Menu
Sign in
@ Contact
Search
Anggota DEN,  Satya Yudha. (ist)

Anggota DEN, Satya Yudha. (ist)

Soal Perlunya Sharing the Pain BBM, Ini Kata Anggota Dewan Energi Nasional 

Selasa, 9 Agustus 2022 | 21:05 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah, PT Pertamina (Persero), dan masyarakat perlu berbagi beban (sharing the pain) untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di dalam negeri di tengah tingginya harga minyak mentah dunia. Apa kata  Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengenai hal ini?

Menurut  anggota DEN, Satya Widya Yudha, agar efektif, sharing the pain  BBM harus dilakukan dari dua sisi, yakni sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Upaya ini  pun mesti dilakukan secara masif dan berkesinambungan.  

Sharing the pain harus dilakukan berdasarkan supply side dan demand side, sehingga lonjakan harga minyak tidak akan mengganggu kersediaan energi di dalam negeri. Juga tidak akan mengganggu APBN, tidak membebani keuangan Pertamina, tidak memicu inflasi, serta tidak menekan daya beli dan menggerus pertumbuhan ekonomi,” kata  Satya Widya Yudha kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (9/8).

Sejalan dengan lonjakan harga minyak, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini membengkak dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Kompensasi BBM dan listrik semula Rp 18,5 triliun, kemudian meningkat Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Sedangkan subsidi energi melonjak Rp 74,9 triliun dari Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Khusus subsidi BBM (Pertalite dan solar subsidi) serta LPG 3 kg naik dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun.

Akibat pembengkakan subsidi, pemerintah menambah belanja APBN 2022 dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun. Hingga semester I-2022, belanja subsidi terealisasi Rp 96,4 triliun dibanding Rp 79,9 triliun pada periode sama 2021. Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM jenis Pertalite dan solar subsidi, LPG 3 kg, serta listrik. Dalam APBN 2022, asumsi harga minyak nasional (ICP) dipatok US$ 63 per barel, sedangkan ICP pada Juli 2022 mencapai US$ 106,73 per barel.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baru-baru ini mengingatkan pemerintah bahwa kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan solar subsidi sudah melebihi 50%. Bahkan, BPH Migas memprediksi kuota BBM bersubsidi habis pada Oktober atau November 2022. Adapun volume penyaluran BBM jenis solar mencapai 8,3 juta kl hingga Juni 2022 dari target kuota 14,9 juta kl. Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite mencapai 14,2 juta kl dari kuota 23 juta kl.

Gerakan Hemat BBM

Menurut Satya Widya Yudha, dari sisi permintaan (demand side), seluruh komponen bangsa perlu menggalakkan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. “Harus ada efisiensi di sisi konsumsi. Caranya, masyarakat tidak boleh menghambur-hamburkan BBM, bukan hanya BBM bersubsidi, tapi juga BBM secara keseluruhan. Di sinilah pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar dia.

Satya Yudha menjelaskan, pada sisi permintaan, pemerintah juga harus memaksimalkan penggunaan transportasi umum, terutama yang bersifat massal, seperti bus dan kereta api. “Program transportasi umum tidak boleh berhenti, terutama di perkotaan, sebab ini sangat efektif menekan konsumsi BBM. Pengguna kendaraan pribadi harus beralih ke transportasi umum,” tegas dia.

Adapun dari sisi penawaran (supply side), kata Satya, produksi migas nasional harus ditingkatkan. Upaya ini tidak akan mudah karena produksi (lifting) minyak nasional sulit digenjot. Apalagi lifting minyak yang dalam APBN 2022 dipatok 703 ribu barel per hari (bph) kemungkinan hanya tercapai 650 ribu bph.

“Ini tidak mudah. Bagaimana caranya agar saat supply turun tapi demand naik, maka program pengembangan mobil listrik harus terus diakselerasi. Itu bisa mengurangi penggunaan BBM atau energi fosil. Selain itu, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) harus dilanjutkan,” papar dia.

Satya Yudha mengungkapkan, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena kebijakan itu kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Penaikan harga BBM bakal memicu inflasi, yang akhirnya menekan daya beli masyarakat dan menggerus pertumbuhan ekonomi. “Padahal, ekonomi baru mulai pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19,” tandas dia.

Perihal platform MyPertamina yang tengah disiapkan untuk mencegah penyimpangan subsidi BBM, Satya mengemukakan, platform tersebut merupakan alat (tools) untuk membatasi atau mencegah penyimpangan BBM bersubsidi.

MyPertamina itu tools, justru supaya tidak ada pengulangan orang membeli BBM bersubsidi. Misalnya punya 10 mobil Innova, berarti kan orang mampu. Maka dari 10 itu, mungkin yang boleh masuk ke pom bensin hanya satu mobil. Kalau tidak ada tools-nya kan tidak bisa, tidak bisa dimonitor,” ujar dia.

Satya menambahkan, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Perpres ini akan menjadi salah satu landasan hukum bagi penerapan MyPertamina. “Jadi, perpresnya perlu didorong, dan jangan lupa sosialisasi,” kata dia. 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com