Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SNI Produk Tertentu Dihapus, Presiden: Kepala LKPP Jangan Ruwet-ruwet

Selasa, 24 Mei 2022 | 19:42 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas bersikap fleksibel dan tidak secara merata menerapkan ke semua produk lokal unggulan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Presiden Jokowi juga menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan sekretaris daerah bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan asosiasi pengusaha untuk mendorong produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat dicantumkan dalam E-Katalog.

Kebijakan itu diperlukan agar semakin banyak produk lokal unggulan Indonesia yang dimasukkan dalam E-Katalog, baik di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kepala LKPP jangan ruwet-ruwet seperti dulu. Semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau diminta SNI semuanya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan Pengarahan dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022)

Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini SNI wajib diterapkan untuk barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan. Sebaliknya untuk pasir, batu, dan batu bata tidak memerlukan SNI.

“SNI tidak wajib. Dulu wajib memang, sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan. Itu harus SNI. Contoh, helm. Harus SNI. Benar kalau itu. Hal-hal yang berbahaya seperti kabel harus SNI. Tapi kalau batu bata masa harus SNI. Kapan mereka bisa masuk ke E-Katalog. Tidak mungkin,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pejabat LKPP harus memiliki logika berpikir yang baik dan tidak menabrak aturan yang baku. “Logika kita kadang-kadang nabrak-nabrak. Ndak mungkin toh. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI, batu bata diminta SNI,” ujarnya.

Dikatakan, saat ini yang terdaftar dalam E-Katalog sekitar 340 produk dari sebelumnya hanya 52 ribu produk. Tahun depan, Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 1 juta produk buatan Indonesia yang masuk dalam E-Katalog dan produk impor harus ditiadakan.

“Beli di sana masuk di sini. Beli merek, masukkan E-katalog. Ini yang harus dihindari. Casing-nya saja yang lokal, dalamnya impor semuanya. Hati-hati dengan ini. Sekali lagi, Dulu, yang masuk E-Katalog hanya 52 ribu produk dan sekarang sudah 340 ribu produk dan target kita di akhir tahun sudah 1 juta produk,” kata Presiden Jokowi.

Ia optimistis peningkatan jumlah produk dalam E-Katalog akan membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Sebab, dana ratusan triliun rupiah yang tercatat sebagai belanja barang dan jasa akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN