Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB)

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB)

RUU Energi Terbarukan Atur Disinsentif Energi Kotor

Rabu, 28 Juli 2021 | 08:40 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Rancangan Undang-Undang tentang energi terbarukan bakal mengatur pemberian disinsentif bagi penyumbang emisi, salah satunya pemanfaatan energi fosil, guna mendorong pengembangan energi terbarukan. Rancangan UU ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, salah satu kendala pengembangan energi terbarukan adalah harga listriknya yang selalu dibandingkan dengan energi fosil. Pasalnya, harga energi terbarukan ini sulit bertanding dengan harga listrik dari pembangkit listrik berbasis batu bara yang hanya sekitar US$ 4 sen per kilowatt hour (kWh).

Karenanya, lanjut dia, pengembangan energi terbarukan perlu ada disinsentif bagi energi fosil. Hal ini akan dimasukkan dalam RUU Energi Terbarukan yang tengah disusun pihaknya.

“RUU akan berisi tentang ada insentif bagi pengembangan energi terbarukan dan disinsentif bagi energi fosil penyumbang emisi karbon. Tanpa itu, enggak akan mencapai titik equilibrium dalam konteks ekonomi karena sampai kapanpun energi terbarukan dianggap mahal,” kata dia di Jakarta, Senin (26/7).

Pasal 40 draft RUU energi terbarukan menyebutkan bahwa negara dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan. BUMN migas, dan badan usaha milik swasta secara umum untuk membeli listrik atau bahan bakar dari energi terbarukan.

Selanjutnya, Pasal 41 mewajibkan badan usaha penyedia listrik yang bersumber dari energi tak terbarukan untuk memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan. Jika tidak memenuhi standar tersebut, badan usaha wajib membeli sertifikat energi terbarukan.

Pada Pasal 42 diatur terkait sanksi bagi badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 41. Sanksi ini mulai dari teguran tertulis, pembekuan kegiatan dan perizinan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Senior Policy Researcher Yayasan Indonesia Cerah Mahawira S Dillon menjelaskan, disinsentif bagi energi fosil biasanya bentuknya lebih langsung, seperti pajak bahan bakar minyak (BBM), pajak lingkungan, pajak emisi karbon, dan lainnya. Pasal 40-42 draft RUU energi terbarukan sebenarnya lebih berupa insentif bagi badan usaha untuk beralih ke energi terbarukan.

“Memang bisa dilihat sebagai disinsentif, tetapi istilahnya masih malulu dengan cara memutar daripada langsung menghajar aktifitas utama rantai nilai fosil,” kata dia dalam pesan pendeknya kepada Investor Daily, Selasa (27/7). Di negara lain, disinsentif bagi energi fosil ini biasanya berupa pajak emisi karbon, yakni pemilik PLTU harus membayar pajak lebih besar jika emisinya melebihi batas tertentu.

Meski demikian, Mahawira menilai kebijakan dalam Pasal 40-42 tersebut cukup positif. Kebijakan ini mencegah perusahaan memilih untuk membayar pajak lebih besar alih-alih mengembangkan energi terbarukan seperti jika pajak emisi karbon diterapkan. Apalagi, pembayaran pajak yang besar ini seringkali dibebankan ke konsumen dengan menetapkan harga yang lebih tinggi.

“Kalau yang di Pasal 40-42 ini kan mendorong perusahaan tidak hanya dengan gampang saja bayar pajak, tapi juga antara bikin pembangkit energi terbarukan dan/atau mendorong perkembangan perusahaan lain yang dapat menyediakan listrik energi terbarukan tersebut,” jelas Mahawira. Pihaknya berharap pengawasan kebijakan ini bisa dilakukan dengan baik jika RUU disahkan.

 

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN