Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Rumitnya Regulasi Hambat Pencarian Dana Belanja di Daerah

Jumat, 8 Januari 2021 | 04:41 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Rumitnya kebijakan belanja daerah dinilai turut menyebabkan lambatnya penyerapan dana pemerintah daerah di perbankan. Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 November 2020 anggaran belanja pemerintah daerah masih berada di bank sebesar Rp 218,6 triliun. 

“Kebijakan belanja untuk beberapa pos terlalu rigid sehingga pejabat di daerah akan relatif lebih hati hati ketika melakukan eksekusi. Permasalahan ini tidak akan selesai kalau masalah rigiditas kebijakan ini terus ada,” ucap  Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet  ketika dihubungi pada Kamis (7/1).

Yusuf mengatakan dari sisi  pemda memiliki pandangan tersendiri mengapa mereka kemudian takut melakukan eksekusi belanja. Pada saat yang sama pengaturan anggarsn juga belum berjalan optimal. Di awal tahun pemda seringkali kesullitan melakukan pengaturan anggaran sampai akhir tahun. Karena pengaturan anggaran tidak baik, kemudian ketika dijalankan ini seringkali terjadi hambatan dalam penggunaan anggaran.

“Kalau saya lihat permasalahan realisasi dana daerah ini harus diperhatikan pemerintah khususnya pemerintah pusat karena dana tersebut berasal dari pusat tetapi ada prasyarat yang harus dipenuhi. Titik temunya inilah yang harus dicari sehingga nantinya permasalahan ini tidak muncul,” tutur Yusuf.

Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST
Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST

Dinamika politik turut mempengaruhi pencairan dana belanja di pemerintah daerah. Misalnya saat terjadi pergantian kepala daerah. Periode transisi ini yang biasanya menyebabkan permasalahan. Kesinambungan kebijakan antaran pemimpin lama dan baru harus ditingkatkan untuk memperbaiki realisasi di daerah yang menumpuk.

“Sinergitas antara program pejabat yang lama dan baru masih menjadi pekerjaan rumah. Pejabat yang baru terpilihs harus melanjutkan tentu dengan hasil evaluasi yang  dari program yang berjalan sebelumnya,” ucap Yusuf.

Lamban Eksekusi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besarnya anggaran pemda yang tersimpan di bank menunjukkan pemerintah daerah belum bisa mengeksekusi belanja terutama untuk penanganan Covid-19. Menurutnya meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, pemerintah pusat tetap mengalurkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang sudah terealisasi mencapai 99,8%.

"Kontribusi dari PAD dalam APBD-nya menurun dari 24,5%, jadi hanya 22,06%. Namun pemda tetap bisa mendapatkan TKDD yang teralisir 99,8% dan oleh karena itu belanjanya masih relatif stabil," ucap  Sri Mulyani dalam telekonferensi pers APBN Kita pada Rabu (6/1).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Hal ini juga turut mempengaruhi program Pmulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah. Pertama anggaran sebesar Rp 23,02 triliun untuk kesehatan oleh pemda hanya bisa terealisasi Rp 13,64 triliun atau terealisasi 59% dari pagu. Kemudian untuk belanja pada sektor jaring pengaman sosial, hanya terealisasi Rp 14,79 triliun atau 66,9% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 22,12 triliun.

“Bantuan untuk UMKM yang dialokasikan dalam dukungan ekonomi sebesar Rp 6,74 triliun ini hanya terealisasi Rp 2,9 triliun atau 43,2%,” ucapnya

Sedangkan Kasubdit Dana Desa DJPK Kemenkeu Jamiat Aries Calfat mengatakan, ada sejumlah kendala dalam penyaluran dana desa tahun 2020. Pertama penyaluran dana desa ada beberapa desa yang penyaluran tahap satu sampai tahap tiga tidak berjalan lancar. Hal ini terkait dengan status dari daerah tersebut. Misalnya ada desa yang berubah menjadi Kelurahan sehingga menghambat proses pelaporan dana desa.

“Ada juga desa yang tidak berpenduduk juga termasuk yang tadi saya sampaikan ada data-data yang bermasalah atau secara yuridis dia cacat hukum,” ucapnya.

Kedua yaitu permasalahan di internal desa yaitu saat pergantian kepala desa dan perangkat desa. Hal ini ikut mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini juga akan berpengaruh terhadap proses penyaluran dan pelaporan dana desa yang sudah digunakan

“Ada juga desa yang menolak dana desa karena alasan tertentu,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN