Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Kolaborasi Usaha Kecil dan Menengah Nasional (KOMNAS UKM) Sutrisno Iwantono

Ketua Umum Kolaborasi Usaha Kecil dan Menengah Nasional (KOMNAS UKM) Sutrisno Iwantono

Rumit di Lapangan, Pelaksanaan Teknis OSS Hambat Usaha Pelaku UMKM

Kamis, 30 September 2021 | 21:34 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Sejumlah asosiasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menilai pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) justru menghambat mereka untuk menjalankan kegiatan usaha. Kebijakan OSS RBA yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk mempermudah perizinan  malah ikut  menghambat pelaku UMKM di lapangan.

“Kami mohon agar Bapak Presiden dapat memberikan arahan kepada Menteri yang berkaitan untuk segera mengambil langkah cepat penyelesaian OSS ini. UMKM sudah dalam keadaan SOS mohon jangan semakin diperparah oleh OSS ,” ucap Ketua Umum  Kolaborasi  Usaha Kecil dan Menengah Nasional (Komnas UKM) Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (30/9).

Dia mengatakan  untuk usaha CV, Firma, Usaha Dagang yang sudah berdiri selama ini akan masuk atau migrasi ke OSS, termasuk untuk mengganti alamat email padahal sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) belum bisa dijalankan sehingga  untuk mengurus perizinan lain tidak dapat dilakukan.  Sebab dalam form di OSS diminta nomor surat pengesahan dari Administrasi Hukum Umum (Kumham), sedangkan badan usaha itu selama ini pengesahannya oleh Pengadilan Negeri yang sudah pasti tidak  ada nomor AHU. 

Sutrisno menuturkan permasalahannya untuk mendapatkan No AHU atau untuk migrasi NIB dengan Klasifikasi Bahan Lapangan Indonesia  (KBLI) baru karena NIB dengan KBLI baru diganti lagi oleh BKPM, harus melakukan perubahan Akta Notaris  yang memakan biaya.

“Untuk melakukan perubahan akta di notaris yang memakan biaya Rp 5 juta sampai Rp 7 juta. Kita bayangkan kalau ada 64 juta UMKM separuhnya saja 30 juta kali  maka totalnya sudah Rp 210 triliun yang semestinya tidak perlu dikeluarkan. Ini yang menyebabkan UKM dan koperasi mengalami kesulitan,” tutur Sutrisno.

Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Raden Tedy
Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Raden Tedy

Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Raden Tedy  mengatakan  perubahan OSS ini membuat pelaku UMKM  yang berbadan usaha bukan badan hukum yang berbadan usaha seperti CV, Firma, Usaha Dagang dan lain-lain harus melakukan sesuatu penyesuaian terhadap KLBI dan diwajibkan membuat NIB dengan email yang berbeda.

“Seperti yang kita ketahui bahwa dominan pelaku UMKM di Indonesia pendidikan rendah dan tidak terlalu paham hal-hal yang berkaitan dengan digital/ Masih sangat dibutuhkan pembinaan pembinaan yang butuh waktu, “ucap Raden Tedy.

Dia mengatakan untuk mendaftarkan NIB harus ada AHU, hal ini  menjadi kendala yang sangat prinsip sekali bagi kawan-kawan UMKM se-Indonesia. Menurutnya hal tersebut menunjukan karut marut dalam pelaksanaan OSS.  Apalagi sebagian besar pelaku UMK menjalankan usaha dari rumah.

“Tidak peka tidak melihat kondisi realistis jalankan UMKM seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 64 juta . 85% lebih kawan-kawan UMKM berusaha nya dari rumah ini juga kendala tentunya dalam hal perizinan perizinan,” ucap Raden.

Ketua Umum Himpunan Usaha Mikro Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) Syahnan Phalipi
Ketua Umum Himpunan Usaha Mikro Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) Syahnan Phalipi

Ketua Umum Himpunan Usaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) Syahnan Phalipi mengatakan  NIB saat ini dibuat dengan KBLI 5 digit yang sangat mikro, sehingga proses yang dilalui UMK sangat rumit dan makan biaya.  Beberapa contoh KBLI 5 digit adalah restoran  (56101);  warung makan (56102);   kedai makanan (56103);  rumah minum/café (56303); dan  kedai minuman kopi (56304).  Jadi kalau ada usaha berubah dari restoran menjadi warung makan atau kedai minuman atau kedai minuman kopi dan sebaliknya harus melakukan perubahan akta.

“Kami sudah mengusulkan agar digitnya itu sampai 3 saja misalnya NIB cukup dibunyikan No  561 restoran dan penyediaan makanan keliling.  Menurut saya secepat mungkin (didiskusikan)  ini penting sekali. Tujuan peraturan ini untuk mempermudah akses kita , jangan sampai yang terjadi banyak hambatan-hambatan,” ucapnya.

Saat terjadi masalah dalam pelaksanaan  OSS di lapangan  diharapkan penanganan yang sifatnya emergency oleh Kementerian Hukum dan HAM atau dinas-dinas terkait. “Karena pemerintah ingin  percepatan terjadi tetapi di lapangan tidak cukup alat untuk melakukan sesuatu, atau ketemu di lapangan atau datang ke kantor apalagi di masa pandemi seperti sekarang,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN