Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kebakaran hutan

Kebakaran hutan

Sinergi Dibutuhkan untuk Mencegah Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2020 | 12:10 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id -  Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, tren kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun pada 2020 ini. Meskipun begitu, pemerintah dan pelaku usaha diminta tetap waspada dan mau bersinergi untuk menghadapi potensi karhutla yang puncaknya diperkirakan pada September mendatang.

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Ardi Praptono mengatakan bahwa semua pihak harus berkolaborasi dan bekerja sama dalam upaya pencegahan karhutla tahun ini.

“Untuk mencegah terjadinya karhutla, dibutuhkan sinergi di antara semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi,” ungkap Ardi, dalam acara seminar daring Forum Wartawan Pertanian, seperti dikutip Rabu (26/8).

Data KLHK menunjukkan, luas karhutla sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020 secara keseluruhan menurun 52,41% menjadi 71.145 hektare. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 135.747 hektare.

Walaupun begitu, Kementan tetap secara aktif melakukan sosialisasi regulasi dan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di enam provinsi rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Langkah lain yang ditempuh Kementan dengan membentuk Brigade Kartabun dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang beranggotakan 3.181 orang. Hingga 2019, telah terbentuk 17 Brigade Kartabun dengan total jumlah anggota 1.051 orang.

Di samping itu, telah terbentuk 142 KTPA dengan total anggota sebanyak 2.130 petani. Dalam pencegahan karhutla tahun ini, Kementan telah menyiapkan dana sebesar Rp 4,55 miliar dari sebelumnya dianggarkan mencapai Rp 12,1 miliar.

“Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, anggaran tersebut diefisienkan dan sudah dibuat demplot pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar di Kalimantan Tengah,” ujar Ardi.

Fokus lain, pemakaian anggaran untuk operasional Brigade Kartabun dan pengawalan penanganan kebakaran lahan serta perkebunan.

Ancaman Sanksi

Ardi juga meminta, pemilik perkebunan menyiapkan diri untuk mengatasi kebakaran. Bahkan, Kementan mempunyai sanksi tegas bagi pelanggarnya yang tertuang dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Pada pasal 108 UU Perkebunan dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 akan dipidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Kepala Sub Direktorat Pencegahan Karhutla KLHK Anis Susanti menambahkan, upaya pencegahan karhutla akan lebih baik dibandingkan memadamkan terjadinya kebakaran.

“Pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat,” ungkapnya.

Berdasarkan prediksi BMKG, tahun ini, terjadi kemarau basah dan bisa mendukung pengurangan areal karhutla. Selain itu, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga dilakukan lebih awal pada akhir musim hujan, yaitu bulan Maret 2020.

Ketua Bidang Sustainability Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bambang Dwi Laksono mengatakan, terdapat sejumlah tantangan untuk penanganan karhutla, termasuk di area perkebunan.

Pertama, lahan perkebunan pada umumnya berada di remote area dengan sistem komunikasi dan transportasi yang terbatas. Kedua, masih ada peraturan perundangan yang memperbolehkan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru dengan alasan kearifan lokal.

“Ketiga, pandemi Covid-19 menjadikan keterbatasan interaksi, sehingga berpotensi menyebabkan rendahnya pelaksanaan program kerja sama dengan masyarakat lokal,” pungkas Bambang.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN