Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Sesmenko Perekonomian: Neraca Dagang RI-AS Berpotensi Defisit

Triyan Pangastuti, Senin, 24 Februari 2020 | 17:28 WIB

JAKARTA, investor.id - Keputusan Amerika Serikat (AS) yang mencabut status Indonesia dari daftar negara berkembang akan membuat neraca perdagangan Indonesia dengan Negari Paman Sam tersebut mengalami defisit. Bahkan, keputusan itu pada akhirnya juga bisa berdampak pada kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan.

“Oh iya, jelas (berisiko defisit). Kalau soal keputusan AS mengeluarkan Indonesia itu kaitannya dengan fasilitas perdagangan karena nanti konsekuensinya 'kan ke GSP (Generalized System of Preferences) dan sebagainya,” kata Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Senin (24/2).

Ia mengatakann hal tersebut berkaitan dengan fasilitas bea masuk impor atau skema Generalized System of Preferences yang diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia akan hilang. Setelah Indonesia tidak menerima fasilitas GSP, maka diharuskan untuk membayar bea masuk dengan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN).

"GSP kita 'kan sangat besar. Nanti teman-teman Kementerian Perdagangan yang akan menjelaskan,” ujar Susiwijono. Ia menyebutkan, saat ini perdagangan Indonesia dengan AS masih surplus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa surplus perdagangan Indonesia dengan AS pada Januari 2020 sebesar US$ 1,01 miliar.

Pencabutan status Indonesia dari daftar negara berkembang dikeluarkan oleh pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Senin (10/2).

Susiwijono mengatakan, kebijakan AS tersebut juga berpotensi berdampak pada kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan. Sebab, sebanyak 12,9% ekspor Indonesia ditujukan ke AS. "Pasti akan sangat berpengaruh," tutur dia.

Apalagi, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS cukup besar, berdasarkan data BPS pada sepanjang 2019 lalu, nilai ekspor RI ke AS mencapai US$ 17,68 miliar atau secara presentase mencapai 11,41% dari total ekspor.

Meski begitu, dia mengatakan pemerintah akan terus mengantisipasi dan mencari langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti dikutip Antara, pada Minggu (23/2), pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, dampak lain dari keputusan AS adalah Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi karena tidak mendapat fasilitas lagi sebagai negara berkembang.

Selain itu, fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi turut dicabut. “Kita bicara mengenai hubungan utang, maka kita tidak dapat lagi klasifikasi ODA karena dengan itu kita akan mampu mendapatkan bunga yang murah kalau di bawah US$ 4.000 dolar bisa dapat 0,25%,” kata Fithra.

 

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN