Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sisa 1 Bulan, DJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp 371 Triliun

Senin, 23 November 2020 | 22:09 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2020 baru mencapai 69% atau Rp 826,9 triliun dari target Rp 1.198,8 triliun yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020.

Realisasi penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan negatif 18,8% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 1.018,44 triliun. Artinya Direktorat Jenderal Pajak masih harus mengejar penerimaan pajak sejumlah Rp 371 triliun di sisa akhir tahun.

"Penerimaan pajak masih kurang Rp 371 triliun hingga Oktober 2020. Sebab, pemerintah baru bisa mengumpulkan setoran pajak sebesar Rp 826,9 triliun atau 69,0% dari target," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November untuk realisasi Oktober, Senin (23/11).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan akan terus memperluas basis pemajakan di sisa akhir tahun, dari sisi ekstensifikasi salah satu caranya adalah mengejar realisasi pajak perusahaan digital asing untuk memungut, menyetor dan melapor pajak  pertambahan nilai (PPN)  sebesar 10% atas barang atau jasa digital yang diperjualbelikan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST

Adapun hingga saat ini DJP mencatat sudah ada 46 perusahaan perusahaan digital yang ditunjuk sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN) dengan hasil hingga Agustus –September penerimaan PPN dari perusahaan digital mencapai Rp 297 miliar yang berasal dari 16 perusahaan asing.

Dia menyampaikan, pada November ini akan ada 24 perusahaan digital yang menyetorkan PPN digitalnya. Sementara di Desember 2020 ada 36 perusahaan digital yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN atas perdagangan barang/jasa digital dari luar negeri.

"Jadi harapan besarnya dengan 36 (perusahaan) kemungkinan bertambah lagi dari Rp97,6 miliar jadi Rp297 miliar untuk 16 PMSE di Oktober. November tambah delapan PMSE, Desember tambah 12 wajib pajak baru atau pemungut PPN baru," ungkapnya.

Adapun PMSE diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Kemudian langkah kedua dengan pengawasan berbasis kewilayahan bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan, tetapi belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Akan tetapi memiliki keterbatasan lantaran pembatasan sosial akibat pandemi.

“Kami tetap melakukan pengawasan teritorial, pengawasan wajib pajak (WP) yang belum punya NPWP berbasis kewilayahan, walaupun sekarang ini masih ada kendala pandemi Covid -19. Itu upaya ekstensifikasi," ungkap Suryo.

Kemudian intensifikasi, Suryo memastikan pengawasan pembayaran masa wajib pajak yang dikelola di masing-masing kantor pelayanan pajak akan dikelola dengan maksimal, termasuk dari pemanfaatan insentif perpajakan agar tetap sasaran.

Selanjutnya mengedepankan extra effort mulai dari pengawasan, konseling hingga pemeriksaan wajib pajak dipastikan akan berlangsung hingga akhir Desember 2020.

"Jadi hal-hal itu yang kami terapkan untuk terus menjaga bahwa penerimaan negara dapat terus terkumpulkan untuk menuju APBN yang sudah ditetapkan," tuturnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN