPS. Pihak Korsel secara prinsip setuju untuk digelar pertemuan teknis JWG (joint working group) pada akhir Februari 2020 di Korsel,"  ucap Ida dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (17/1).

Ida mengatakan selain perundingan finalisasi renewal EPS, forum JWG permasalahan legal drafting (keabsahan hukum) dari kedua negara juga akan dibahas. Tim Pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Luar  Negeri  (Kemlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BNP2TKI).

Perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan Korea Selatan sendiri telah berlangsung sejak 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan adanya usulan revisi klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI. Sementara itu, format MoU penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16 negara pengirim, termasuk Indonesia.  Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi masih terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

"Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. MoU ini sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa berlakunya. Dengan adanya regulasi PMI yang baru ini, maka perlu adanya adjustment, " ucap Ida.

Ida mengungkapkan melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di Korsel akan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korsel sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel. Jadi, EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan perlindungan PMI di Korsel.

"Penempatan melalui skema EPS meliputi lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi, jasa, perikanan, dan pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru menempatkan di sektor manufaktur dan perikanan, " tutur Ida.

Selain masalah EPS, Kemnaker juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi awak kapal (ABK) mengingat awak kapal itu berada di luar skema EPS dan kondisinya rentan sekali.  Ida menekankan kembali perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal panjang untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in, akhir November 2019 lalu.

“Kami minta Kemnaker Korsel juga memberikan pelindungan bagi ABK dari Indonesia. Bahkan, kalau bisa ada MoU terpisah,” ucap Ida.

Sementara itu  Wakil Menteri Ketenagakerjaan Korea Selatan Im Seo-Jeong menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap para ABK Indonesia dan memastikan pemerintah Korsel selalu mengutamakan keselamatan. Bahkan akan segera mempersiapkan desk pengaduan bagi ABK Indonesia di Korsel.

"Kami berupaya agar ABK dapat bekerja dengan baik. Meski perlindungan bagi ABK bukan ranah kami, tetapi mereka akan mengkoordinasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Korsel, untuk menjadi perhatian," ujar Im Seo-Jeong.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA