Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rakornas Hipmi untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Minggu (20/6).

Rakornas Hipmi untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Minggu (20/6).

Sinergi Hipmi dengan Pemerintah Mampu Ciptakan Kekuatan Ekonomi Baru

Rabu, 23 Juni 2021 | 11:55 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id  - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan Kementerian Investasi/BKPM terkait penilaian kinerja dan pelayanan perizinan dalam upaya percepatan pelaksanaan berusaha.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bagas Adhadirgha menyampaikan bahwa penilaian kinerja dan pelayanan perizinan dalam upaya percepatan pelaksanaan berusaha yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait bagaimana investor asing dapat bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, hal ini menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional.

"Kita terus bersinergi dengan pemerintah. Untuk hal percepatan investasi kami bersama Kementerian Investasi/ BKPM RI dengan melahirkan program yang membuat anggota HIPMI di seluruh Indonesia mempunyai akses yang cukup dekat ke pemerintah. Sejak Februari, kami selalu berkomunikasi kepada Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi Bapak Riyatno bagaimana cara mengimplementasikan Hipmi ini sebagai salah satu tim penilai di pemerintah. Ini akan berdampak pada iklim investasi dan menciptakan kekuatan ekonomi baru," ujar Bagas, dalam acara Rakornas Hipmi untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Minggu (20/6).

Rakornas Hipmi untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Minggu (20/6).
Rakornas Hipmi untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Minggu (20/6).

Dalam program pertama Hipmi dengan Kementerian Investasi/BKPM, Ia mengatakan nilainya cukup sukses karena pertama kali penilaian Hipmi menilai 500 kabupaten/kota se-Indonesia telah mencapai persentase di sekitar 86%.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Hipmi, program pertama kita dengan Kementerian Investasi/BKPM nilainya cukup sukses karena pertama kali penilaian kita menilai 500 kabupaten/kota se Indonesia, kita mencapai persentase di sekitar 86%. Insyaallah kita objektif dan membawa kesejahteraan dan menciptakan pemerataan ekonomi," ucapnya.

Bagas berharap, tahun-tahun berikutnya partisipasi Hipmi bisa 100 % sehingga Hipmi akan semakin dipercaya oleh pemerintah menjadi mitra untuk menggerakkan roda perekonomian dari Sabang sampai Merauke. Ia yakin, sinergi Hipmi dengan pemerintah akan mampu menciptakan kekuatan ekonomi baru.

"Saya yakin dengan sinergi Hipmi dengan pemerintah akan mampu menciptakan kekuatan ekonomi baru, dimana pada 2045 kita akan memasuki usia 100 tahun Indonesia merdeka dan saat itu terjadi, sudah eranya kita sebagai pemimpin di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman Hipmi cukup sehat dan kuat untuk membawa Indonesia maju ke depan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengatakan, saat ini fasilitasi UMKM menjadi salah satu fokus Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dan juga amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM yang pada umumnya belum memiliki legalitas berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

"Target pemerintah setelah diberlakukannya sistem online single submission (OSS) sejak diluncurkan pada 2 Juni lalu, dapat memberikan legalitas sebanyak mungkin bagi pelaku UMKM seluruh Indonesia. Sesuai dengan data yang ada di Kementerian Investasi/BKPM pada periode 9 Juli 2018 sampai dengan 31 Maret 2021, total perizinan berusaha yang diterbitkan melalui OSS sebanyak 2.761.139 NIB, yang terdiri dari 1.688.377 NIB Usaha Mikro Kecil/UMK  (61%), 479.538 NIB Usaha Menengah (17%), dan 593.224 NIB Usaha Besar/UB (22%). Jika dijumlahkan, maka total perizinan berusaha UMKM yang diterbitkan sebanyak 2.167.915 NIB atau 78% dari total perizinan," ujar Riyatno.

Melalui program ini, Riyatno menambahkan, UMKM khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah akan memperoleh kemudahan mendapat NIB yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga sebagai perizinan tunggal mencakup Standar Nasional Indonesia dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Program pemerintah ini dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM agar semakin kompetitif. Melalui sistem OSS, ada keistimewaan bagi pelaku UMK risiko rendah, karena hanya perlu mengurus NIB sebagai perizinan tunggal," imbuhnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN