Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Draf RUU Cipta Kerja dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Draf RUU Cipta Kerja dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

RUU Cipta Kerja Lebih Adil

Sabtu, 15 Februari 2020 | 10:10 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id) ,Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) lebih adil dan proporsional dibanding Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, payung hukum berisi paket revisi 79 UU itu menyeimbangkan kembali hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha. RUU Ciptaker juga merepresentasikan aspirasi pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin investasi guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Meski demikian, asas keadilan dalam RUU Ciptaker akan sulit diterima oleh masing-masing pihak jika pembahasan omnnibus law itu tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Itu sebabnya, DPR dan pemerintah harus membuka pintu seluas- luasnya kepada kalangan pekerja, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran.

Dengan begitu, sebagai payung hukum dan kebijakan publik, RUU Ciptaker akan memiliki legitimasi tinggi dan akseptabel bagi semua pihak.

Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri, dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Kamis (13/2). 

Hal senada dikemukakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit, Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika, dan Sekretaris Eksekutif Labor Institut Indonesia Andi Wiliam Sinaga pada Hot Economy di B1TV, Rabu (12/2).

Pemerintah telah menyampaikan draf RUU Ciptaker dan RUU Perpajakan. Kedua RUU omnibus law ini ditargetkan rampung dibahas di parlemen pada April 2020. Draf RUU Ciptaker terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Sebagian besar pasal dalam draf RUU Ciptaker berisi kemudahan dan pemangkasan izin investasi. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, draf RUU Ciptaker banyak merevisi UU Ketenagakerjaan.

Draf RUU Cipta Kerja
Draf RUU Cipta Kerja

Dalam draf RUU Ciptaker ada sejumlah hak pekerja yang dihapus. Namun, hak pekerja yang dihapus terkompensasi oleh hak lainnya yang dimunculkan dalam pasal-pasal baru. Sebaliknya ada pula sejumlah kewajiban pengusaha yang dihapus, kewajiban lain muncul dalam pasal-pasal baru. Salah satu contohnya adalah mengenai perhitungan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang terkena PHK. Dalam draf RUU Ciptaker, uang penghargaan masa kerja dihitung maksimal 21 tahun dengan uang penghargaan delapan bulan upah.

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Adapun dalam UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja dihitung maksimal 24 tahun dengan uang penghargaan 10 bulan upah. Selain itu, dalam draf RUU Ciptaker, uang penggantian hak dihapus, seperti cuti tahunan, biaya pengobatan, dan biaya perumahan. Tetapi ada penghargaan lainnya yang diberikan kepada pekerja sesuai masa kerja mereka, misalnya pekerja yang di-PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, dan fasilitas penempatan bekerja. (az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN