Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

Rumah MBR Sulit Dibangun di Ibukota Baru

Imam Mudzakir, Selasa, 27 Agustus 2019 | 23:34 WIB

JAKARTA, investor.id - Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta, ke Kalimantan Timur berdampak kepada kenaikan harga tanah yang cukup cepat dan tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit tercapai. Karena itu perlu ada kebijakan pemerintah yang ketat bagi rumah rakyat.

“Jadi, yang pasti dari hal tersebut, hari ini saja, harga tanah sudah naik 3 kali lipat di sekitar wilayah yang direncanakan menjadi pembangunan ibu kota, sejak pengumuman oleh Presiden Jokowi kemarin,” ungkap Ketua Umum DPP Apersi Junaedi Abdillah, saat ditemui usai rapat koordinasi Apersi, di Hotel Ibis Cawang, Jakarta,  Selasa (27/8).

Menurut Junaedi, hasil laporan dari ketua DPD Apersi di Kaltim menyampaikan bahwa akibat pengumuman pemindahan ibu kota, ada kemungkinan KPR subsidi sulit diimplementasikan di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Karena melihat harga tanah sudah naik lebih cepat.

Ketua Umum Apersi, Junaedi Abdillah
Ketua Umum Apersi, Junaedi Abdillah

“Teman-teman (pengembang) di sana yang mau membangun MBR saja mengeluh bahwa harga tanah sudah naik lagi,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah sudah harus menaruh letak-letak wilayah yang memang khusus untuk rumah bagi MBR, dengan infrastruktur yang lengkap dan harga tanah yang dikendalikan.

Sementara itu, di tempat terpisah, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid memastikan bahwa, pemerintah telah mempersiapkan konsep perumahan untuk pada ASN (aparatur sipil negara), di ibu kota baru nanti.

Meski demikian, Khalawi mengaku bahwa pihaknya masih menunggu konsepnya secara makro, yang saat ini masih digodok oleh pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. “Tentang persiapan kebutuhan rumah untuk ibu kota baru, yang pertama kita menunggu konsep makronya dari Bappenas,” kata Khalawi di kantornya.

Khalawi menjelaskan bahwa konsep hunian bagi ASN di ibu kota baru nanti, akan dibuat agar selaras dan mendukung kinerja mereka di pemerintahan. “Contohnya dibangun asrama atau tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya,” kata Khalawi.

Mengenai kisaran jumlah unit rumah yang akan dibangun bagi para ASN tersebut, Khalawi mengaku belum bisa menjawabnya karena hal itu masuk ke dalam analisa dan perhitungan secara makro, yang saat ini masih digarap pihak Bappenas. “Bappenas kan belum hitung. Zonasinya dulu. Kebijakan makronya kan juga belum ada, maka kita tunggu dari Bappenas dulu,” ujarnya.

Meski demikian, Khalawi menjelaskan bahwa nantinya akan ada perbedaan untuk tipe-tipe rumah bagi para ASN tersebut. Dimana, untuk pejabat eselon II dan ASN lainnya akan disediakan hunian vertikal, sementara bagi pejabat Kementerian dan Lembaga akan disediakan rumah dinas tapak.

Namun, dia pun menegaskan bahwa status hunian-hunian itu adalah hunian dinas, dimana kepemilikannya akan tetap menjadi bagian dari aset negara. “Saya katakan bahwa rumah dinas itu rumah negara. Enggak jadi milik (ASN). Yang jadi milik itu rumah umum yang kalau mau beli nanti pengembang yang menyiapkan,” kata Khalawi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN