Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.  Foto: DOK Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: DOK Kemenkeu

Salurkan Dana Rp 9,8 Triliun, Pemerintah Ubah Mekanisme BOS Reguler

Arnoldus Kristianus, Selasa, 11 Februari 2020 | 06:19 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  tahap pertama sebesar Rp 9,8 triliun. Dalam APBN 2020 pemerintah mengalokasikan dana BOS sebesar Rp 54,32 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk 136.579 sekolah dan 45,4 juta siswa di 32 provinsi.

“Dana BOS diberikan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik yang tahun ini mencapai Rp 54,32 triliun. Angka ini meningkat 6,03% dari tahun 2019 yang hanya mencapai Rp 49 triliun Perhitungannya dilakukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Senin (10/2).

Selama ini pemerintah mengalokasikan dana tersebut dalam tiga jenis yaitu regular, kinerja dan afirmasi. Di tahun 2020 ini pemerintah akan mengubah alokasi penyaluran untuk dana BOS reguler.Langka tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

“Dengan adanya penyaluran dana tersebut diharapkan akan membantuk kegiatan operasional sekolah, serta mendorong upaya merdeka pendidikan,” ucap Sri Mulyani.

Penyaluran Dana BOS mulai tahun ajaran 2020 akan dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah dengan tujuan untuk memangkas birokrasi, sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah.

Selain itu, Penyaluran Dana BOS dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yang semula dilakukan triwulanan. Tahapan penyaluran berubah dari sebelumnya 20%:40%:20%:20% menjadi 30%:40%:30% dan mulai disalurkan paling cepat bulan Januari sesuai kesiapan masing-masing sekolah.

“Perubahan tahapan dan persentase penyaluran tersebut menjadi 70% di semester satu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah, dalam rangka mendukung konsep Merdeka Belajar,” ucap Sri Mulyani.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan pokok kebijakan bidang pendidikan pada Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia,  Jakarta, Rabu (11/12/2019). Investor Daily/David Gita Roza
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Nadiem Makarim  mengatakan dana BOS merupakan pendanaan untuk sekolah yang digunakan untuk berbgai macam administrasi sekolah. Alat alat administrasi pembelajaran bahkan pembayaran honor, dari sinilah guru honorer dibiayai sampai pembangunan perpusatakaan. Kemendikbud sendiri mengalokasikan dana BOS untuk kebutuhan kebutuhan teresbut 50% dari dana BOS.

"Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan," ucap Nadiem

Ia mengatakan setiap sekolah memiliki kondisi dan kebutuhan untuk menggunakan dana yang berbeda. Maka, kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda.  “Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS,”ucap Nadiem

Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun.

“Kita membantu mengurangi beban administrasi Pemerintah Daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien,” ucap Nadiem.

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” ujar Nadiem.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kemendikbud kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sekolah diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

“Bagaimana kita ingin memberikan kemerdekana kepada kepala sekolah menjadi lebih baik kalau kepala sekola tidak diberdayakan untuk memberikan atau menggunakan anggaran sesuai kebutuhan sekolah,” ucap Nadiem.

Pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp100.000 per peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900 ribu per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun.

Nadim mengatakan dengan meningkatnya dana tersebut maka  peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin optimal. Laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya.  Sebab di tahun 2019 Kemendikbud hanya menerima 53% laporan penggunaan dana BOS.

Di tahun 2020 ini  bila Kemendikbud tidak menerima laporan tidak menerima laporan pengguna bos tahap pertama dan kedua  Maka yang penyaluran tahap ketiga tidak dilakukan

“Kami (Kemendikbud) harus  menerima laporan penggunana dana 100%  dari semua sekolah. Sekolah  harus melaporkan penggunaan dana secara online. Dengan semakin besarnya dana transparansi dan akuntbilitas menjadi lebih penting,” ucap Nadiem.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN