Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan

SIAP MASUKI NEW NORMAL

Ritel Modern Sudah Teruji dalam Protokol Kesehatan

Hari Gunarto, Rabu, 3 Juni 2020 | 09:46 WIB

JAKARTA, investor.id – Industri ritel modern sudah teruji dalam penerapan protokol kesehatan, sehingga sangat siap untuk mengimplementasikan tatanan normal baru (new normal). Sebab, selama pembatasan mobilitas sosial yang berlangsung selama Maret-Mei, sebagian peritel modern terutama supermarket yang tetap beroperasi, sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, keputusan pembukaan kegiatan bisnis tergantung analisis pemerintah daerah dan kementerian teknis, dengan mengacu pada data penularan Covid-19. Pemerintah sendiri dalam membuka kegiatan bisnis sektor tertentu akan menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian.

Diskusi Zooming with Primus Ritel Sambut New Normal, Selasa (2/6/2020). Sumber: BSTV
Diskusi Zooming with Primus Ritel Sambut New Normal, Selasa (2/6/2020). Sumber: BSTV

Demikian benang merah diskusi virtual “Ritel Sambut New Normal” dengan pembicara Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy E Mandey, dan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan di Jakarta, Selasa (2/6/2020). Diskusi yang diselenggarakan Berita Satu Media Holdings (BSMH) ini dimoderatori Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu.

Bambang Adi Winarso menyatakan, Kemenko Perekonomian bukanlah otoritas yang menentukan buka-tutupnya sebuah kegiatan bisnis. Pihaknya hanya memberikan instrumen atau panduan apakah kegiatan ekonomi sudah layak dibuka setelah adanya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menegaskan, pemerintah mempertimbangkan aspek kesehatan dan perekonomian ketika hendak membuka kegiatan bisnis di wilayah tertentu. Keseimbangan antara keduanya sangat diperhatikan. Tidak boleh ada yang dikorbankan satu sama lain.

Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso
Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso

Hal utama yang dilihat adalah, kata Bambang, apakah sebuah daerah mampu mengendalikan penyebaran atau transmisi Covid-19, yang diukur dengan parameter tingkat reproduksi efektif (Rt). “Apabila angka Rt kurang dari satu dan trennya menurun, artinya pengendalian transmisi Covid-19 berhasil,” kata Bambang.

Selain itu, kepala daerah juga akan melihat infrastruktur kesehatan memadai atau tidak. “Itu semua menyangkut evaluasi dari sisi kesehatan. Sedangkan aspek non-kesehatan diatur oleh kementerian teknis, menyangkut tentang berbagai syarat yang harus dipenuhi,” ujar Bambang.

Jika berbagai syarat itu bisa dipenuhi, daerah tersebut boleh membuka kegiatan bisnis tertentu, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, terutama wajib memakai masker dan menjaga jarak.

Bambang Adi melihat, ritel termasuk sektor yang cukup siap. Meskipun, interaksi antarmanusia cukup tinggi, seperti halnya sekolah dan industri padat karya.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, kondisi tidak normal akibat pembatasan mobilitas sosial selama masa pandemi Covid-19 membuat sektor ritel modern terpukul. Saat ini terdapat lebih dari 50 ribu toko ritel di 34 provinsi.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey
Ketua Umum Aprindo Roy Mandey

Dari lima kategori industri ritel, yang paling terpukul langsung adalah ritel modern yang aksesnya tertutup, seperti mal. Jenis ritel ini, khususnya department store, penjualannya terpangkas 90%, sisanya hidup dari penjualan online. Terlebih lagi, penjualan selama musim Ramadan-Lebaran biasanya mencapai 40-45% total omzet setahun. Kemudian 25-30% omzet tahunan terjadi pada masa Natal-Tahun Baru, sisanya menyebar di bulan-bulan biasa.

Sedangkan kategori yang tidak terdampak langsung adalah jenis hipermarket, minimarket, dan grosir. Namun, skala pasarnya (market size) kecil dan tidak ada impulse buying seperti layaknya department store. “Kategori ini penjualannya hanya mencapai 40-50% dari kondisi normal,” kata Roy.

Roy berharap pemerintah segera memperbolehkan mal dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, agar produktivitas pulih kembali dan roda ekonomi berjalan. “Masyarakat mulai cemas di rumah. Kondisi ini tidak lebih baik, tidak lebih segar,” kata Roy.

Sedangkan Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan berpendapat, harusnya pemerintah daerah (pemda) tahu bahwa keberadaan pusat belanja sangat penting karena menyerap banyak tenaga kerja. Di Jakarta saja, pusat belanja mempekerjakan 160 ribu karyawan. Dengan pembatasan sosial selama 2-3 bulan terakhir, sebagian karyawan sudah dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Stefanus mengingatkan, dengan mal ditutup, orang justru berbelanja ke tempat yang penerapan protokol kesehatannya lemah. Tapi di lain sisi, pusat belanja selama masa PSBB tetap buka, khususnya supermarket dan apotek. “Artinya, karyawan yang masuk selama penerapan PSBB sudah terlatih menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dengan demikian, jika nantinya mal dibuka secara luas memasuki new normal, tentu akan lebih aman dibanding tempat belanja lain,” kata dia.

Protokol Kemendag
Bambang Adi menyatakan, sektor bisnis yang akan dibuka lebih dulu adalah yang risikonya terhadap penularan paling rendah. Untuk sektor ritel, kata Bambang, ada APBBI sebagai penyedia tempat dan Aprindo yang mengisi atau sebagai penyewa. “Tapi ada pihak lain, yakni masyarakat konsumen yang sulit dikontrol. Karena itu, perlu keterlibatan semua pihak. Asosiasi harus mengatur anggotanya. Pastikan bahwa pegawainya tidak positif Covid. Selama protokol kesehatan dijalankan, risiko penularan Covid-19 pasti rendah,” kata dia.

Bambang juga mengingatkan agar sektor ritel menaati protokol kesehatan yang dikeluarkan kementerian teknis, yakni Kementerian Perdagangan. Pengusaha ritel harus memastikan pegawainya sehat. Pegawai harus sadar dulu soal protokol kesehatan new normal.

Stefanus Ridwan mengakui sudah memahami protokol kesehatan dari Kemendag dan siap menaati. Misalnya, pengunjung maksimum 35% dari konsisi normal. Sedangkan ketentuan disediakannya fasilitas cuci tangan di pintu masuk diharapkan bisa diganti dengan hand sanitizer yang lebih praktis dan tidak perlu antre lama.

Selain itu, pihak APPBI dan Aprindo sudah mempublikasikan dan mensosialisasikan protokol kesehatan new normal. “Selama ini, pengunjung yang tidak menaati disuruh keluar,” kata Stefanus.

Roy Mandey menambahkan, pihaknya mengapresiasi protokok kesehatan Kemendag melalui surat edaran (SE) No 12 /2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Sektor Perdagangan. Aprindo sudah membahas dengan anggota. Sebagian protokol sudah dijalankan. “Misalnya, mengatur masuk konsumen. Wajib diperika dengan thermo gun. Menjaga jarak selama berada di dalam mal dan antre di kasir. Karyawan harus mengurai jika pengunjung berkerumun,” tutur Roy.

Aprindo, kata Roy, bahkan sudah menerapkan tiga roadmap untuk memasuki new normal. Pertama, SDM atau karyawan harus disiplin, termasuk pemasok. Mereka harus memakai peralatan kesehatan standar.

Kedua, memastikan sarana prasarana memenuhi protokol kesehatan. Misalnya ruangan dan peralatan yang sering dipakai bergantian oleh konsumen, seperti troley belanja, harus disemprot disinfektan.

Yang ketiga adalah dukungan manajemen. “Dan yang penting, service level harus tetap prima,” kata Roy.

Berdasarkan SE Kemendag No 12/2020, aktivitas perdagangan dapat dilaksanakan di daerah zona hijau yang memiliki angka reproduksi efektif (Rt) di bawah 1. Saat ini terdapat lebih dari 100 kabupaten atau kota zona hijau yang berada di 8 provinsi yang masuk kategori tersebut, yakni Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, jenis aktivitas perdagangan yang akan mulai dibuka dalam new normal meliputi pasar rakyat, ritel modern, toko swalayan, restoran, kafe, toko obat farmasi dan alat kesehatan, mal atau pusat perbelanjaan, salon, dan tempat-tempat hiburan atau pariwisata.

Pembukaan itu tetap dibatasi baik menyangkut jam operasional maupun jumlah pengunjung. Semua itu diatur dalam SE No 12/2020, khususnya menyangkut Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan di sektor bisnis yang boleh dibuka.

Dalam surat edaran tersebut, Kemendag meminta mal mengatur sirkulasi kunjungan maksimal 35% dari total kunjungan pada saat normal. Sejak sebelum masuk, pengelola mal harus memastikan kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya kerumunan. Pedagang dan pengunjung wajib menggunakan masker, face shield, sarung tangan, menjaga jarak maksimal 1,5 meter antarpedagang dan antarpembeli, dan menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk mall, serta melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin.

Tes Dibiayai BPJS
Sementara itu, ketika ditanya agar karyawan ritel modern menjalani tes Covid-19, Stefanus mengaku keberatan, apalagi tes swab yang biayanya sangat mahal. Sebab, jumlah karyawan ritel sangat banyak.

Roy Mandey mengamini pendapat Stefanus. Menurut dia, saat ini terdapat 2,5 juta tenaga kerja di sektor ritel seluruh Indonesia. Jika harus menjalani tes swab, jelas sulit, apalagi penjualan industri ritel tergerus rata-rata 45%. “Jelas kalau harus tes sendiri, sangat membebani,” kata Roy.

Roy Mandey bahkan mengusulkan agar tes cepat (rapid test) untuk karyawan ritel dibiayai BPJS Kesehatan, selaras dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan tes cepat Covid sebanyak 10 ribu orang per hari. Apalagi, karyawan ritel umumnya juga menjadi anggota BPJS Kesehatan. “Payung hukum untuk itu perlu disiapkan,” kata Roy.

Bambang Adi mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah makin terbiasa dengan hidup berdasar tatanan new normal. Sekarang orang tidak lagi marah jika diingatkan untuk memakai masker atau menjaga jarak.

Saat ini orang kalau masuk pesawat seperti masuk rumah sakit, karena pramugari memakai alat pelindung diri (APD). “Lama-lama orang terbiasa, harus hidup bersama Covid. Di Jepang, negara gempa, bukan berarti tidak ada gedung tinggi. Masyarakatnya harus berdamai dengan gempa,” kata Bambang.

Bambang mengapresiasi dukungan dari dunia usaha untuk menerapkan protokol kesehatan dalam era new normal nanti. Dengan demikian, hal itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk segera membuka kegiatan bisnis.

Menurut Stefanus, selama ini pihaknya memberi vitamin bagi pegawai yang masuk agar memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Shift kerja tidak panjang agar stamina terjaga dan imunitas tinggi. Mal tetap rutin dibersihkan dalam dua bulan ini. “Dua bulan ini tidak ada karyawan anggota APPBI yang positif Covid,” kata dia.

Karena itulah, Stefanus minta pemerintah untuk tidak khawatir jika membuka kegiatan bisnis, termasuk pusat belanja. Lebih banyak positifnya dan dijamin lebih aman. “Dengan demikian, karyawan kembali mendapatkan pekerjaan. Bisnis UMKM dan supplier kembali bangkit,” tuturnya.

Roy Mandey menambahkan, peritel modern siap menaati protokol kesehatan dan new normal saat pemerintah menyetujui pembukaan mal. Aprindo berkomitmen mengutamakan kesehatan dan keselamatan, dengan tetap menjaga produktivitas.

“Faktanya kita harus hidup bersama corona, seperti dengan DBD, tifus, dan sebagainya. Fakta itu membuat kita lebih disiplin. Jika pelonggaran disetujui, kami harus disiplin. Itu keniscayaan. Jika tidak disiplin dan sembrono, bisa terjangkit Covid,” tegas Roy. (c02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN